Mengapa Mendikbud Dipetisi Om Jay ?

Ilustrasi: googling.

Wijaya Kusumah yang akrab di panggil Om Jay adalah seorang guru TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) SMP Labschool Jakarta (UNJ). Bagi Kompasianer, sebutan penulis di media warga kompasiana.com , dan blogger namanya cukup dikenal.  Bahkan kompasianer ini mendapat  penghargaan khusus sebagai Guru Paling Ngeblog 2012. Beliau memang pantas menerimanya karena sangat produktif dalam hal tulis menulis di blog baik di Kompasiana maupun di blog pribadinya. Isi tulisan beragam, sebagian besar berkait dengan profesinya selaku guru TIK. Gaya bahasa dalam setiap tulisannya mencerminkan kematangan pribadi yang lugas, santun dan rendah hati.

Meski secara pribadi hanya mengenal lewat dunia virtual, dalam beberapa tulisan terakhir, Om Jay banyak menyorot tentang Kurikulum 2013 yang konon sangat dibanggakan oleh Kemendikbud sebagai upaya membangun generasi emas Indonesia. Sejak awal bergulirnya isu tentang rencana pemberlakuan Kurikulum 2013, saya tidak tertarik untuk mendalami. Dalam hati, kurikulum yang diluncurkan di akhir masa jabatan Presiden yang mengangkat para menterinya berkesan tak lebih dari sekadar proyek. Pengalaman di masa lalu memang menunjukkan bahwa setiap ganti menteri tentu akan diikuti dengan ganti kebijakan. Dan kurikulum adalah wewenang kementerian pendidikan dan kebudayaan.

Sesuai judul tulisan, Om Jay Mempetisi Mendikbud, dalam kegerahan yang teramat sangat, Om Jay masih berusaha menutup segala gelisah dengan penjelasan cukup rinci. Meski memakai istilah yang tak lazim dalam dunia pendidikan yakni "dibunuh" dan "membunuh", tapi nada sangat tinggi nampak pada perumpamaan atau pembandingnya. Kutipan perbandingan itu sangat panjang :

... ketika guru bahasa Indonesia memberi tugas kepada siswa untuk membuat laporan deskriptif, disamping mengajarkan teori/materinya tentang bentuk – bentuk laporan deskriptif, guru juga harus mengajarkan bagaimana cara mengetik dan membuat laporan tersebut di komputer. Inilah yang disebut integratif. Sekarang bagaimana kalau logikanya dibalik, Guru TIK mengajarkan anak-anak cara mengetik di Pengolah Kata (Word misalnya) dan sebagai bahannya bisa berupa laporan deskriptif yang dicari siswa di internet. Singkat kata pelajaran bahasa Indonesia secara keilmuan juga tidak diperlukan lagi.

Perbandingan yang masuk akal dan sangat tepat untuk melemahkan argumentasi yang dipakai untuk meniadakan mata pelajaran TIK/KKPI pada Kurikulum 2013 yang berkesan mengada-ada atau sangat mengambang. Coba dibandingkan lagi dengan tulisan Harris Iskandar selaku Direktur Pembinaan SMA Kemendikbud dan ekonom Faisal Basri. Apalagi jika ditambah dengan hasil kajian UNDP menurut Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Maka, TIK berperan penting dalam hal mengisi kemampuan manusia Indonesia dalam memecahkan masalah. 

Banyak bukti yang ada di lapangan menunjukkan dengan gamblang bahwa kemampuan TIK manusia dewasa di Indonesia relatif rendah. Komputer dengan segala fasilitasnya acapkali tak lebih sebagai alat ca-lis-tung (baca, tulis dan hitung). Bahkan tak terlalu sulit untuk menemukan fakta bahwa komputer sama dengan gudang lagu, permainan dan film/ video. Dan internet adalah wahana pemuas kebutuhan bersosialisasi melalui beragam media sosial. Jarang sekali yang memanfaatkan komputer sebagai alat analisis untuk menguatkan kemampuan diri dalam mengambil keputusan (problem solving skill). 

Dari tulisan Harris Iskandar saja kita dapat menangkap sinyal yang sangat kuat tentang lemahnya faktor institusional di  Kemendikbud. Apalagi di dinas dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Selain itu, berbekal pengalaman mengelola warung internet (warnet) dan sebagai operator data di sebuah SMA swasta, saya sering menemukan fakta sebagaimana dipaparkan dalam berbagai tulisan Om Jay tentang pentingnya mata pelajaran TIK. Karena itu, sangat wajar seorang Wijaya Kusumah dengan pengalaman dan kemampuan yang mumpuni di bidang TIK mengajukan petisi kepada Mendikbud selaku penanggung jawab utama pengorganisasian Kurikulum 2013. Soal efektif atau tidak itu urusan belakang. 

Read More

Memperbaiki Citra Pendidikan di Indonesia - Bagian 2

Ilustrasu: Latihan Drama di SMA Masehi Kebumen.

