Memperbaiki Citra Pendidikan di Indonesia - Bagian 4

Ada kesamaan pandangan antara pengamat ekonomi Faisal Basri dan Direktur Pembinaan SMA, Harris Iskandar tentang pentingnya mengubah paradigma pendidikan di Indonesia ke depan. Yakni pendekatan input yang bertumpu pada faktor sekolah yang berlaku selama ini menjadi pendekatan output yang mengembangkan kadar (tingkat) kemampuan baca, tulis, hitung dan pemecahan masalah. Hal yang sama juga dipaparkan oleh Harris dengan dukungan data yang cukup rinci di sini.  Dengan gaya khas pejabat yang gemar membuat singkatan, Direktur Pembinaan SMA ini mengungkapkan keadaan yang perlu dipakai sebagai bekal mencari kerja yaitu calistungtik (baca - tulis - hitung dan TIK). 

Banyak pihak telah mengingatkan kita semua bahwa satu peristiwa besar yang sudah di ambang pintu adalah pemberlakuan tatanan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. Dari semua indikator yang dipaparkan sebagai faktor berpengaruh (impact factors), kita kalah jauh dibanding dua negeri jiran yang banyak dihuni oleh para diaspora Indonesia yakni Singapura dan Malaysia. Dari data yang dipaparkan BPS di sini , evaluasi UNDP tentang Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia dan  hasil survey ketenaga-kerjaan OECD  mengisyaratkan bahwa  kondisi dunia pendidikan di Indonesia secara umum memerlukan perhatian khusus. Rekomendasi Harris Iskandar  di sumber sama dengan yang ada di atas, bahwa " kunci sukses untuk mempersiapkan warga negara di abad 21 ini adalah dengan memperbaiki mutu pendidikan menengah " (The Economist, 2013) bukan dengan model by pass .                                                   

AFTA dan MEA sudah di depan mata, bahkan sangat mungkin telah memasuki kehidupan nyata masyarakat Indonesia. Semestinya tak perlu lagi ada keributan semacam ini. Kurikulum 2013 hampir mustahil dihapuskan, tetapi masih ada sedikit waktu untuk memperbaiki banyak kekurangan yang ada di dalamnya. Jangan hanya karena ingin mengejar obsesi Generasi Emas yang menjadi dasar pemikiran munculnya kurikulum ini. Kelemehanan institusional di lingkungan internal kementerian pendidikan (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota) yang tidak memberi ruang bagi improvisasi dan pengembangan kapasitas non administratif para guru juga harus dijalankan secara simultan.

Memperbaiki citra pendidikan tak cukup dengan penyesuaian atau penggantian kurikulum dan "mendewakan sistem penilaian berbasis TIK". Karena subyek dan obyek pendidikan adalah manusia masa depan. Bukan manusia sekarang yang sarat dengan muatan kepentingan sektarian. Berdasarkan data statistik maupun kenyataan yang terjadi di lapangan, dunia pendidikan di Indonesia tertinggal di hampir semua aspek. Untuk mengantisipasi MEA yang akan berlaku mulai tahun depan saja kita akan mengalami banyak kesulitan teknis, khususnya strategis.

Dari semua hal yang terpetakan, kunci utama adalah pada pemimpin nasional maupun lokal. Pemilu legislatif 9 April 2014 mendatang diprediksi tak akan mengubah secara mendasar peta politik nasional yang masih sarat dengan praktik politik sektarian  karena sekitar 90% calon adalah anggota DPR periode 2009 - 2014. Kondisi yang tak lebih baik juga akan terjadi di pilpres 2014. 

Meski gambaran umum masih sangat buram, ada satu hal kadang kala dilupakan dan tak masuk akal. Ketika situasi terjepit dan sangat dilematis, sepanjang sejarah kebangsaan Indonesia, selalu muncul orang atau sekelompok orang yang mampu menyelamatkan bangsa dari kehancuran peradaban. Dan itu diharapkan dari kalangan pendidikan. Semoga.        

  

Read More

Memperbaiki Citra Pendidikan di Indonesia - Bagian 3

Kota Vokasi merupakan trend baru dalam dunia pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan kejuruan. Setelah ditetapkan tahun 2007, trend kepesertaannya terus meningkat. Ini sebagai program by pass yang bertujuan menjembatani berbagai unsur dalam pasar tenaga kerja. Inti program ada tiga, sebagai pusat pendidikan kejuruan, penyedia tenaga kerja yang mumpuni dan pusat pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Dari berbagai sumber yang berhasil dikumpulkan, dampak penerapan program kota vokasi menyebabkan proporsi jumlah sekolah menengah kejuruan meningkat pesat menjadi 60 – 80% dibanding sekolah menengah umum yang berada di kisaran 20 – 40%.

Dampak yang paling nyata dari penerapan program ini adalah penyusutan secara drastis jumlah peserta didik di sekolah-sekolah umum baik negeri, khususnya di SMA swasta. Memang belum ada data pembanding yang memadai untuk memaparkan hal ini.  Tapi dari bincang informal dengan beberapa guru di sejumlah SMA Negeri di wilayah luar pusat pemerintahan di Kabupaten Kebumen Provinisi Jawa Tengah misalnya, setelah deklarasi kota vokasi ada penurunan minat bersekolah di SMA yang cukup terasa dampaknya bagi sekolah-sekolah umum tersebut. Di sisi lain, di sebuah SMK swasta, rerata setiap angkatan ada yang mencapai lebih dari 15 kelas dengan jumlah peserta didik sekitar 30 – 35.

Jika program kota vokasi ini memang diarahkan untuk mengoptimalkan semua tujuannya, terutama sebagai pusat pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, hal ini akan menjadi satu nilai plus yakni menumbuhkan minat berwirausaha. Apalagi jika pemerintah kabupaten/ kota tersebut juga menerapkan kebijakan pembangunan yang bertumpu pada pengembangan kegiatan-kegiatan industri kreatif atau OVOP (One Village One Product). Selain memenuhi kadar optimal efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran pembangunan dalam APBD yang berada pada kisaran 30% untuk wilayah miskin seperti Kabupaten Kebumen, maka obsesi meningkatkan kapasitas lokal dalam upaya meminimalisasi pengangguran dan kemiskinan adalah realistik. Demikian juga sebaliknya.

