MERDEKA UNTUK SIAPA ? Bagian I

Pertanyaan ini sering mengemuka tak hanya di saat bangsa Indonesia tengah merayakan Proklamasi Kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945 seperti sekarang. Tapi di banyak kesempatan lain, pertanyaan itu terus muncul. Terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan keadilan sosial. Apalagi kalau bukan perlakuan tidak adil dari aparat penegak hukum entah polisi, jaksa dan/atau hakim. Jika kaum lemah yang terkena, semua dalil ditimpakan. Bahkan dihubung-hubungkan agar bertamabah banyak kesalahan yang akan disangkakan. Sebaliknya pada kaum kuat finansial dan politiknya. Praktik yang berlaku persis pisau dapur yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Terlebih mengena para petinggi di semua lembaga penegakan hukum.  Meski mereka terbukti bersalah melakukan tindak pidana, proses penyelesaian hanya bersifat internal berupa hukuman atas pelanggaran indisipliner atau melanggar kode etik dengan sanksi maksimal pemecatan. Jarang terdengar, institusi penegak hukum mengajukan gugatan pidana kepada bekas anggotanya.

Barangkali kita masih ingat dengan drama Susno Duadji yang terkenal dengan istilah Cicak vs Buaya yang mengundang kontroversi dan simpati luar biasa besar dari masyarakat luas untuk KPK. Setelah divonis bersalah dengan ketetapan hukum yang pasti, ia kembali berulah dengan cara melarikan diri saat akan dieksekusi dan menyebarkan rekaman provokatif di situs YouTube. Meski hanya sehari dalam pelarian sebelum menyerahkan diri, Susno Duaji sepertinya ingin menyebarkan pesan bahwa (memang) tidak ada lagi wibawa hukum di negeri ini.

Masih di lingkungan Polri, kasus simulasi SIM yang menyeret nama Djoko Susilo sebagai tersangka utama, ketika KPK menangkap dan membawanya untuk diperiksa di lembaga pemberantasan korupsi, ada sejumlah anggota Polri yang menyertainya bukan dalam kapasitas sebagai petugas yang diperbantukan. Tapi lebih berkesan sebagai wujud dukungan langsung kepada atasan mereka (esprit de corps ?). Perwira Polisi Sulsel Sebarkan BBM Kecam KPK adalah bukti solidaritas yang kebablasan dan memalukan (kalau memang masih ada).

Pengakuan Susno Duaji di YouTube

Foto: gresik.co-inilah jurus jitu irjen djoko susilo

Dalam kacamata awam, dua kasus yang menimpa petinggi Polri itu tak sebanding dengan gencarnya pencitraan Polri lewat kesatuan anti terornya, Densus 88 dan sejumlah polwan cantik yang bertugas di TMMC  atau Satlantas. Kesan buruk institusi Polri semakin diperparah oleh sejumlah kasus penyerangan terhadap berbagai fasilitas dan anggotanya di berbagai wilayah dengan motif beragam. Balas dendam mungkin merupakan motif yang paling menonjol. Pertanyaannya, mengapa banyak orang menaruh dendam kepada Polri ?

Saya teringat pada seorang polwan yang secara terus terang mengatakan keirian hatinya kepada para guru yang selain bergaji tinggi, ada tunjangan besar setelah lolos sertifikasi dan mudah mendapat tambahan penghasilan dari menjual barang dan jasa kepada murid maupun orang tuanya. Demikian juga sebaliknya dengan guru yang sering mengeluh jika berurusan dengan polisi. Meski gajinya lebih kecil, tapi hasil sampingan bisa berlipat kali gaji yang diterima. Dua dari sekian banyak bagian warga bangsa telah saling berkeluh kesah karena ketidakpuasan atas nilai keadilan sosial. Belum lagi di lingkungan jaksa, hakim, petugas pajak, pegawai negeri sipil atau anggota DPR/DPRD.  Kecemburuan sosial telah merebak kemana-mana.