Kurikulum 2013 yang belum genap setahun ditetapkan sebagai ganti KTSP dan menelan dana trilunan rupiah uang rakyat Indonesia kini kian menuai kritikan dari banyak pihak. Kali ini datang dari guru besar UIN Jakarta, Prof. Azyumardi Azra. Dalam tulisan citra pendidikan indonesia di sini, disebutkan bahwa kondisi umum dunia pendidikan dasar dan menengah yang tak pernah beranjak dari rutinitas formal kegiatan belajar mengajar menyebabkan mutu atau kualitas peserta didik tak pernah beranjak meningkat, mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Dalam hal ini, program sertifikasi yang dimaksudkan sebagai tolok ukur kemampuan kualitatif guru dinilai tidak atau belum berhasil.

Dari penjelasan panjang di atas, setidaknya ada 3 hal utama. Pertama, proses belajar-mengajar di lembaga penyelenggara tenaga kependidikan (LPTK) dilakukan sekadar untuk memenuhi asas formal dan bersifat rutin tanpa isian yang mendorong tumbuhnya imajinasi dan kreativitas. Kedua, Dinas Pendidikan sebagai lini terdepan penentu kebijakan tak memberi sisa ruang gerak otonomi untuk para guru dalam mengoptimalkan potensi yang ada. Ketiga, masalah budaya rikuh  yang tidak pada tempatnya.

Pada tulisan sebelumnya telah disinggung beberapa hal berkait dengan rendahnya mutu SDM Indonesia. Menurut kajian UNDP, faktor kelembagaan adalah titik lemah utama kesulitan meningkatkan derajat mutu dan daya saing manusia Indonesia di fora internasional. Kelembagaan atau organisasi adalah representasi modernitas manusia. Semakin modern manusia, kebutuhan untuk mengorganisasikan diri cenderung meningkat dan terus berjalan maju tidak hanya mengejar ketertinggalan dari manusia atau bangsa lain. Tetapi bersungguh-sungguh melakukan perbaikan mendasar untuk menghasilkan karya-karya inovatif.

Reformasi birokrasi yang dilakukan untuk melakukan perbaikan kinerja kelembagaan dalam pemerintahan memang terus dilakukan. Selama empat tahun terakhir, sebagaimana dilaporkan oleh lembaga dunia tadi, tidak ada perkembangan berarti. Masih berkutat pada tingkat ke 4 dalam skala 7. Artinya, budaya berorganisasi di lingkungan birokrasi masih sangat lemah di tengah kecenderungan kian meningkatnya sektarianisme lokal dan kelompok kepentingan. Artinya, semangat reformasi di lembaga-lembaga pemerintah baru sebatas tekstual, belum mengena pada hal-hal aktual dan terutama yang krusial. Dalam praktik, pola budaya organisasi yang berlaku masih cenderung tradisional. Jika dirunut jauh ke belakang, sumbernya adalah kelemahan pada aspek pembangunan pendidikan yang menghilangkan akar budaya di dalamnya. Tidak berkarakter dan kehilangan roh keindonesiaannya.

Menyangkut sertifikasi yang oleh Prof. Azyumardi Azra dikatakan tidak atau belum berhasil, ada kenyataan menarik terjadi di Kota Pekalongan.  Saat ini guru PNS terasa sangat dimanjakan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dan karenanya  kinerja guru PNS mestinya meningkat. Dengan adanya sertifikasi maka penghasilan mereka hampir dua kali lipat PNS biasa. Karenanya para guru PNS diminta bekerja lebih giat dan memberikan  pengabdiannya yang terbaik.  Adanya berbagai kebijakan yang mendukung kesejahteraan guru PNS  berimbas dengan majunya dunia pendidikan. “Namun  hasilnya sampai saat ini belum ada kemajuan yang signifikan dalam dunia pendidikan kita. Dari 50 formasi yang dibutuhkan hanya ada 44 orang memenuhi syarat,” tegas Walikota.

Selama ini kita tahu bahwa Kota Pekalongan termasuk satu dari pusat bisnis di Provinsi Jawa Tengah. Iklim wirausahaanya berkembang cukup baik dan minat menjadi PNS relatif rendah. Hal ini bertolak belakang dengan Kabupaten Kebumen yang di awal tahun 2010 masih menempati peringkat ke 3 daerah termiskin di provinsi yang banyak menyumbang pimpinan nasional ini. Adanya sertifikasi guru PNS menyebabkan pola budaya kosmopolitan berkembang pesat secara artifisial. Ditambah dengan telah dideklarasikannya sebagai kota vokasi, perkembangan dunia pendidikan umum di daerah ini semakin tak berarah. Sejumlah SMK baru didirikan dan yang lama terus dikembangkan jumlah/volume fisiknya tanpa dukungan sistem yang memadai untuk melakukan proses belajar mengajar yang mampu memenuhi kriteria utama sebuah kota vokasi. Akibatnya, banyak SMA negeri di luar pusat kota dan khususnya swasta yang mengalami kesulitan menarik peserta didik baru. Pengulangan kekeliruan atas kasus RSBI/RSI nampaknya akan segera terjadi seiring perubahan situasi politik nasional pasca pemilu 2014. 