Karena program kota vokasi juga dilakukan oleh kabupaten/ kota yang selama ini menjadi tujuan utama pencari kerja setingkat SMK, maka prioritas perhatian dalam mengembangkan program ini sebagai pusat pendidikan kejuruan dan penyedia jasa tenaga kerja mumpuni akan mengalami masalah besar. Kabupaten/ kota tujuan utama pencari kerja sektor kejuruan semisal Jabodetabek, Karawang, Serang, Cilegon, Sukabumi dan lainnya di wilayah Barat Pulau Jawa cenderung akan lebih mengutamakan lulusan program kota vokasi yang berasal dari wilayahnya.  Ditambah dengan kondisi aktual industri manufaktur yang cenderung terus merosot dalam beberapa tahun terakhir tidak akan mudah menerima pasokan tenaga kerja dari wilayah lain.

Satu hal lain yang sangat menarik dalam menelusuri efektivitas program kota vokasi adalah dampak sosial yang nampaknya kurang diperhitungkan dengan cermat oleh pencetus gagasan. Kesenjangan sosial antar wilayah antar elemen masyarakat akan semakin lebar. Cepat atau lambat, wilayah-wilayah yang selama ini sebagai tujuan utama para pencari kerja tenaga kejuruan akan semakin menutup diri karena memprioritaskan potensi lokal.   Di sisi internal kabupaten/ kota yang telah mendeklarasikan diri sebagai kota vokasi tetapi tidak memiliki cukup kapasitas untuk menyediakan lapangan kerja bagi para lulusan program kota vokasi yang tidak diserap oleh pasar tenaga kerja di wilayah-wilayah tujuan utama pencari kerja kejuruan akan mengalami tekanan sosial yang semakin lama kian membesar. Isu sosial anak emas – anak tiri yang telah berada di bawah permukaan, tiba-tiba akan berubah jadi sebuah ledakan yang berdampak sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat lokal.

Lain halnya jika penerapan program kota vokasi sejak awal memang ditujukan sebagai pusat pengembangan ekonomi yang berbasis potensi lokal.  Selain akan mengeliminasi isu sosial tadi, banyak potensi ekonomi lokal yang mampu menjembatani sejumlah masalah mendasar sekaligus. Imbasnya akan dirasakan oleh banyak orang dari berbagai sisi. Pengangguran, kemiskinan dan citra daerah. Seperti ungkapan almarhum Gus Dur, ”orang tak akan memandang agama atau suku apapun sepanjang membawa manfaat bagi orang lain”. Semoga.     

Read More

Memperbaiki Citra Pendidikan di Indonesia - Bagian 2

Ilustrasu: Latihan Drama di SMA Masehi Kebumen.

Kurikulum 2013 yang belum genap setahun ditetapkan sebagai ganti KTSP dan menelan dana trilunan rupiah uang rakyat Indonesia kini kian menuai kritikan dari banyak pihak. Kali ini datang dari guru besar UIN Jakarta, Prof. Azyumardi Azra. Dalam tulisan citra pendidikan indonesia di sini, disebutkan bahwa kondisi umum dunia pendidikan dasar dan menengah yang tak pernah beranjak dari rutinitas formal kegiatan belajar mengajar menyebabkan mutu atau kualitas peserta didik tak pernah beranjak meningkat, mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Dalam hal ini, program sertifikasi yang dimaksudkan sebagai tolok ukur kemampuan kualitatif guru dinilai tidak atau belum berhasil.

Dari penjelasan panjang di atas, setidaknya ada 3 hal utama. Pertama, proses belajar-mengajar di lembaga penyelenggara tenaga kependidikan (LPTK) dilakukan sekadar untuk memenuhi asas formal dan bersifat rutin tanpa isian yang mendorong tumbuhnya imajinasi dan kreativitas. Kedua, Dinas Pendidikan sebagai lini terdepan penentu kebijakan tak memberi sisa ruang gerak otonomi untuk para guru dalam mengoptimalkan potensi yang ada. Ketiga, masalah budaya rikuh  yang tidak pada tempatnya.

Pada tulisan sebelumnya telah disinggung beberapa hal berkait dengan rendahnya mutu SDM Indonesia. Menurut kajian UNDP, faktor kelembagaan adalah titik lemah utama kesulitan meningkatkan derajat mutu dan daya saing manusia Indonesia di fora internasional. Kelembagaan atau organisasi adalah representasi modernitas manusia. Semakin modern manusia, kebutuhan untuk mengorganisasikan diri cenderung meningkat dan terus berjalan maju tidak hanya mengejar ketertinggalan dari manusia atau bangsa lain. Tetapi bersungguh-sungguh melakukan perbaikan mendasar untuk menghasilkan karya-karya inovatif.

Reformasi birokrasi yang dilakukan untuk melakukan perbaikan kinerja kelembagaan dalam pemerintahan memang terus dilakukan. Selama empat tahun terakhir, sebagaimana dilaporkan oleh lembaga dunia tadi, tidak ada perkembangan berarti. Masih berkutat pada tingkat ke 4 dalam skala 7. Artinya, budaya berorganisasi di lingkungan birokrasi masih sangat lemah di tengah kecenderungan kian meningkatnya sektarianisme lokal dan kelompok kepentingan. Artinya, semangat reformasi di lembaga-lembaga pemerintah baru sebatas tekstual, belum mengena pada hal-hal aktual dan terutama yang krusial. Dalam praktik, pola budaya organisasi yang berlaku masih cenderung tradisional. Jika dirunut jauh ke belakang, sumbernya adalah kelemahan pada aspek pembangunan pendidikan yang menghilangkan akar budaya di dalamnya. Tidak berkarakter dan kehilangan roh keindonesiaannya.

Menyangkut sertifikasi yang oleh Prof. Azyumardi Azra dikatakan tidak atau belum berhasil, ada kenyataan menarik terjadi di Kota Pekalongan.  Saat ini guru PNS terasa sangat dimanjakan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dan karenanya  kinerja guru PNS mestinya meningkat. Dengan adanya sertifikasi maka penghasilan mereka hampir dua kali lipat PNS biasa. Karenanya para guru PNS diminta bekerja lebih giat dan memberikan  pengabdiannya yang terbaik.  Adanya berbagai kebijakan yang mendukung kesejahteraan guru PNS  berimbas dengan majunya dunia pendidikan. “Namun  hasilnya sampai saat ini belum ada kemajuan yang signifikan dalam dunia pendidikan kita. Dari 50 formasi yang dibutuhkan hanya ada 44 orang memenuhi syarat,” tegas Walikota.

