Kebijakan Kota Vokasi: Anugerah atau Bencana - Bagian Satu

Foto: goog

Pada tulisan berjudul Memperbaiki Citra Pendidikan di Indonesia, saya telah menyinggung tentang penerapan Kebijakan Kota Vokasi yang satu dampaknya adalah penurunan animo peserta didik (siswa/i) di sekolah menengah umum (SMA/MA) karena kecenderungan warga masyarakat umum khususnya di pedesaan lebih menginginkan putra/i-nya ikut proses belajar mengajar di SMK meningkat pesat. Juga oleh gencarnya promosi yang dilakukan para pejabat teras di jajaran Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) beberapa waktu lalu. Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan diri sebagai pionir pelaksanaan Rencana Strategis 2020 tentu memperkuat hasrat dan upaya mendorong 35 Kabupaten/Kota seakan berlomba mewujudkannya. Tulisan berseri ini ingin mengangkat hal yang membuat para pengelola SMU berfikir ekstra keras dalam menyiapkan diri  menyambut datangnya masa Penerimaan Siswa Baru tahun pelajaran 2014/2014 yang tinggal 2 bulan lagi.

Rektor Universitas Paramadina dan inisiator Gerakan Indonesia Mengajar, Anies Basewdan, menegaskan bahwa masalah utama di dunia pendidikan adalah lebih tertuju pada upaya meng-update guru merupakan faktor kunci ketimbang kurikulum dan tencana strategis yang dituangkan dalam kebijakan kota vokasi. Ibarat menembak, ketika kita sering meleset dalam membidik sasaran, langkah utama dan mendasar adalah memperbaiki ketrampilan penembaknya. Buka mengganti pistol atau pelurunya. Sebuah analogi yang sangat tepat. 

Lalu, mengapa kebijakan kota vokasi ini diluncurkan dan apa tujuannya. Ternyata ada dasar kuat yang mendorong banyak sekali kabupaten/kota terutama yang masih berada dalam kategori miskin ngotot menerapkan Kebijakan Kota Vokasi. Inilah dasarnya yang bisa ditemukan dengan mudah di internet.

Rencana Strategis Depdiknas, peningkatan Akses pendidikan di tingkat sekolah menengah akan lebih ditekankan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dimana pada tahun 2020 perbandingan SMK-SMA adalah 60:40. Berangkat dari kebijakan tersebut, pada tahun 2007 Direktorat Pembinaan SMK mengulirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan akses dan mutu SMK yang lebih besar, serta memadukan antara pendidikan kejuruan dengan pengembangan tata kota dengan mengutamakan :

1. Pengembangan sektor ekonomi wilayah kabupaten/kota (Economic Development).
2. Peningkatan kebutuhan kualitas dan standarisasi tenaga Kerja (Workforce Development).
3. Kerja sama pengembangan karier (Career Development Partnerships).
4. Sumberdaya yang tersedia online (Online resources)

Program ini bernama Imbal Swadaya Pengembangan Kota Vokasi.

Program rintisan pengembangan kota vokasi ini menekankan pada unsur pendekatan partisipasi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/kota serta masyarakat dengan memberdayakan komunitas-komunitas usaha kecil dan industri, mengembangkan kejuruan berbasis sektoral perekonomian wilayah kabupaten/kota, seperti teknologi, pertanian, pariwisata, dll. Sehingga terwujudnya suatu kota yang memiliki multifungsi yaitu sebagai pusat pembelajaran Kejuruan, pasar tenaga kerja,  serta pusat produksi guna meningkatkan Gross Domestic Product Indonesia.

     Program rintisan kota vokasi diharapkan mampu mensinergikan seluruh sumberdaya masyarakat terutama komunitas-komunitas usaha kecil dan industri, menarik investor asing, sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan mengurangi pengangguran.

Dengan terwujudnya dukungan, perhatian dan kerjasama yang baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota serta DU/DI sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, diharapkan Program rintisan kota vokasi akan dapat direalisasikan dan masyarakat mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya.

A.   Tujuan

1.    Meningkatkan Akses dan Mutu secara agregat pada seluruh SMK di Kota Vokasi.

2.    Kota Vokasi sebagai model pencitraan peningkatan mutu SMK yang dilakukan secara bersama-sama terukur dan terkoordinir.

3.    Kota Vokasi mampu memberikan pelayanan pelatihan bagi siswa SMK di kabupaten/kota sekitarnya.

4.    Kota Vokasi menjadi Benchmarking bagi daerah kabupaten/kota lainnya dalam aspek dukungan pemda bagi pengembangan mutu dan akses SMK.

5.    SMK di kota vokasi menjadi pendukung utama peningkatan kualitas tenaga kerja, tumbuhnya perekonomian, mendorong munculnya entrepreneur baru dan mengundang investor di kota vokasi.

(bersambung)