Read More

Memperbaiki Citra Pendidikan di Indonesia - Bagian 1

Suasana kelas gabungan xi dan xii di SMA Masehi Kebumen 2014

Jelang perhelatan akbar dunia pendidikan menengah dengan datangnya musim ujian baik sekolah maupun nasional, banyak orang tua atau wali murid yang harus pontang panting mencari tambahan dana untuk mencukupinya. Seolah jadi ritual, sejumlah pemburu rente memanfaatkan situasi ini untuk mengeruk keuntungan ekonomi. Ada yang membawa serta manfaat sosial dengan cara berbagi kepada sekolah, madrasah atau pondok pesantren dalam beragam bentuk. Tapi kecenderungan seperti ini relatif langka.

Dunia pendidikan adalah satu indikator penting dalam indeks pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah ukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Menurut Program Pembangunan Perserikatan Bangsa Bangsa (UNDP), selama 2010-2014  ada kecenderungan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia membaik di berbagai daerah. 

Di bidang pendidikan, Angka Partisipasi Murni (APM) untuk program wajib belajar 9 tahun dinilai cukup berhasil. Sementara itu, pada tingkat pendidikan menengah setara SMA masih cukup memprihatinkan. Seiring dengan tumbuhnya kekuatan ekonomi baru di luar Pulau Jawa, Sumatera dan Bali yang selama ini menjadi pusatnya yaitu Kalimantan dan Sulawesi, APM di kedua pulau itu juga cenderung membaik. Secara keseluruhan, tantangan terbesar Bangsa Indonesia adalah masih lemahnya faktor kelembagaan yang tak berubah selama empat tahun terakhir. Hal inilah yang menjadi satu dari beberapa sebab daya saing sumber daya manusia (SDM) di Indonesia senantiasa tertinggal dari negara-negara lain di Asia maupun Asean. Yakni masih berada di angka 3 - 4 dalam skala 7.

  

Kualitas institusi sangat mempengaruhi daya saing dan pertumbuhan. Kualitas institusi mempengaruhi keputusan-keputusan investasi dan pengorganisasian produksi, serta memainkan peran kunci terhadap cara-cara masyarakat mendistribusikan keuntungan dan memikul biaya-biaya dari strategi dan kebijakan pembangunan. Lebih jauh lagi, peranan institusi melampaui kerangka legal. Oleh karena itu sikap pemerintah terhadap pasar dan kebebasan serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan juga sangat penting.

Lemahnya faktor kelembagaan tentu saja sangat berpengaruh dalam menentapkan kebijakan pembangunan, khususnya di bidang pendidikan. Selain itu, dalam hal penentuan kebijakan strategi pendidikan yang selama ini memakai pendekatan input, pakar ekonomi dan dosen senior Universitas Indonesia - Faisal Basri- mengungkapkan bahwa strategi atau pendekatan tadi adalah sebagai pertanda adanya sesat pikir pendidikan di tanah air selama ini. Dijelaskan bahwa meningkatnya anggaran pendidikan yang di tahun 2014 mencapai angka Rp 300 triliun hendaknya disertai dengan capaian atau target yang jelas. Karena, pendekatan input yang bertumpu pada faktor sekolah menjadi penyebab utama lemahnya daya saing sumber daya manusia Indonesia. Ke depan, untuk menguatkan rencana menjadikan Indonesia sebagai negara modern dan berdaya saing global, perlu perubahan dalam pembangunan bidang pendidikan dari pendekatan input ke output. 

Disarankan agar pemerintah segera menetapkan variabel dan tolok ukur output pendidikan. Lazimnya, output pendidikan dinilai dari tingkat kemampuan baca (reading literacy rate), pemahaman atas ilmu pengetahuan atau scientific  literacy rate, penguasaan materi matematik ( mathematics  literacy rate ) serta kemampuan memecahkan masalah (problem solving rate). Pendekatan output menempatkan keluarga sebagai faktor yang sangat penting dalam proses pendidikan. Selain itu adalah innate ability dan peers. Yang terakhir adalah school inputs. 

Citra pendidikan di Indonesia memang menjadi cermin carut marutnya kondisi umum manusianya. Banyak hal yang harus direkonstruksi. Tidak hanya bongkar pasang kurikulum yang seolah menjadi satu bahan ejekan "ganti menteri, ganti kebijakan" tapi tak mengubah perilaku. Sementara itu, ada tiga sebab utama runtuhnya pendidikan di Indonesia yang sedikit banyak merupakan masalah krusial ketertinggalan Indonesia dari negara-negara  lain di kawasan Asean dan Asia Oceania.   

Read More