Selama ini kita tahu bahwa Kota Pekalongan termasuk satu dari pusat bisnis di Provinsi Jawa Tengah. Iklim wirausahaanya berkembang cukup baik dan minat menjadi PNS relatif rendah. Hal ini bertolak belakang dengan Kabupaten Kebumen yang di awal tahun 2010 masih menempati peringkat ke 3 daerah termiskin di provinsi yang banyak menyumbang pimpinan nasional ini. Adanya sertifikasi guru PNS menyebabkan pola budaya kosmopolitan berkembang pesat secara artifisial. Ditambah dengan telah dideklarasikannya sebagai kota vokasi, perkembangan dunia pendidikan umum di daerah ini semakin tak berarah. Sejumlah SMK baru didirikan dan yang lama terus dikembangkan jumlah/volume fisiknya tanpa dukungan sistem yang memadai untuk melakukan proses belajar mengajar yang mampu memenuhi kriteria utama sebuah kota vokasi. Akibatnya, banyak SMA negeri di luar pusat kota dan khususnya swasta yang mengalami kesulitan menarik peserta didik baru. Pengulangan kekeliruan atas kasus RSBI/RSI nampaknya akan segera terjadi seiring perubahan situasi politik nasional pasca pemilu 2014. 

Read More

Memperbaiki Citra Pendidikan di Indonesia - Bagian 1

Suasana kelas gabungan xi dan xii di SMA Masehi Kebumen 2014

Jelang perhelatan akbar dunia pendidikan menengah dengan datangnya musim ujian baik sekolah maupun nasional, banyak orang tua atau wali murid yang harus pontang panting mencari tambahan dana untuk mencukupinya. Seolah jadi ritual, sejumlah pemburu rente memanfaatkan situasi ini untuk mengeruk keuntungan ekonomi. Ada yang membawa serta manfaat sosial dengan cara berbagi kepada sekolah, madrasah atau pondok pesantren dalam beragam bentuk. Tapi kecenderungan seperti ini relatif langka.

Dunia pendidikan adalah satu indikator penting dalam indeks pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah ukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Menurut Program Pembangunan Perserikatan Bangsa Bangsa (UNDP), selama 2010-2014  ada kecenderungan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia membaik di berbagai daerah. 

Di bidang pendidikan, Angka Partisipasi Murni (APM) untuk program wajib belajar 9 tahun dinilai cukup berhasil. Sementara itu, pada tingkat pendidikan menengah setara SMA masih cukup memprihatinkan. Seiring dengan tumbuhnya kekuatan ekonomi baru di luar Pulau Jawa, Sumatera dan Bali yang selama ini menjadi pusatnya yaitu Kalimantan dan Sulawesi, APM di kedua pulau itu juga cenderung membaik. Secara keseluruhan, tantangan terbesar Bangsa Indonesia adalah masih lemahnya faktor kelembagaan yang tak berubah selama empat tahun terakhir. Hal inilah yang menjadi satu dari beberapa sebab daya saing sumber daya manusia (SDM) di Indonesia senantiasa tertinggal dari negara-negara lain di Asia maupun Asean. Yakni masih berada di angka 3 - 4 dalam skala 7.

  

Kualitas institusi sangat mempengaruhi daya saing dan pertumbuhan. Kualitas institusi mempengaruhi keputusan-keputusan investasi dan pengorganisasian produksi, serta memainkan peran kunci terhadap cara-cara masyarakat mendistribusikan keuntungan dan memikul biaya-biaya dari strategi dan kebijakan pembangunan. Lebih jauh lagi, peranan institusi melampaui kerangka legal. Oleh karena itu sikap pemerintah terhadap pasar dan kebebasan serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan juga sangat penting.

Lemahnya faktor kelembagaan tentu saja sangat berpengaruh dalam menentapkan kebijakan pembangunan, khususnya di bidang pendidikan. Selain itu, dalam hal penentuan kebijakan strategi pendidikan yang selama ini memakai pendekatan input, pakar ekonomi dan dosen senior Universitas Indonesia - Faisal Basri- mengungkapkan bahwa strategi atau pendekatan tadi adalah sebagai pertanda adanya sesat pikir pendidikan di tanah air selama ini. Dijelaskan bahwa meningkatnya anggaran pendidikan yang di tahun 2014 mencapai angka Rp 300 triliun hendaknya disertai dengan capaian atau target yang jelas. Karena, pendekatan input yang bertumpu pada faktor sekolah menjadi penyebab utama lemahnya daya saing sumber daya manusia Indonesia. Ke depan, untuk menguatkan rencana menjadikan Indonesia sebagai negara modern dan berdaya saing global, perlu perubahan dalam pembangunan bidang pendidikan dari pendekatan input ke output. 

Disarankan agar pemerintah segera menetapkan variabel dan tolok ukur output pendidikan. Lazimnya, output pendidikan dinilai dari tingkat kemampuan baca (reading literacy rate), pemahaman atas ilmu pengetahuan atau scientific  literacy rate, penguasaan materi matematik ( mathematics  literacy rate ) serta kemampuan memecahkan masalah (problem solving rate). Pendekatan output menempatkan keluarga sebagai faktor yang sangat penting dalam proses pendidikan. Selain itu adalah innate ability dan peers. Yang terakhir adalah school inputs. 

Citra pendidikan di Indonesia memang menjadi cermin carut marutnya kondisi umum manusianya. Banyak hal yang harus direkonstruksi. Tidak hanya bongkar pasang kurikulum yang seolah menjadi satu bahan ejekan "ganti menteri, ganti kebijakan" tapi tak mengubah perilaku. Sementara itu, ada tiga sebab utama runtuhnya pendidikan di Indonesia yang sedikit banyak merupakan masalah krusial ketertinggalan Indonesia dari negara-negara  lain di kawasan Asean dan Asia Oceania.   

Read More

Kecil Itu Indah - (Coba) Mengurai Masalah

Kelas gabungan mata pelajaran TIK perlu untuk kuatkan interaktif

Teringat tulisan Bapak Prajudi Atmosudirjo dalam buku Pengambilan Keputusan, orang Indonesia sering beranggapan bahwa keluhan dan kesulitan adalah masalah. Dalam konsep manajemen, suatu hal termasuk kategori masalah jika tujuannya jelas. Dengan pemahaman terakhir, masalah dalam dunia pendidikan di lingkungan SMA Masehi Kebumen adalah faktor penyelenggaraan proses belajar mengajar yang sesuai dengan visi, misi dan aturan internal lembaga dikaitkan dengan visi dan misi pembangunan bidang pendidikan nasional. Dari komentar teman alumni pada tulisan (Coba) Memahami Realita, selain prihatin dan peduli juga diperlukan pemahaman faktor internal dan eksternal atas masalah yang tengah dihadapi oleh almamaternya.

Dari beberapa kesempatan interaktif dengan kepala sekolah dan para guru yang saya anggap cukup tahu perjalanan terakhir proses penyelenggaraan kelembagaan di sekolah ini, saya menangkap kesan bahwa memang ada masalah. Besar atau kecil, luas atau sempit, dalam atau dangkal itu adalah bagian dari kajian atau penelitian yang memang sangat diperlukan untuk menemukan kadar dan cakupan masalah. Yang jelas, semangat dan upaya memelihara kehidupan di lembaga yang dikelola Yayasan Pendidikan Kristen “WIDHI DHARMA” Kebumen ini tetap terpelihara dengan segala keterbatasan.

