Mengikuti Perjalanan Relawan PMI Bagi Organisasi - Update 3

Setelah Rembug Relawan untuk #RUUKepalangmerahan

Ada korelasi positif antara gerakan Relawan PMI di masa perang kemerdekaan dan saat ini. Pertama, relawan PMI adalah kaum terpelajar yang memiliki jiwa kemanusiaan dan nasionalisme sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dari keberadaan relawan PMI dalam barisan pemuda/pemudi di jaman penjajahan Belanda maupun Jepang. Demikian pula ketika proklamasi dan masa-masa genting di awal usianya, Bangsa Indonesia harus bertahan hidup dari upaya penjajahan kembali oleh bangsa atau persekutuan bangsa asing. Relawan PMI bergabung dengan laskar-laskar perjuangan yang kemudian melebur jadi sebuah kekuatan besar dalam wadah Tentara Nasional Indonesia. Kedua, di masa damai, Relawan PMI adalah kekuatan utama dan roh organisasi. Bukan sekadar agen perubahan yang kemudian “tenggelam” dalam situasi status quo.

Di masa merebut dan menegakkan kemerdekaan tersebut, relawan yang lebih sering disebut sebagai anggota atau petugas PMI banyak dilakukan oleh kaum perempuan karena para lelaki menjadi kombatan (anggota pasukan tempur). Meski demikian, ada juga diantara anggota/petugas PMI di masa itu berperan ganda secara terbatas dalam tugas kemiliteran sebagai mata-mata, menggeledah penumpang kendaraan umum khususnya kereta api dan mengumpulkan senjata beserta pelurunya bagi laskar perjuangan yang diikutinya. Pada kesatuan Tentara Pelajar yang semua anggotanya dari para pelajar sekolah menengah setingkat SMP/SMA, petugas PMI masuk dalam jajaran Staf Khusus baik yang putri maupun putra. Satu diantaranya adalah Kunto Wibisono yang saat itu menempati markas kota Purworejo. Kelak, beliau dikenal sebagai dosen filsafat di Universitas Gadjahmada Yogyakarta dan Rektor Universitas 11 Maret Surakarta (UNS).

Pergerakan Relawan PMI di era reformasi yang menjadikan kekuatan politik (partai politik) jadi “panglima” mulai terasa gaungnya setelah sejumlah relawan menyebut diri sebagai RPI (Relawan Palangmerah Indonesia). Mereka sebenarnya adalah relawan yang sangat berdedikasi bagi organisasi PMI. Senantiasa menjaga sikap mandiri dan netral sesuai prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang diadopsi sebagai core value PMI. Karena keteguhan sikap itu, sebagian Pengurus Pusat yang kemudian merembet ke daerah menganggapnya sebagai rombongan liar (romli). Meski demikian, justru merekalah yang ketika terjadi bencana besar semacam tsunami Aceh datang dan bertugas sebagai relawan kemanusiaan atas nama PMI lebih dulu ketimbang petugas resmi yang dikirim oleh daerah-daerah di bawah kordinasi Pengurus Pusat. Tiga orang diantaranya adalah inisiator atau pegiat keberadaan payung hukum bagi PMI sebagai perhimpunan nasional yang menerima mandat dari pemerintah Republik Indonesia serta Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Mereka adalah Kristobal (DKI Jakarta) dan Titus serta terakhir Sapta (DIY) telah mendului kembali ke pangkuan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Dedikasi dan militansi Relawan PMI untuk #RUUKepalangmerahan tak pernah hilang meski dihalangi dengan beragam cara. Apalagi sejak Tragedi Trisakti 13-14 Mei 1998 yang menawaskan Elang Surya Lesmana dan kasusnya dipetieskan dalam bingkai “kasus politik” oleh para pejabat politik yang menguasai Negara di lembaga-lembaga formal baik pemerintah dan terutama di DPR RI. Kematian tragis Elang adalah tumbal atau korban sia-sia bagi Gerakan Reformasi yang hasilnya lebih banyak dinikmati oleh para petinggi di kedua lembaga formal tadi.

Kasus Elang menginspirasi munculnya RUU Lambang yang digagas oleh Pemerintah dari hasil kajian Pusat Studi Ilmu Hukum Universitas Trisakti Jakarta. Universitas tempat kejadian perkara tertembak matinya seorang Relawan PMI yang tengah bertugas sebagai relawan dan mengenakan atribut PMI. Kasus hukum yang dipolisisasi untuk kepentingan kekuasaan. Karena, kasus ini dapat menjadi insiden internasional jika terus diperkarakan lewat jalur hukum pidana sebagai pelanggaran HAM berat. Proses pembahasan RUU Lambang yang menghabiskan waktu secara sia-sia selama 12 tahun berakhir kebuntuan (dead lock) karena arogansi dan kepongahan orang-orang yang menikmati keuntungan dari para korban sia-sia seperti Elang.