Ada yang menarik dari ilustrasi tadi. Kedua orang tua kami berbeda profesi. Ketika masa remaja keduanya aktif berpartisipasi menegakkan makna Indonesia Merdeka di lingkungan Tentara Pelajar. Ayah jadi kombatan, ibu di kepalangmerahan. Mereka bertemu bukan dalam suasana romantisme seperti banyak digambarkan dalam cerita dan kisah perjuangan. Pasca demobilisasi ayah melanjutkan karir militer sampai posisi yang cukup baik sebelum terjadi insiden penembakan instruktur di SSKAD yang menamatkan karir militernya. Secara formal memang telah tamat, tapi terus berjalan ketika negara memanggil.

Sementara itu, ibu tetap menjalankan profesinya sebagai guru meski beberapa kali dibujuk teman-temannya untuk memanfaatkan kesempatan dalam proses peralihan situasi negara dari darurat ke situasi tanpa peperangan. Kadang ada rasa sesal yang begitu dalam saat mendengar cerita teman-teman sekolah yang bisa berubah “nasib” karena mampu menyesuaikan diri dengan perubahan situasi itu. Meski akhirnya mahfum dengan pesan moral: sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna . Konsekuensi pengambilan keputusan adalah menanggung risiko yang diakibatkannya. Menjadi guru tetap jadi pilihan pertama dan utama. Guru di dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat. Risikonya, melarat secara ekonomi.

Sepanjang menapak karir di lingkungan pendidikan, almarhumah berkali-kali mengingatkan bahwa jika ingin kaya secara ekonomi (materiil), jangan jadi guru atau pegawai negeri. Guru adalah ladang amal, mengabdi pada ilmu dan keilmuan sebagai wujud pengabdian nyata kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Begitu juga dengan pegawai negeri yang mestinya mengutamakan pengabdian kepada bangsa dan negara. Pesan ini diterapkan pada keluarga secara ketat sampai kami dewasa dan dianggap telah mampu mengambil keputusan pribadi.

Perubahan peta politik nasional dari kepemimpinan Soekarno yang revolusioner-karismatik ke rejim militerisme-feodalistik di jaman Jenderal Soeharto mengubah secara drastis seluruh tatanan sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat. Selain menimbulkan trauma sosial dan politik berkepanjangan bagi orang-orang yang dituduh  PKI dan antek-anteknya, rejim ini juga menumbuh-kembangkan neo feodalisme yang beberapa tahun kemudian dikenal dengan istilah praktik KKN. Pendidikan dilepaskan dari induknya, kebudayaan. Salah satu buahnya adalah penghargaan kepada seseorang bukan atas dasar kemampuan pribadi, tapi loyalitas pada atasan lebih tinggi dibanding pada tujuan organisasi. Gelar-gelar formal dan kehormatan jadi ladang buruan untuk meningkatkan posisi sosial. Sistem pendidikan nasional yang semula dirancang untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia akhirnya menjadi obyek dan proyek sektarian. Tidak lagi mengarahkan manusia Indonesia sebagai manusia merdeka, jujur dan berani bertanggung-jawab. Siapapun dan apapun alasan mengoreksi, apalagi menentang, kebijakan pemerintah akan disingkirkan secara ekonomi maupun sosial dengan cepat atau lambat. Stabilitas keamanan yang ditonjolkan bukan untuk mengamankan jalan mencapai tujuan nasional yang sejatinya. Tapi tak lebih dari sekadar jaminan keamanan bagi para anggota dan khususnya pemimpin yang mendukung rejim. (bersambung)  