Dalam satu tulisan, ekonom Faisal Basri, mengangkat satu topik yang sangat menarik perhatian saya. Judulnya Sesat Pikir Pendidikan ini mengurai singkat masalah utama pilihan strategi pembangunan bidang kependidikan yang saat ini bertumpu pada input agar diubah menjadi pendekatan berdasar output.  Dijelaskan bahwa yang kerap jadi perbincangan adalah gaji guru, gedung sekolah rusak, dan kurikulum. Betul kita serba kekurangan atau jauh dari memadai dalam hampir segala hal. Segala hal di sini terkait dengan input pendidikan.

Sebagai orang baru di dunia yang menyangkut martabat manusia di sebuah negara-bangsa ini, banyak hal yang harus sejak awal dipahami sebelum melangkah lebih jauh. Masih berkait dengan tulisan di atas, saya berusaha memahami pola pikir Bang Faisal Basri (sebutan yang biasa saya kemukakan ketika berinteraksi dengan belliau). Dalam kerangka pikir yang kurang lebih sama, bahwa mengacu pada tujuan utama kemerdekaan bangsa Indonesia yang relevan dengan penentuan (pilihan) strategi pembangunan bidang kependidikan nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, maka ada baiknya merombak total pendekatan pendidikan.

Tetapkan dahulu output yang hendak dicapai dan output tersebut terukur. Lazimnya, output pendidikan diukur dari reading literacy rate, scientific literacy rate, mathematical literacy rate, dan kemampuan memecahkan masalah (problem solving). Data berikut tak memuat yang keempat. Pendekatan output menempatkan keluarga sebagai faktor yang sangat penting dalam proses pendidikan. Selain itu adalah innate ability dan peers. Yang terakhir adalah school inputs. Secara sederhana, rumusannya adalah sebagai berikut:

Education = f (family, peers, school inputs, innate ability )

Sejauh ini kita berkutat pada school inputs.

Mengacu pada rumus di atas, pendidikan adalah faktor fungsional dari keluarga, teman sebaya (peers), beragam input sekolah dan kemampuan bawaan (innate ability). Khusus untuk segi input sekolah, untuk tulisan ini, tidak termasuk dalam kategori masalah dan akan menjadi bagian yang mungkin merupakan topik khusus di kesempatan lain. Ringkasnya, ada tiga aspek  yang akan coba diurai pada bagian awal dari serangkaian tulisan berkaitan dengan masalah yang tengah dihadapi oleh SMA Masehi Kebumen saat ini. Yakni faktor keluarga, rekan sebaya dan kemampuan bawaan peserta didik.

Seperti kita tahu, keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat dan bangsa. Pendidikan dalam keluarga sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat secara umum. Jika dalam keluarga itu senantiasa dihadirkan suasana demokratis misalnya, anggota keluarga akan melakukan hal sama di lingkungannya. Hal ini bukan saja pendapat pribadi saya, tapi banyak tulisan yang bersumber dari penelitian mengungkapkannya secara ilmiah dan rinci. Dengan kata lain, suasana pendidikan di dalam keluarga adalah cermin keadaan yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

Pada satu paparan, Timothy Wibowo menyuguhkan satu pandangan psikologis yang menurutnya mengejutkan dan menyakitkan yakni kecenderungan penurunan usia psikologis manusia Indonesia berusia 21 tahun dengan perilaku seperti anak usia 11 atau 12 tahun berdasakan perbandingan antara tahun 2001 dan  2011. Dalam satu dasawarsa saja, usia kedewasaan, usia kelayakan dan kepantasan banyak orang Indonesia di awal usia dewasanya berperilaku layaknya anak-anak yang baru memasuki usia akil balik. Penurunan kondisi psikologis ini sebenarnya mudah kita tangkap dari keseharian saat berinteraksi dengan mereka. Sikap manja, suka menuntut, ngambek dan beragam perilaku kekanakan lainnya banyak dikeluhkan para orang tua. Sementara itu, tidak sedikit pula orang tua yang bersikap serupa. Boleh jadi hal ini seperti pepatah “buruk muka cermin dibelah”. Senantiasa menyalahkan orang atau keadaan lainnya.

Mengurai peran keluarga dalam proses pembangunan pendidikan nasional tidak cukup dengan pembahasan satu dua lembar tulisan. Terlalu banyak hal yang saling berpenngaruh dan perlu kajian mendalam. Hal penting yang ingin saya kemukakan dalam tulisan ini adalah faktor (pendidikan dalam) keluarga berdampak sangat luas dan dalam bagi upaya penyelenggaraan pendidikan nasional yang mampu mewujudkan karakter bangsa Indonesia yang pada dasarnya ramah, pantang menyerah dan mengutamakan kebersamaan (gotong royong).  Banyak kajian sejarah dan psikologis yang menguatkan karakteristik itu. (bersambung)

Read More

Kecil Itu Indah – Pengalaman Pertama Menjadi Guru

Penjual layang2 di atas sungai Krasak Kebumen

Dalam perbincangan dengan istri yang pernah menjadi guru formal di Jawa Timur sebelum menikah, saya menanyakan kemungkinan menerima permintaan Ibu Yosephine FW selaku kepala sekolah di SMA tempat saya belajar saat remaja menjelang dewasa. Dengan gaya khas, memancing reaksi pribadi, ia mengatakan bahwa untuk menjadi pengajar atau pendidik tidak tertutup kemungkinan itu. Belajar dan menguasai materi cukuplah sebagai bahan dasar untuk hal itu. Pengalaman selama ini menjadi pelatih dan motivator bagi teman-teman relawan PMI, perajin maupun yang lain bisa menguatkan. Tapi untuk menjadi guru yang memahami dunianya, saya perlu banyak berinteraksi dan menemukan gagasan-gagasan baru untuk mendekatkan diri pada dunia keguruan. Apalagi mendekati kemampuan almarhumah ibu yang tak pernah lepas dari dunia keguruan meski telah pensiun lebih dari seperempat abad.

Ada satu hal yang menggelitik pikiran ketika saya tengah bersiap melakukan tugas keilmuan, mengamalkannya kepada para peserta didik yang kebanyakan berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dan sosial. Pada kesempatan awal, kebetulan ada teman guru yang sudah cukup lama berada di lingkungan ini. Dengan nada bergurau, sang teman mengatakan bahwa kita seperti guru privat atau guru les khusus. Dengan jumlah peserta didik yang kecil, perhatian kita memang dapat lebih besar dalam memahami masing-masing pribadi siswa atau siswi. Proses interaktif dapat dilakukan lebih fleksibel dan mengena pada titik sasaran.