Dalam situasi yang berbeda, #RUUKepalangmerahan yang digagas oleh DPR RI hampir mengalami “nasib” serupa dengan RUU Lambang jika Relawan PMI tidak melakukan gerakan terancana yang salah satu puncaknya adalah Aksi Relawan PMI se Indonesia di Gedung DPR RI pada Selasa, 3 Desember 2013. Sebenarnya, aksi ini bukan spontanitas sebagaimana sering dipahami oleh banyak Relawan PMI. Karena, begitu mendapat informasi bahwa RUU Lambang mengalami jalan buntu, “gerakan perlawanan” mulai digalang dengan aksi pengumpulan tanda tangan dukungan dari berbagai daerah seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Diawali di Kabupaten Bogor, aksi ini terus bergulir ke berbagai wilayah. Jawa Tengah dicatat sebagai provinsi yang paling pasif meski salah satu motor penggeraknya berasal dari provinsi yang di jaman Orde Baru dianggap sebagai “barometer politik nasional”.

Aksi 3 Desember 2013 adalah sebuah puncak kegeraman Relawan PMI terhadap perilaku sektarian dan sok kuasa dari para politisi di DPR RI yang ada di Panitia Khusus #RUUKepalangmerahan. Hal ini dengan sangat mudah dapat ditangkap dari berbagai sikap dan pernyataan mereka ketika beraudiensi dengan perwakilan Relawan PMI yang dikordinasi dari Relawan PMI Markas Kota Jakarta Selatan, Andi Gumilar dan Alvis Syamsi dari Jakarta Pusat. Keduanya adalah Relawan PMI yang sangat berdedikasi bagi organisasinya. Militansi keduanya menguat ketika bergabung di RPI dan dipelihara sampai sekarang. Bahkan, Andi Gumilar mampu mengkondisikan Markas Kota Jakarta Selatan sebagai pusat komando gerakan. Apalagi dengan dukungan penuh dari Pengurus inti, Ketua (Bapak Dadang Masduki) dan Sekretaris (Bang Moch. Adnan) yang dengan jelas dan tegas berani mengambil risiko apapun.

Fitir Sidiqah dan Deni Prasetyo dua staf PP PMI "berisiko" untuk #RUUKepalangmerahan

Optimis menang tuk #RUUKepalangmerahan

Catatan sejarah yang tak pernah akan kami lupakan adalah pertemuan 31 Oktober 2013 di Ruang Sekretaris PMI Kota Jakarta Selatan. Dengan gaya Betawi yang khas, hangat dan bersahabat, Bang Adnan mempertemukan kami : Fitria Sidiqah dan Deni Prasetyo (Markas Pusat PMI), Seto Handoko (Bantul), Mudjiono HS (Jakarta Pusat), Andi Gumilar (Jakarta Selatan) dan saya. Kedatangan kami adalah mengklarifikasi berita terakhir yang diposting oleh Fitria di grup social media Kampoeng Relawan. Selaku wakil PMI dalam setiap pembahasan dengan pemerintah maupun DPR RI, Fitria Sidiqah dengan sangat gamblang menjelaskan proses pembahasan #RUUKepalangmerahan yang potensial mengalami “nasib” sama dengan RUU Lambang. Karena rasa tanggung jawab kepada bangsa dan Negara serta mengingat telah banyak korban meninggal dari Relawan PMI ketika bertugas membawa nama organisasi. Sementara itu, Pengurus Pusat selaku penentu kebijakan nasional organisasi PMI tidak memberi dukungan maksimal atas upaya yang dilakukan dirinya bersama Kepala Markas Pusat. Nada bicara yang tersirat sangat tinggi, menandakan kekesalan hatinya atas sikap orang-orang yang semestinya mampu berbuat lebih dibanding relawan yang tak punya posisi tawar penting dalam pengambilan keputusan strategis organisasi dan sering diperlakukan diskriminatif ketika situasi dianggap “aman dan terkendali (business is usual)”. Di akhir pertemuan, kami bersepakat untuk mendiskusikan situasi aktual yang sebenarnya telah masuk tahap genting atau gawat darurat. (bersambung)

Read More

RELAWAN KEMANUSIAAN DAN LAINNYA (I)

Istilah ini kian banyak digunakan oleh masyarakat setelah beberapa saat  tenggelam dalam hiruk pikuk peristiwa G30S. Ketika itu sukarelawan/ sukarelawati begitu dikenal dan ada juga yang mendapat kesan menakutkan karena sepak terjang mereka yang seolah mendului masa. Setelah sisa trauma yang konon melebihi kekejaman rezim Pol Pot yang digambarkan sebagai tindak pelanggaran HAM berat berangsur hilang, istilah ini mulai muncul dan diterima oleh khalayak. Palang Merah Indonesia (PMI) menggunakannya sebagai sebutan untuk para anggota Palang Merah Remaja (relawan remaja), Korps Suka Rela (KSR) yang berasal dari kalangan muda dan mahasiswa, Tenaga Suka Rela dari kalangan profesional (supir, perawat, dokter, akuntan, wartawan dan beragam profesi lain) serta Donor Darah Sukarela (DDS). Di lingkungan perhimpunan nasional kepalangmerahan ini, relawan adalah  ujung tombak sekaligus tulang punggungnya. Dapat dibayangkan betapa sangat pentingnya posisi relawan bagi PMI.

