Kota Vokasi: Anugerah atau Bencana - Bagian Dua

Foto: Rasimun

Ditinjau dari tujuan utama, kebijakan kota vokasi adalah untuk  peningkatan akses dan mutu SMK yang lebih besar, serta memadukan antara pendidikan kejuruan dengan pengembangan tata kota dengan mengutamakan pengembangan sektor ekonomi wilayah kabupaten/kota (Economic Development). Mengangkat faktor unik (benchmark) wilayah dan menumbuh-kembangkan wirausaha serta mengundang investor. Dari sini kita akan menarik satu garis besar dan tebal yang berujung pada peningkatan kapabilitas lokal dalam keragka peningkatan kapasitas perkenomian nasional yang disebut Gross Domestic Product (GDP).

GDP atau Produk Domestik Bruto (PBD) adalah satu pendekatan ekonomi yang dipakai untuk mengukur volume produksi barang dan jasa secara total dalam rentang waktu tertentu di sebuah negara. Di dalamnya ada unsur asing dan lokal. Jika unsur asing disisihkan akan diketahui nilai total kapasitas ekonomi yang dihasilkan oleh warga negara tersebut. Singkat kata, GDP adalah satu dari banyak indikator ekonomi umum.

Satu tujuan utama kebijakan kota vokasi adalah mengangkat sisi unik wilayah (kabupaten/ kota) tsb sebagai pemicu (trigger) dalam kerangka pembangunan ekonomi wilayah yang memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya wirausaha serta iklim investasi daerah. Dalam beberapa tulisan di situs yang lain, saya menuliskan pentingnya kebijakan pembangunan ekonomi daerah ditopang oleh kegiatan ekonomi berbasis masyarakat dan potensi kreatif warganya. Artinya, pendekatan OVOP dan Ekonomi

Tabel 1. Kinerja Inovasi Indonesia

Copas:faisalbasri01.wordpress.com

Kreatif dapat dipilih satu diantara atau keduanya sekaligus dengan memperhatikan syarat dan ketentuan baku.

Mengangkat sisi unik sebuah daerah dapat dilakukan dengan kajian khusus semacam lomba Riset Unggulan Daerah untuk OVOP kerajinan pandan yang telah dilakukan dan tengah disusun program aksinya di Kabupaten Kebumen sejak tengah tahun 2013. Dapat juga dengan memanfaatkan potensi lain semisal keberadaan LIPI dan Laboratorium Geologi Lapangan ITB di Karangsambung yang tengah menguji secara ilmiah keterkaitan situs geologi terlengkap di dunia itu sebagai gerbang menuju Kota Atlantis yang legendaris.

Dalam konteks penerapan kebijakan kota vokasi di Kabupaten Kebumen misalnya, semestinya ada sinkronisasi langkah dengan hasil kajian OVOP di atas. Sayangnya, masyarakat umum mengalami kesulitan besar untuk mengakses hasil kaji ilmiah ini baik di situs pemerintah kabupaten maupun Bapeda. Hal serupa juga terjadi di tingkat pusat. Untuk memperoleh data primer, kita harus melakukan konfirmasi ke Sekretariat OVOP yang tidak punya situs khusus. Data yang dapat diakses hanya bersifat departemental di beberapa kementerian. Yang sangat ironis adalah data nasional program yang banyak dikelola oleh Kementerian Koperasi dan UMKM justru tidak tersedia secara layak.

AFTA akan masuk dalam kehidupan masyarakat Indonesia dalam hitungan hari, tapi tanda-tanda yang mengarah pada upaya nyata mitigasi (pencegahan atas kemungkinan menjadi bencana) di Kabupaten Kebumen khususnya belum nampak sama sekali. Pelaksanaan kebijakan kota vokasi yang telah dideklarasikan sejak 2012 masih terfokus menambang pekerja kontrak (outsourcing) yang dalam jangka tiga sampai 12 bulan berpotensi menjadi faktor pemacu bertambahnya jumlah pengangguran terbuka di daerah asal. Dalam perkembangannya, kondisi ini akan menjadi bom waktu yang dampaknya sangat luas. 

Di arena AFTA, daya saing Indonesia dilihat dari sisi kinerja inovasi (tabel 1) menunjuk posisi di bawah negara pesaing utama yakni Malaysia (34); Thailand (57); Vietnam (76) dan Philipine (95). Dibanding Singapore (3) kita kalah jauh. Realita ini jika disikapi dengan cara biasa (business is usual) jelas akan menjadi bencana kemanusiaan. Apalagi merujuk pada besaran koefisien Gini (disparitas pendapatan atau jurang kaya - miskin) yang cenderung membesar 0.37 di tahun 2009 menjadi 0,42  pada 2012. 