Meskipun hanya sebuah gurauan, perkataan teman itu saya jadikan satu dari berbagai masukan penting. Selain itu, ketika dikenalkan kepada para siswa, kepala sekolah senantiasa memberi kesan bahwa saya memiliki kelebihan yang dapat menarik dan meningkatkan semangat belajar. Kesan yang saya tangkap sebagai harapan yang lebih dari sekadar penyampai materi pelajaran atau guru kurikulum menurut kriteria saudara Ngainun Naim pada tulisan awal. Artinya, dengan bekal pendidikan formal, pengalaman kemasyarakatan, bakat pribadi serta kemampuan lain yang pernah dirasakan saat saya mengorganisasi Reuni Akbar tahun 2009 dan dinilai sukses,  diharapkan ada nilai lebih yang bisa diberikan kepada siswa maupun sekolah pada umumnya. Senantiasa menumbuhkan harapan, itu kata kuncinya.

Pengalaman selama ini, terutama di dalam situasi kebencanaan, harapan untuk menggugah dan menguatkan semangat hidup memang merupakan hal pertama dan utama setelah tindakan pertolongan. Dari teman-teman yang bergiat di PSP PMI (Psychological Support Program) saya banyak belajar mengenai dua hal yang menumbuhkan harapan.  Materi lain yang saya dapatkan dari aktivitas menjadi relawan PMI adalah pengetahuan dan pengalaman tentang peer education atau pendidikan rekan sebaya. Demikian pula ketika berperan sebagai fasilitator materi Hukum Humaniter Internasional yang saat ini banyak dibicarakan karena adanya kasus penembakan oleh orang tak dikenal dan menawaskan relawan PMI yang tengah bertugas menolong korban pertikaian bersenjata di Kabupaten Puncak Jaya, Papua, akhir Juli lalu.

Bekal dari berbagai kegiatan di lingkungan PMI, komunitas pegiat budaya dan pelaku kerajinan yang acapkali menimbulkan sebutan kegiatan sok sial sangat bermanfaat dalam proses adaptasi dengan lingkungan baru. Tetapi untuk menggapai derajat guru yang sejatinya sebagaimana dicontohkan oleh almarhumah ibu kandung perlu usaha keras, tekad kuat dan komitmen pribadi yang sangat tinggi. Kesadaran ini mendorong semangat belajar dan terus belajar dari kehidupan tak pernah surut. Seperti dalam puisi Rendra. “ kesaksian harus ditegakkan agar kehidupan terus berjalan”.  

Tidak akan pernah ada yang mudah dalam kehidupan ini jika senantiasa dibuat sulit dan tidak ada sesuatu yang sulit jika dilakukan dengan penuh kesederhanaan. Mengabdi pada kehidupan sebenarnya adalah kewajiban semua manusia beradab. Sebaliknya, berburu bagi kematian adalah tindakan biadab. Pendidikan adalah bagian utama pengabdian pada kehidupan manusia beradab. Pengertian inilah yang saya pahami dari pergulatan hidup sepanjang usia dewasa.

Pendidikan bukan saja memindahkan pengetahuan atau sering disebut dengan istilah transfer ilmu dari pendidik kepada pesertanya. Lebih dari itu, pendidikan adalah suatu proses memaknai nilai-nilai kehidupan manusia beradab. Melalui pendidikan, manusia saling berinteraksi dalam kesetaraan derajat. Dengan bekal pengalaman, pendidik menyampaikan pengetahuan yang pernah ia dapatkan di lingkungan formal maupun dalam pergaulan hidupnya. Boleh jadi, pemahaman ini yang dimaksudkan dalam pengertian pendidikan dengan sentuhan hati atau pendidikan yang menyertakan budi pekerti.

Pendidikan berbasis kesetaraan (peer education) jika dimaknai secara luas dan dalam, akan mendorong peserta didik memahami diri dan lingkungannya. Untuk memahami dirinya, sesorang tak harus belajar secara khusus di sekolah kepribadian. Dan agar mengetahui dengan jelas keadaan lingkungan, pelibatan sosial adalah cara terbaik memasukkan nilai-nilai keadaban atau budi pekerti. Pendidik, peserta didik dan masyarakat saling berinteraksi dalam satu kegiatan yang suasananya dapat disiapkan (by design). Jika diperluan penilaian, pendidik dapat menyediakan suatu daftar yang berisi beragam unsur terurai seperti halnya sebuah urutan perguliran acara (run down). Dalam hal ini, pendidik akan bertindak selaku sutradara, penulis skenario dan pemegang peran tertentu. Tidak sulit, cukup dengan belajar dan terus berlatih.

Ada satu fenomena yang cukup menarik tengah terjadi di dalam dunia pendidikan Indonesia saat ini setelah ditutupkan sekolah atau perguruan tinggi dengan kekhususan pendidikan. Setelah penutupan SPG (Sekolah Pendidikan Guru) pada dasawarsa 1980 – 1990, menyusul IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) pada dasawarsa berikutnya. Konon, banyak orang yang berprofesi guru atau dosen adalah jalur pelarian yang menampung sisa-sisa siswa atau mahasiswa yang tak laku di jurusan atau profesi lain. Barangkali, hal ini akan menjadi bahan perbincangan menarik.

Yang jelas, untuk menjadi guru yang dimaknai sebagai manusia yang terpercaya (digugu) dan teladan (ditiru)  bukan hal mudah untuk diwujudkan dalam kehidupan sekarang yang banyak diwarnai perilaku instan dan  hedonistik. Apapun yang instan senantiasa membawa serta sifat ketergesaan dan berpeluang sangat besar melukai atau merusak diri sendiri. Demikian juga dengan perilaku hedonistik (aji mumpung). Dalam konteks yang positif, kedua perilaku itu bermanfaat. Khususnya dalam suasana kebencanaan. 

Tulisan ini dimuat juga di sini 

Read More

Kecil itu Indah - Menebar Benih di Lahan Kering

Alm. Ibu Atiatoen saat peresmian monumen
dan jalan Tentara Pelajar Kebumen Nov. 2000

Kita seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan yang nampak sulit ketika tengah mengalami masalah. Terutama yang menyangkut kemaslahatan, tentang banyak orang dengan beragam karakter. Pilihan antara menjadi pemimpin dan orang tua bagi sejumlah relawan PMI yang tengah bergairah memperbaiki keadaan organisasi agar sesuai dengan maqom-nya adalah satu diantaranya. Memelihara satu komitmen yang disepakati dalam satu permusyawaratan kecil dan terbatas adalah satu tanggung-jawab yang lebih besar dari pada sebuah hak yang acapkali dimaknai secara fisikal. Bentuk luar suatu gelombang pemikiran dan perasaan yang mungkin saja bersifat sepihak. 