Dalam satu dasawarsa terakhir, sebutan relawan sering muncul dalam berbagai aktivitas politik terutama menjelang pemilihan umum. Berbeda dari posisi di PMI, relawan politik boleh dibilang sebagai pelengkap penderita. Mereka juga sering menjadi obyek pencitraan diri politisi yang pada akhirnya justru diposisikan sebagai korban ambisi politik entah berlabel kandidat presiden, gubernur, bupati atau kepala desa. Kecenderungan ini terus berulang sampai kemudian muncul kesadaran bahwa para relawan politik tak lebih dari satu bentuk penjajahan berselubung demokratisasi. Tetap ada (bahkan cukup banyak) orang yang bersedia diperlakukan demikian karena termotivasi akan mendapat imbal jasa entah berupa materi, jabatan atau pekerjaan tertentu jika para kandidat yang dibelanya menduduki posisi yang diincarnya.

Berbeda dengan militansi relawan organisasi kemanusiaan di PMI misalnya. Mereka datang dengan satu kesadaran untuk menolong sesama sebagai perwujudan nilai kemanusiaan universal. Kesadaran ini mendorong upaya pembaruan pengetahuan dan ketrampilan praktis yang diperlukan untuk menjawab masalah-masalah aktual secara terus menerus baik secara formal melalui pengembangan kapasitas dalam beragam bentuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh PMI di berbagai tingkatan. Maupun melalui cara-cara informal, berbagi informasi, pengetahuan dan ketrampilan antar relawan.

Kehadiran media sosial berbasis internet seperti Facebook, Twitter, Blog dan sebagainya adalah media yang cukup efektif untuk melakukan proses pembaruan di atas. Bahkan media sosial ini adalah sarana yang sangat efektif untuk melontarkan gagasan-gagasan baru yang segar dan visioner. Kesadaran akan pentingnya pembaruan yang berkelanjutan ini mengharuskan para relawan berpola pikir lepas dari keterkungkungan formalitas, pakem dan sejenisnya. Istilah umumnya adalah out of box. Pola pikir seperti ini membuat respon relawan berdedikasi terhadap situasi sulit dan darurat lebih kuat dan efektif. Dan ini telah dibuktikan di berbagai situasi bencana alam maupun kemanusiaan oleh banyak relawan PMI, PNS (palang merah/ bulan sabit merah negara sahabat) maupun berbagai organisasi kemanusiaan dunia lainnya.

Sebenarnya, dalam organisasi kemanusiaan yang tergabung dalam Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah tidak dikenal istilah militan karena tidak sesuai dengan tujuh prinsip dasar yang menjadi pijakan utama segala aktivitas organisasional. Istilah berdedikasi lebih pas dan mewakili. Berdedikasi bukan kepada personalia atau orang-orang yang ada di dalam (sebut saja pengurus atau staf), tetapi lebih pada tujuan, misi dan visi organisasi. Kalaupun seorang relawan tidak suka dengan para personalia organisasi di satu tempat, ia akan mencari di tempat lain yang bersedia memfasilitasinya. Atau justru dicari oleh wilayah tertentu.

Dalam banyak hal, relawan kemanusiaan berbeda dengan relawan politisi. Selain perbedaan peran, kedudukan dan orientasinya, relawan kemanusiaan cenderung lebih mengedepankan cara berfikir positif dan inovatif. Sementara itu, relawan politisi meski memiliki militansi biasanya bersikap eksklusif dan overprotective terhadap pribadi sang politisi ketimbang berupaya maksimal mewujudkan visi dan misinya. Tapi kecenderungan inipun kausistis dan sangat sementara.

Memang tidak sebanding untuk menyandingkan keduanya. Karena banyak perbedaan mendasar yang melatarbelakangi. Mulai dari orientasi pribadi, kesadaran diri, cara berpikir, sikap menghadapi masalah dan sebagainya. Bagaimanapun panjang jarak perbedaan itu, sebagai umat manusia, keduanya punya kesamaan yakni afiliatif. Satu berafiliasi pada tujuan, yang lain pada personal atau figur seseorang. Dari sekian banyak perbedaan, relawan kemanusiaan unggul dalam hal mental dan moral.

Tanpa mentalitas prima, seorang relawan kemanusiaan akan segera kehilangan segala kemampuan dan kendali diri ketika harus berhadapan dengan satu pilihan yang menyangkut nyawa manusia yakni mengutamakan korban hidup dan yang terparah kondisinya. Karena itu ada jargon “ tak pernah takut mati, tapi kuatir akan kelaparan”. Di sini, latihan kemampuan bertahan hidup di segala medan seperti dalam kemiliteran diajarkan dengan versi dan pendekatan yang berbeda. Juga beberapa pengetahuan tentang senjata pembunuh tanpa pernah berusaha menggunakannya. Dengan kata lain, relawan kemanusiaan di PMI juga harus tahu cara kerja senjata pembunuh dengan tujuan untuk melumpuhkan sifat mematikannya.      

Read More