*****

Read More

Relawan Kemanusiaan dan Lainnya (II) - Relawan PMI Berdedikasi

Berita tewasnya seorang relawan PMI yang tengah menjalankan tugas kemanusiaan di daerah konflik, Papua, akhir Juli 2013 yang lalu diangkat dalam beragam versi. Ketika dilansir pertama kali oleh media lokal Bintang Papua disebutkan bahwa menurut penuturan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Papua, Drs.Johanis Safkaur, M.M., mengatakan, 3 tenaga medis yang tertembak di Puncak Senyum, Kabupaten Puncak Jaya adalah anggota Relawan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Papua Wilayah Puncak Jaya. Hal ini dikuatkan oleh Sekretaris Jendral PMI Pusat, Budi Adiputro, yang mengutuk keras tindakan yang dinilai melanggar Konvensi Jenewa 1864 dan 1949 tersebut saat melakukan pertemuan terbatas dengan Polri dan TNI. Sementara itu, dalam hal penyebutan nama, ada yang menyebut nama Erik Yoman sebagaimana dilansir Kompas.com  atau Eri Wonda versi Tempo.co  dan  news.okezone.com . 

Ketidakjelasan pemberitaan di atas nampaknya menguatkan asumsi yang berkembang di lingkungan PMI, khususnya para relawan yang mengawal perjalanan pembahasan RUU Lambang Palang Merah yang berlangsung lebih dari 7 tahun (2005 - 2012) kemudian berganti nama menjadi RUU Kepalangmerahan (2012 - 27 Juni 2013) memang tidak dilakukan dengan bersungguh-sungguh baik oleh DPR selaku pengusul maupun Pemerintah RI  sebagaimana dijelaskan oleh Ketua DPR RI-Dr. Mazuki Alie . Ada yang berseloroh, karena menyangkut kepentingan PMI yang nota benernya adalah "tak beruang" maka proses pembahasannya seihlasnya alias kalau ada sisa waktu. Tapi ada juga yang menyikapi suasana ini sebagai bentuk hilangnya kepekaan nurani kemanusiaan para anggota Dewan yang akan menjadi lebih terhormat jika mereka memiliki dan menggunakannya untuk melihat dampak penundaan itu.

Relawan PMI yang menangkap gelagat buruk ini kemudian berupaya mencari tahu sebab-sebab teknisnya dari PMI Pusat. Di sisi lain, ada sebagian relawan melakukan analisis politik terutama untuk mengetahui penyempitan arus isu melalui kajian berita media massa dan khususnya media sosial. Kenapa media sosial semacam Facebook, Twitter, Blog dan lain-lain menjadi perhatian utama? Setiap kali relawan PMI yang tengah melakukan kajian politik ini, semakin banyak ditemukan fakta bahwa pihak atau partai politik yang tidak suka lambang palang merah dan PMI sedang gencar memanfaatkan media sosial untuk menggiring opini publik dalam proses pencitraan dirinya sebagai partai politik papan atas. Bahkan dengan cara-cara yang sangat bertentangan dengan hakikat nilai yang mereka usung sebagai bahan dasar kampanye pada proses pencitraan itu. Gusti Allah boten sare ! Allah itu Maha Adil dan Kuasa atas segala sesuai di alam semesta.

Munculnya kasus impor daging sapi yang menyeret presiden Partai Keadilan Sejahtera, Lutfi Hasan Ishak sebagai bagian dari pelaku tindak pindana korupsi yang disangkakan kepada Achmad Fatonah yang kemudian diketahui publik sebagai playboy tetap dibela dengan beragam cara melalui media sosial dengan intensitas sangat luar biasa. Ada yang memakai identitas terang, tapi sebagian besar tanpa nama atau memakai nama lain (nickname). Satu diantaranya nampak pada tulisan saya si centil yang suka menohok. Dan juga yang masih ringan  menyoal lambang PMI . Terakhir muncul hal serupa di grup facebook TKRNasional yang kebanyakan anggotanya adalah Relawan PMI ketika ada debat sengit pengguna akun Moh. Kafrawi yang memakai foto profil anggota Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus) dan saya menanggapi kiriman dan tanggapan dua pemilik akun yang saya kenal dekat pribadinya. Inilah satu kecil bukti perbedaan mendasar integritas dan dedikasi  Relawan PMI dan relawan politik atau yang lainnya. 