Begitu juga dalam menentukan sikap selaku pemimpin yang digambarkan sebagai sosok tegas dan lain-lain persepsi. Tidak salah tapi mungkin saja keliru. Karena menjadi orang tua dari banyak anak yang berbeda karakter, orientasi sosial dan kapasitas individualnya bukan hal yang mudah. Apalagi dengan rentang pengetahuan dan pengalaman yang cukup jauh. Gambaran itulah yang saya alami ketika harus menentukan pilihan di atas.

***

Pada tulisan sebelumnya, Kecil itu Indah – (Coba) Memahami Realita, telah dijelaskan secara ringkas tentang posisi menjadi guru di sekolah yang pernah mewarnai kehidupan pribadi saya semasa remaja yang secara aktual tengah mengalami masa-masa sulit. Sepanjang hidup, saya tak pernah punya gambaran akan menjadi guru formal. Berdiri di depan kelas, menyampaikan materi, berinteraksi dengan peserta didik (siswa) dan guru lain serta semua orang maupun beragam aspek yang ada dalam proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Tidak pernah tahu perbedaan antara guru kurikulum dan inspiratif. Yang saya tahu, guru adalah manusia yang dimuliakan kedudukannya di atas manusia lain di hadapan Tuhan Yang Maha Pencipta karena kemampuannya menyebarkan pengetahuan (ilmu).

Pemahaman di atas tak terlepas dari pengalaman hidup sebagai anak seorang guru SD yang pernah ikut serta dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia lewat Tentara Pelajar. Melihat, merasakan dan bersikap dalam keseharian bersama almarhumah ibu kandung yang senantiasa mengedepankan sikap merdeka (mandiri), jujur, berani dan tegas.  Sifat dan sikap yang tak disukai banyak orang di lingkungan formalnya. Karena sikap ini pula beliau sering mengalami diskriminasi : ditunda kenaikan pangkat, dinyatakan tidak lulus uji dan lain-lain perlakuan yang sekarang popular dengan sebutan KKN ( korupsi, kolusi dan nepotisme). Sampai  akhir hayat beliau (2010), sikap itu tetap dipelihara dengan segenap daya. Di antara banyak murid beliau yang menjadi guru di berbagai tingkatan pendidikan, sering muncul sebutan mahaguru  atau bethara guru buat almarhumah. Sebutan yang mungkin merupakan penghargaan atau sejenisnya, tapi tetap tak mengubah sikap saya yang mendampingi beliau di hampir sepanjang usia.

Pemimpin, orang tua dan guru adalah tiga komponen penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemimpin pada dasarnya melekat pada setiap manusia sebagai mahluk yang dimuliakan oleh Sang Khalik. Dalam praktik, di kehidupan nyata, tidak semua manusia mampu memelihara kemuliaan itu. Satu faktor utama yang banyak mempengaruhi adalah kehilangan daya dalam memelihara sikap merdeka dan jujur. Mengapa begitu?

Manusia yang kehilangan daya mempertahankan kemerdekaannya tidak berbeda kedudukan dirinya sebagai budak. Budak nafsu misalnya, adalah orang yang dikuasi oleh nafsunya sehingga kehilangan sikap-sikap positif manusia yang membedakannya dari binatang atau mahluk lain ciptaanNya. Terutama nurani yang menjadi ciri khas manusia. Budak adalah manusia terjajah. Dengan kata lain, manusia yang menjadikan atau menyediakan dirinya sebagai budak adalah  manusia yang tidak mandiri. Menyerupai benalu yang hidupnya bergantung pohon induk.

Saat ini, ketika banyak muncul kecenderungan mengagungkan diri atau kelompoknya, tidak sedikit warga masyarakat Indonesia merasa kehilangan daya untuk menghadirkan pemimpin yang mampu mengarahkan jalan untuk menggapai cita-cita kemerdekaan bangsa. Yakni suatu tata kehidupan yang mampu menyelenggarakan keadilan sosial. Karena sosok yang muncul adalah para penguasa. Bukan pemimpin yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Baik dalam skala kecil semacam desa, kampung atau sejenisnya, maupun seluruh ruang lingkup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan adalah faktor utama dalam memelihara daya merdeka, mencerdaskan kehidupan bangsa. Proses penyelenggaraan pendidikan tetap merupakan porsi terbesar pemerintah selaku penyelenggara negara sesuai amanat Undang Undang Dasar 1945. Kegagalan dalam proses ini akan berdampak sangat besar dalam upaya menggapai cita-cita kemerdekaan sebagai negara yang berkeadilan sosial. Dan manajemen (penyelenggaraan) pendidikan tidak sebatas penyediaan kurikulum. Karena di dalamnya terdapat aspek pelaksanaan dan pengendalian yang berujung pada output atau hasil yang tetap berpijak pada pemaknaan atas kemerdekaan bangsa Indonesia.

Dari pemahaman di atas, saya merasa menemukan lahan pengabdian yang sesuai dengan amanat almarhumah ibu dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia di almamater saat ini.  Amanat itu ada di catatan harian beliau semasa akan mengabdi di lahan kering, dunia pendidikan yang berkarakter keindonesiaan.  Isinya “ pelan tapi pasti, bukan yang banyak itu baik, tapi yang baik pastilah yang banyak. Berbekal niat mengamalkan ilmu, benih-benih keindonesiaan akan terus saya coba tebarkan di setiap langkah kehidupan. Di dalam keluarga, sekolah, Kampoeng Relawan dan masyarakat umum. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menguatkan langkah ini. Amien. 

Tulisan ini dimuat juga di sini.

Read More

Kecil Itu Indah - (Coba) Memahami Realita

Suasana proses belajar mengajar di kelas XII 

Judul tulisan ini semula adalah "Menebar Benih di Lahan Kering". Tetapi saya ubah karena ada situasi lain yang berpengaruh.

Kehidupan ini dapat diibaratkan sebuah ladang yang harus digarap dengan segenap daya dan kesungguhan hati. Ada yang subur, kering, liat dan gersang. Lahan subur menjadi dambaan banyak orang karena dianggap penggarapannya relatif mudah dan hasilnya dapat segera dinikmati. Berbeda dari lahan keringyang memerlukan penanganan awal sampai akhir dengan beragam tantangan dan kendala. Dan akan lebih sulit ketika hak itu dilakukan di lahan yang liat. Catatan ini terinspirasi dari tulisan saudara Ngainun Main, dosen STAIN Tulungagung yang telah menerbitkan buku berjudul “Menjadi Guru Inspiratif”. 

