Rapor Merah di Hari Pendidikan Nasional 2014

Gambar: copas dari grup FB AGTIKKNAS

Hari pendidikan nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Mei, untuk tahun ini nampaknya akan merupakan waktu terburuk bagi Kementerian Pendidikan Nasional yang dipimpin M. Nuh. Sedikitnya ada tiga "mata pelajaran" utama yang membuat mantan rektor ITS ini akan berwarna merah alias tak lulus uji. Pertama, tentu kasus pelecehan seksual yang terjadi di Jakarta Internasional School yang memaksanya menjadi Tergugat II. Kedua, berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum 2013 yang membuat AGTIKKNAS (Asosiasi Guru TIK dan KKPI Nasional) berang dan berencana memberi kado khusus berupa demonstrasi (aksi damai) yang semula akan dilakukan di Bundaran Hotel Indonesia, diubah menjadi di depan Gedung Kemendiknas Senayan. Ketiga dan belum nampak dipermukaan adalah Kebijakan Kota Vokasi yang tidak disertai punishement atas Program Imbal Swadaya Pengembangan Kota Vokasi yang dikeluarkan Direktur Pembinaan SMK Tahun 2007. 

Penerapan kebijakan kota vokasi dinilai hanya "proyek penambangan kaum pekerja kontrak" seperti terjadi di jaman kolonial Belanda meski di dalamnya telah menyertakan Kantor Akuntan Publik. Ada dua tujuan utama  yang selama ini kurang disosialisasikan dan menjadi satu penyebab penting kemunduran sekolah menengah umum (SMA/MA) secara drastis terutama di kabupaten/kota yang masih tergolong miskin seperti Kebumen. Data pada file download  adalah satu-satunya rujukan publik dalam mencari tahu hal ihwal program yang dalam pelaksanaannya cenderung dirasakan sebagai proyek saja. Apalagi jika ditinjau dari hasil yang diharapkan yaitu:

• Penyusunan Blue Print Pengembangan Kota Vokasi dan Masterplan Teaching Factory- Technopark.
• Pemenuhan secara bertahap fasilitas Teaching Factory- Technopark.
• Melaksanakan kegiatan awal pengembangan kota vokasi.

Dari semua kabupaten/kota yang telah menjadi kota vokasi, mungkin hanya Solo yang telah mampu mencapai hasil yang diharapkan di atas. Keberadaan Solo Technopark dapat menjadi pembanding betapa mahalnya biaya ekonomi dan sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat Indonesia melalui APBN.  Ketidak-jelasan nasib proyek mobil rakyat Esemka yang melambungkan nama Joko Widodo (Jokowi) saat menjadi walikota di sana boleh jadi merupakan hal biasa dalam sebuah proses pembelajaran atau penelitian dan pengembangan (research and development).

Solo dengan segenap daya yang ada tentu tidak sebanding dengan Kebumen yang mengalami banyak keterbatasan sumber daya, terutama sumber daya manusia yang mampu menghadirkan keunikan (benchmarking). Keunikan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi hanya dapat diwujudkan dalam suasana lingkungan yang mendukung budaya kreatif dan inovatif. Di dalam masyarakat yang mampu menghargai karya cipta dengan tulus dan memadai pada proses apresiatif yang terbuka.

Kebijakan  kota vokasi yang telah berjalan lebih dari enam tahun belum memberi gambaran sesuai tujuan utamanya. Dari 5 tujuan yang ditetapkan, peningkatan akses memang terjadi. Tapi soal peningkatan mutu  belum mencapai nilai agregat pembangunan ekonomi daerah yang memenuhi syarat peningkatan jumlah dan mutu lulusan SMK sebagai wirausahawan baru dan menjadi daya tarik utama yang mengundang investor. Dalam hal ini, pelaksanaan kebijakan kota vokasi masih bernilai merah. Keadaan yang tidak diijinkan lagi berlaku di sekolah saat ini. Menggelikan!!!.

Angka merah lain tentu dari Kurikulum 2013 yang menghapus mata pelajaran TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk pendidikan umum dan KKPI (Ketrampilan Komputer dan Pengolahan Informasi) untuk jalur pendidikan kejuruan. Di media sosial ini beragam ekspresi kekecewaan dan sikap para guru yang bergabung di Asosiasi Guru TIK dan KKPI Nasional atas hal ini dinyatakan secara terbuka. Bahkan ada 10 Tuntutan dan Pernyataan Sikap (2 Mei 2014) yang akan dibacakan pada Aksi Damai di Hari Pendidikan Nasional 2014 yaitu:

1. Tolak Penghapusan Mata Pelajaran TIK & KKPI (Mata Pelajaran Komputer)
2. Kembalikan TIK & KKPI dalam Kurikulum sebagai mata pelajaran Wajib di semua Jenjang
3. Perubahan dan Peningkatan Materi Pelajaran TIK/KKPI sesuai dengan tuntutan zaman
4. Segala Kebijakan Tentang TIK dan Mapel TIK/KKPI Harus melibatkan Organisasi Profesi
5. Program peningkatan kualitas guru TIK/KKPI secara merata dan berkesinambungan
6. Lindungi Keberadaan Guru Honorer dan Guru Swasta di Sekolah
7. Selamatkan mahasiswa Jurusan Pendidikan TIK (calon guru komputer)dari Pengangguran dan Aborsi Massal
8. Jangan buat Indonesia menjadi Negara Konsumtif di bidang TIK
9. Jangan biarkan Indonesia di Jajah secara Teknologi
10. Jangan gadaikan Ketahanan Nasional kepada pihak ASING

Dari 10 pernyataan di atas, point 8 s.d 10 adalah sinyal kuat betapa hal yang paling mendasar dan menjadi kewajiban utama Kementerian Pendidikan Nasional mengisi dan mempertahankan kemerdekaan dalam mencerdaskan kehidupan bangsanya sangat layak dipertanyakan. Akankah masalah ini juga menjadi nilai merah dalam rapor mereka ?