Satu acara sersan di sela TKN V 2013

Orientasi politik Relawan PMI adalah pengamalan ilmu pengetahuan, sedangkan relawan politik pada figur politisi atau partai politik tertentu. Sementara itu, dedikasi Relawan PMI adalah pada tujuan visi kemanusiaan universal yang sebenarnya merupakan pengeja-wantahan dari ajaran dan tujuan Islam yang memberi kebaikan bagi seluruh umat manusia dan alam semesta (rahmatan lil 'alamin) ini. Dan ini juga yang menjadi roh  Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Relawan PMI yang berdedikasi menjaga roh tersebut dengan segenap jiwa dan raga.

H. Tutur Priyanto, Charles Taroreh, Dadi Kusmayadi dan Heri Yoman alias Eri Yoman atau siapapun nama asli para Relawan PMI yang gugur saat menjalankan tugas kemanusiaan di Puncak Jaya, Papua akhir Juli 2013 adalah catatan sejarah bagi PMI dan Bangsa Indonesia. Juga sejumlah korban perang kemerdekaan yang diberi tanda khusus (prasasti) di Malang. Boleh jadi ada nama dan peristiwa lain yang terlewatkan dalam catatan sejarah. Meski organisasi PMI diguncang dari luar melalui banyak hal, khususnya proses politik sektarian pembahasan RUU Kepalangmerahan dan kepicikan sejumlah orang yang mendapat amanah menjalankan organisasi PMI di berbagai tingkatan, di manapun dan dalam kesempatan apapun, Relawan PMI yang berdedikasi tinggi pada tujuan, misi dan visi Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah akan tetap dan selalu ada. Inilah yang membedakan kadar dedikasi Relawan PMI dengan relawan lainnya.

Read More

RELAWAN KEMANUSIAAN DAN LAINNYA (I)

Istilah ini kian banyak digunakan oleh masyarakat setelah beberapa saat  tenggelam dalam hiruk pikuk peristiwa G30S. Ketika itu sukarelawan/ sukarelawati begitu dikenal dan ada juga yang mendapat kesan menakutkan karena sepak terjang mereka yang seolah mendului masa. Setelah sisa trauma yang konon melebihi kekejaman rezim Pol Pot yang digambarkan sebagai tindak pelanggaran HAM berat berangsur hilang, istilah ini mulai muncul dan diterima oleh khalayak. Palang Merah Indonesia (PMI) menggunakannya sebagai sebutan untuk para anggota Palang Merah Remaja (relawan remaja), Korps Suka Rela (KSR) yang berasal dari kalangan muda dan mahasiswa, Tenaga Suka Rela dari kalangan profesional (supir, perawat, dokter, akuntan, wartawan dan beragam profesi lain) serta Donor Darah Sukarela (DDS). Di lingkungan perhimpunan nasional kepalangmerahan ini, relawan adalah  ujung tombak sekaligus tulang punggungnya. Dapat dibayangkan betapa sangat pentingnya posisi relawan bagi PMI.

Dalam satu dasawarsa terakhir, sebutan relawan sering muncul dalam berbagai aktivitas politik terutama menjelang pemilihan umum. Berbeda dari posisi di PMI, relawan politik boleh dibilang sebagai pelengkap penderita. Mereka juga sering menjadi obyek pencitraan diri politisi yang pada akhirnya justru diposisikan sebagai korban ambisi politik entah berlabel kandidat presiden, gubernur, bupati atau kepala desa. Kecenderungan ini terus berulang sampai kemudian muncul kesadaran bahwa para relawan politik tak lebih dari satu bentuk penjajahan berselubung demokratisasi. Tetap ada (bahkan cukup banyak) orang yang bersedia diperlakukan demikian karena termotivasi akan mendapat imbal jasa entah berupa materi, jabatan atau pekerjaan tertentu jika para kandidat yang dibelanya menduduki posisi yang diincarnya.