Yang menarik perhatian saya adalah kalimat: “guru inspiratif adalah guru yang tidak hanya mengajar saja, tetapi juga mampu memberikan pengaruh ke dalam jiwa siswanya, dan lebih jauh, mampu merubah kehidupan para siswanya”. Dalam pemahaman yang saya ketahui selama ini, mengajar itu melakukan proses belajar dan mengajar sebagaimana biasa dilakukan oleh semua guru. Menyiapkan materi dan memberikannya di depan kelas. Mungkin ada bagian administratif yang terdapat pada proses itu, terutama untuk memenuhi kewajiban formal yang telah digariskan oleh lembaga penyelenggara pendidikan. Meminjam istilah dosen tadi, pemahaman ini adalah untuk kategori guru kurikulum yang merupakan bagian terbesar dari kelompok manusia Indonesia yang acapkali dinyatakan berlebih dengan sebutan “pahlawan tanpa tanda jasa” ini.

***

Saat menerima pemberitahuan lewat telepon istri, saya sempat bertanya. Mengapa...? Ada situasi apakah yang mendorong gagasan atau upaya memanggil kembali  saya untuk mengabdi kepada almamater setelah tertunda lebih dari tiga tahun sebagai guru? Sementara itu, mereka : kepala sekolah, para guru, pelaksana administrasi dan teman-teman alumni cukup memahami karakter dan situasi saya. Di tengah suasana yang menggelantung bimbang, saya berniat dan mewujudkannya dalam perbuatan untuk memohon tambahan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa lewat shalat istikharah. Diantara banyak doa, suara hati berkata lirih “... ambil kesempatan itu dan gunakan segenap daya agar jelas arah...”

Dua kata kunci itu: ambil kesempatan dan  jelas arah. Kesempatan yang saya dapatkan saat ini adalah merasakan langsung suasana yang ada di dalam lingkungan almamater, SMA Masehi Kebumen yang kondisinya dari luar nampak kusam dan memprihatinkan. Sehingga dalam beberapa tahun terakhir sebagian fasilitasnya disewakan kepada pihak penyelenggara pendidikan lain. Yaitu Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) Semarang dan dua atau tiga tahun terakhir disewakan kepada Politeknik Dharma Patria yang punya afiliasi dengan satu penerbit buku di Bandung sampai akhir April 2014. Kesempatan yang mungkin saja tak akan ada lagi jika sekolah ini ditutup dengan berbagai alasan. 

Kata kunci ke dua adalah jelas arah. Dalam pemahaman saya yang mungkin saja sangat dangkal, kehidupan ini dapat diibaratkan sebagai suatu proses perjalanan yang di dalamnya terdapat banyak jalan (pilihan), moda (alat), rambu-rambu (aturan) dan beragama jenis serta latar belakang kehidupan manusia yang melakukan perjalanan itu. Dengan arah yang jelas, proses perjalanan itu akan menjadi semakin mudah untuk dilakukan dan risiko yang mungkin dihadapi juga akan cukup terukur. Tidak ada pertaruhan atau pengorbanan yang sia-sia.

Sekadar illustrasi, di masa saya menempuh pendidikan menengah di sekolah itu, suasananya sangat jauh berbeda dari saat ini. Jumlah muridnya sangat banyak karena rata-rata setiap kelas diisi oleh 50 siswa. Dan setiap jenjang maupun jurusan sedikitnya ada 2 kelas. Dengan perkiraan kasar tersebut, sekolah yang letaknya di tengah kota dan di depan icon Kebumen, Tugu Lawet, SMA Masehi Kebumen di tahun-tahun 1980-an menyelenggarakan proses belajar mengajar bagi sedikitnya 600 siswa { 3 jenjang ( kelas 1 - 3) x 2 jurusan ( IPA dan IPS) x 2 (kelas dalam setiap jurusan) x 50 (jumlah rata-rata siswa setiap kelas)}. Asal siswa juga beragam, datang dari hampir seluruh wilayah kecamatan dan desa di Kabupaten Kebumen. Bahkan tidak sedikit yang berasal dari kabupaten lain terutama Purworejo, Banyumas dan Cilacap.

Situasi diskusi kelompok di kelas XI

Situasi yang ada saat ini sangat berbeda, bahkan bisa disebut bertolak belakang. Jumlah siswa yang mengikuti proses belajar mengajar sama untuk dua kelas (XI dan XII) yang diselenggarakan yakni 5. Hanya ada satu jurusan, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Tidak ada kelas awal (X) dan diampu oleh 11 orang guru, seorang penyelenggara administrasi (Tata Usaha/TU) dan seorang tukang kebun atau penjaga sekolah. Artinya, secara kuantitatif terjadi kemunduran yang sangat drastis dibanding tahun 1980-an. Hal serupa juga terjadi dalam sisi kualitatif. Keadaan ini juga dirasakan oleh para siswa kelas XII yang saya minta pendapatnya melalui tulisan di bawah ini.

Ungkap rasa siswa kelas XII

Ungkap rasa siswi kelas XII

Secara garis besar, para siswa menggambarkan suasana yang mereka alami sepanjang mengikuti proses belajar mengajar sejak awal hingga kini dengan ungkapan keprihatinan. Ada yang menyebut kata kaget dan sedih ketika tahu jumlah teman satu kelas sangat sedikit dan dari keluarga yang secara sosial-ekonomi relatif biasa atau kekurangan. Demikian juga atas fasilitas sekolah yang sangat minimal. Meski begitu, semua menyatakan harapan dengan optimisme (semangat). Apakah ini merupakan ekspresi sesaat atau pemahaman yang lugas dari remaja menjelang dewasa sebagai akibat proses interaktif dengan saya. Atau ada alasan lain yang mendorong munculnya ungkap rasa seperti itu, yang jelas saya meminta mereka menulis dengan jujur dan tidak boleh saling mempengaruhi. (bersambung)

Tulisan ini juga ada di sini. 

Read More

MERDEKA UNTUK SIAPA ? Bagian I

Pertanyaan ini sering mengemuka tak hanya di saat bangsa Indonesia tengah merayakan Proklamasi Kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945 seperti sekarang. Tapi di banyak kesempatan lain, pertanyaan itu terus muncul. Terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan keadilan sosial. Apalagi kalau bukan perlakuan tidak adil dari aparat penegak hukum entah polisi, jaksa dan/atau hakim. Jika kaum lemah yang terkena, semua dalil ditimpakan. Bahkan dihubung-hubungkan agar bertamabah banyak kesalahan yang akan disangkakan. Sebaliknya pada kaum kuat finansial dan politiknya. Praktik yang berlaku persis pisau dapur yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Terlebih mengena para petinggi di semua lembaga penegakan hukum.  Meski mereka terbukti bersalah melakukan tindak pidana, proses penyelesaian hanya bersifat internal berupa hukuman atas pelanggaran indisipliner atau melanggar kode etik dengan sanksi maksimal pemecatan. Jarang terdengar, institusi penegak hukum mengajukan gugatan pidana kepada bekas anggotanya.