Read More

GARA-GARA TAHU DAN TEMPE

Istilah ini pernah popular di masa Bung Karno berkuasa. Ia adalah celaan bagi orang yang kurang kuat mentalnya. Berbanding terbalik dari mental baja yang sangat kuat. Entah yang pastinya, alasan di balik istilah itu nampaknya berhubungan erat masalah waktu. Kekuatan baja bertahan lama, sementara tempe hanya seketika. Apalagi yang mendoan.

Tempe dan tahu yang berbahan baku kedele saat ini tengah menjadi topik hangat dengan kelangkaan pasok hasil pertanian itu di pasar. Bulog sebagaibandar besar kedele mewakili kepentingan pemerintah tak mampu menjalankan peran strategisnya sebagai stabilisator harga ketika nilai tukar rupiah menyusut tajam. Ironi di negeri agraris bernama Indonesia. Tanah subur yang digersangkan oleh perilaku para pengambil keputusan karena melebih-lebihkan nilai kebebasan di atas kemerdekaan yang sejatinya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Ketika para pengusaha tempe dan tahu yang lebih bermental baja dari para manajer Bulog , sejumlah kepala daerah dan para pejabat di kementrian perdagangan dalam menyikapi kondisi harga bahan dasar yang meroket karena nilai tukar rupiah melemah terhadap sejumlah mata uang asing, khususnya US dollar dengan cara menghentikan atau minimal mengurangi secara drastis volume produksi. Akibatnya, masyarakat konsumen kembali harus menelan rasa kecewa kepada para pejabat pemerintah yang tak mampu bekerja optimal dan terlalu mudah dikelabui para bandar besar kedele.

Ketidakmampuan pemerintah mengendalikan harga komoditi pertanian ini hanya menguatkan dugaan bahwa badan-badan strategis semacam Bulog telah beralih fungsi dari tujuan utama pembentukan sebagai stabilisator pasar dengan pendekatan manajemen persediaan menjadi ajang spekulasi bisnis sektarian yang hanya menguntungkan pemodal besar atau pihak manapun yang punya kepentingan lain dari jalur upaya menjaga roh kemerdekaan bangsa Indonesia di bidang penyediaan bahan pangan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dengan teknologi yang ada saat ini, tidak ada alasan kuat untuk menyatakan bahwa kedele tak dapat diproduksi optimal untuk mencukupi kebutuhan konsumen dalam negeri.

Masalah manajemen stok kedele bukan soal yang berdiri sendiri. Selain peran Bulog, manajemen produksi pertanian bahan pangan yang dikelola kementerian juga harus dikritisi. Dari berbagai pernyataan produsen tahu dan tempe diketahui bahwa setahun atau lebih sebelumnya, mereka pernah dijanjikan komoditas strategis ini telah diproduksi di dalam negeri di sejumlah areal pertanian baik di dalam maupun luar Pulau Jawa. Ketika krisis stok kedele mulai muncul sebulan yang lalu, para pengusaha tahu dan tempe di sejumlah daerah menagih janji pemerintah itu.

Di sekitar Jabodetabek, para penguasaha tempe dan tahu tak bersedia memasok pasar dan lebih suka membagikan secara gratis kepada masyarakat di sekitarnya. Demikian juga wilayah yang lain. Mereka memrotes ketidakmampuan pemerintah mengendalikan harga komoditas kedele baik lokal maupun import dengan cara yang beragam. Ada yang mengarahkan kekesalannya lewat "anak manja" Primer Koperasi Tahu Tempe (Primkopti) di Kendal.

Sebagaimana kita, masyarakat umum tahu, tempe dan tahu adalah makanan favorit yang tak pernah kekurangan minat konsumen. Artinya, ada kecenderungan pola konsumsi dua komoditas berbahan baku kedele ini dapat diprediksi dengan tingkat akurasi tinggi sekalipun memakai pendekatan sederhana. Fluktuasinya tidak terlalu tajam alias cenderung datar atau rata-rata setiap periodenya. Sehingga, dengan manajemen stok yang sederhana, Bulog dapat dengan mudah melakukan prediksi dan penetapan jumlah stok penyangga sebagai acuan waktu pengisian kembali persediaan kedele yang ada di gudang-gudang Bulog.

Ironi tempe tahu menambah panjang deret masalah yang menumbuh-kembangkan sinisme publik. Masyarakat awam layak mengajukan pertanyaan:apa yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui badan peyangga ketahanan pangan serta dinas perindustrian dan perdagangan di daerah?

Tulisan ini dimuat juga pakitong-blogdetik.

Read More