Berbeda dengan militansi relawan organisasi kemanusiaan di PMI misalnya. Mereka datang dengan satu kesadaran untuk menolong sesama sebagai perwujudan nilai kemanusiaan universal. Kesadaran ini mendorong upaya pembaruan pengetahuan dan ketrampilan praktis yang diperlukan untuk menjawab masalah-masalah aktual secara terus menerus baik secara formal melalui pengembangan kapasitas dalam beragam bentuk pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh PMI di berbagai tingkatan. Maupun melalui cara-cara informal, berbagi informasi, pengetahuan dan ketrampilan antar relawan.

Kehadiran media sosial berbasis internet seperti Facebook, Twitter, Blog dan sebagainya adalah media yang cukup efektif untuk melakukan proses pembaruan di atas. Bahkan media sosial ini adalah sarana yang sangat efektif untuk melontarkan gagasan-gagasan baru yang segar dan visioner. Kesadaran akan pentingnya pembaruan yang berkelanjutan ini mengharuskan para relawan berpola pikir lepas dari keterkungkungan formalitas, pakem dan sejenisnya. Istilah umumnya adalah out of box. Pola pikir seperti ini membuat respon relawan berdedikasi terhadap situasi sulit dan darurat lebih kuat dan efektif. Dan ini telah dibuktikan di berbagai situasi bencana alam maupun kemanusiaan oleh banyak relawan PMI, PNS (palang merah/ bulan sabit merah negara sahabat) maupun berbagai organisasi kemanusiaan dunia lainnya.

Sebenarnya, dalam organisasi kemanusiaan yang tergabung dalam Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah tidak dikenal istilah militan karena tidak sesuai dengan tujuh prinsip dasar yang menjadi pijakan utama segala aktivitas organisasional. Istilah berdedikasi lebih pas dan mewakili. Berdedikasi bukan kepada personalia atau orang-orang yang ada di dalam (sebut saja pengurus atau staf), tetapi lebih pada tujuan, misi dan visi organisasi. Kalaupun seorang relawan tidak suka dengan para personalia organisasi di satu tempat, ia akan mencari di tempat lain yang bersedia memfasilitasinya. Atau justru dicari oleh wilayah tertentu.

Dalam banyak hal, relawan kemanusiaan berbeda dengan relawan politisi. Selain perbedaan peran, kedudukan dan orientasinya, relawan kemanusiaan cenderung lebih mengedepankan cara berfikir positif dan inovatif. Sementara itu, relawan politisi meski memiliki militansi biasanya bersikap eksklusif dan overprotective terhadap pribadi sang politisi ketimbang berupaya maksimal mewujudkan visi dan misinya. Tapi kecenderungan inipun kausistis dan sangat sementara.

Memang tidak sebanding untuk menyandingkan keduanya. Karena banyak perbedaan mendasar yang melatarbelakangi. Mulai dari orientasi pribadi, kesadaran diri, cara berpikir, sikap menghadapi masalah dan sebagainya. Bagaimanapun panjang jarak perbedaan itu, sebagai umat manusia, keduanya punya kesamaan yakni afiliatif. Satu berafiliasi pada tujuan, yang lain pada personal atau figur seseorang. Dari sekian banyak perbedaan, relawan kemanusiaan unggul dalam hal mental dan moral.

Tanpa mentalitas prima, seorang relawan kemanusiaan akan segera kehilangan segala kemampuan dan kendali diri ketika harus berhadapan dengan satu pilihan yang menyangkut nyawa manusia yakni mengutamakan korban hidup dan yang terparah kondisinya. Karena itu ada jargon “ tak pernah takut mati, tapi kuatir akan kelaparan”. Di sini, latihan kemampuan bertahan hidup di segala medan seperti dalam kemiliteran diajarkan dengan versi dan pendekatan yang berbeda. Juga beberapa pengetahuan tentang senjata pembunuh tanpa pernah berusaha menggunakannya. Dengan kata lain, relawan kemanusiaan di PMI juga harus tahu cara kerja senjata pembunuh dengan tujuan untuk melumpuhkan sifat mematikannya.      

Read More