Barangkali kita masih ingat dengan drama Susno Duadji yang terkenal dengan istilah Cicak vs Buaya yang mengundang kontroversi dan simpati luar biasa besar dari masyarakat luas untuk KPK. Setelah divonis bersalah dengan ketetapan hukum yang pasti, ia kembali berulah dengan cara melarikan diri saat akan dieksekusi dan menyebarkan rekaman provokatif di situs YouTube. Meski hanya sehari dalam pelarian sebelum menyerahkan diri, Susno Duaji sepertinya ingin menyebarkan pesan bahwa (memang) tidak ada lagi wibawa hukum di negeri ini.

Masih di lingkungan Polri, kasus simulasi SIM yang menyeret nama Djoko Susilo sebagai tersangka utama, ketika KPK menangkap dan membawanya untuk diperiksa di lembaga pemberantasan korupsi, ada sejumlah anggota Polri yang menyertainya bukan dalam kapasitas sebagai petugas yang diperbantukan. Tapi lebih berkesan sebagai wujud dukungan langsung kepada atasan mereka (esprit de corps ?). Perwira Polisi Sulsel Sebarkan BBM Kecam KPK adalah bukti solidaritas yang kebablasan dan memalukan (kalau memang masih ada).

Pengakuan Susno Duaji di YouTube

Foto: gresik.co-inilah jurus jitu irjen djoko susilo

Dalam kacamata awam, dua kasus yang menimpa petinggi Polri itu tak sebanding dengan gencarnya pencitraan Polri lewat kesatuan anti terornya, Densus 88 dan sejumlah polwan cantik yang bertugas di TMMC  atau Satlantas. Kesan buruk institusi Polri semakin diperparah oleh sejumlah kasus penyerangan terhadap berbagai fasilitas dan anggotanya di berbagai wilayah dengan motif beragam. Balas dendam mungkin merupakan motif yang paling menonjol. Pertanyaannya, mengapa banyak orang menaruh dendam kepada Polri ?

Saya teringat pada seorang polwan yang secara terus terang mengatakan keirian hatinya kepada para guru yang selain bergaji tinggi, ada tunjangan besar setelah lolos sertifikasi dan mudah mendapat tambahan penghasilan dari menjual barang dan jasa kepada murid maupun orang tuanya. Demikian juga sebaliknya dengan guru yang sering mengeluh jika berurusan dengan polisi. Meski gajinya lebih kecil, tapi hasil sampingan bisa berlipat kali gaji yang diterima. Dua dari sekian banyak bagian warga bangsa telah saling berkeluh kesah karena ketidakpuasan atas nilai keadilan sosial. Belum lagi di lingkungan jaksa, hakim, petugas pajak, pegawai negeri sipil atau anggota DPR/DPRD.  Kecemburuan sosial telah merebak kemana-mana.

Ada yang menarik dari ilustrasi tadi. Kedua orang tua kami berbeda profesi. Ketika masa remaja keduanya aktif berpartisipasi menegakkan makna Indonesia Merdeka di lingkungan Tentara Pelajar. Ayah jadi kombatan, ibu di kepalangmerahan. Mereka bertemu bukan dalam suasana romantisme seperti banyak digambarkan dalam cerita dan kisah perjuangan. Pasca demobilisasi ayah melanjutkan karir militer sampai posisi yang cukup baik sebelum terjadi insiden penembakan instruktur di SSKAD yang menamatkan karir militernya. Secara formal memang telah tamat, tapi terus berjalan ketika negara memanggil.

Sementara itu, ibu tetap menjalankan profesinya sebagai guru meski beberapa kali dibujuk teman-temannya untuk memanfaatkan kesempatan dalam proses peralihan situasi negara dari darurat ke situasi tanpa peperangan. Kadang ada rasa sesal yang begitu dalam saat mendengar cerita teman-teman sekolah yang bisa berubah “nasib” karena mampu menyesuaikan diri dengan perubahan situasi itu. Meski akhirnya mahfum dengan pesan moral: sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna . Konsekuensi pengambilan keputusan adalah menanggung risiko yang diakibatkannya. Menjadi guru tetap jadi pilihan pertama dan utama. Guru di dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat. Risikonya, melarat secara ekonomi.

Sepanjang menapak karir di lingkungan pendidikan, almarhumah berkali-kali mengingatkan bahwa jika ingin kaya secara ekonomi (materiil), jangan jadi guru atau pegawai negeri. Guru adalah ladang amal, mengabdi pada ilmu dan keilmuan sebagai wujud pengabdian nyata kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Begitu juga dengan pegawai negeri yang mestinya mengutamakan pengabdian kepada bangsa dan negara. Pesan ini diterapkan pada keluarga secara ketat sampai kami dewasa dan dianggap telah mampu mengambil keputusan pribadi.

Perubahan peta politik nasional dari kepemimpinan Soekarno yang revolusioner-karismatik ke rejim militerisme-feodalistik di jaman Jenderal Soeharto mengubah secara drastis seluruh tatanan sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat. Selain menimbulkan trauma sosial dan politik berkepanjangan bagi orang-orang yang dituduh  PKI dan antek-anteknya, rejim ini juga menumbuh-kembangkan neo feodalisme yang beberapa tahun kemudian dikenal dengan istilah praktik KKN. Pendidikan dilepaskan dari induknya, kebudayaan. Salah satu buahnya adalah penghargaan kepada seseorang bukan atas dasar kemampuan pribadi, tapi loyalitas pada atasan lebih tinggi dibanding pada tujuan organisasi. Gelar-gelar formal dan kehormatan jadi ladang buruan untuk meningkatkan posisi sosial. Sistem pendidikan nasional yang semula dirancang untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia akhirnya menjadi obyek dan proyek sektarian. Tidak lagi mengarahkan manusia Indonesia sebagai manusia merdeka, jujur dan berani bertanggung-jawab. Siapapun dan apapun alasan mengoreksi, apalagi menentang, kebijakan pemerintah akan disingkirkan secara ekonomi maupun sosial dengan cepat atau lambat. Stabilitas keamanan yang ditonjolkan bukan untuk mengamankan jalan mencapai tujuan nasional yang sejatinya. Tapi tak lebih dari sekadar jaminan keamanan bagi para anggota dan khususnya pemimpin yang mendukung rejim. (bersambung)  

*****

Read More