Kota Vokasi: Anugerah atau Bencana - Bagian Dua

Foto: Rasimun

Ditinjau dari tujuan utama, kebijakan kota vokasi adalah untuk  peningkatan akses dan mutu SMK yang lebih besar, serta memadukan antara pendidikan kejuruan dengan pengembangan tata kota dengan mengutamakan pengembangan sektor ekonomi wilayah kabupaten/kota (Economic Development). Mengangkat faktor unik (benchmark) wilayah dan menumbuh-kembangkan wirausaha serta mengundang investor. Dari sini kita akan menarik satu garis besar dan tebal yang berujung pada peningkatan kapabilitas lokal dalam keragka peningkatan kapasitas perkenomian nasional yang disebut Gross Domestic Product (GDP).

GDP atau Produk Domestik Bruto (PBD) adalah satu pendekatan ekonomi yang dipakai untuk mengukur volume produksi barang dan jasa secara total dalam rentang waktu tertentu di sebuah negara. Di dalamnya ada unsur asing dan lokal. Jika unsur asing disisihkan akan diketahui nilai total kapasitas ekonomi yang dihasilkan oleh warga negara tersebut. Singkat kata, GDP adalah satu dari banyak indikator ekonomi umum.

Satu tujuan utama kebijakan kota vokasi adalah mengangkat sisi unik wilayah (kabupaten/ kota) tsb sebagai pemicu (trigger) dalam kerangka pembangunan ekonomi wilayah yang memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya wirausaha serta iklim investasi daerah. Dalam beberapa tulisan di situs yang lain, saya menuliskan pentingnya kebijakan pembangunan ekonomi daerah ditopang oleh kegiatan ekonomi berbasis masyarakat dan potensi kreatif warganya. Artinya, pendekatan OVOP dan Ekonomi

Tabel 1. Kinerja Inovasi Indonesia

Copas:faisalbasri01.wordpress.com

Kreatif dapat dipilih satu diantara atau keduanya sekaligus dengan memperhatikan syarat dan ketentuan baku.

Mengangkat sisi unik sebuah daerah dapat dilakukan dengan kajian khusus semacam lomba Riset Unggulan Daerah untuk OVOP kerajinan pandan yang telah dilakukan dan tengah disusun program aksinya di Kabupaten Kebumen sejak tengah tahun 2013. Dapat juga dengan memanfaatkan potensi lain semisal keberadaan LIPI dan Laboratorium Geologi Lapangan ITB di Karangsambung yang tengah menguji secara ilmiah keterkaitan situs geologi terlengkap di dunia itu sebagai gerbang menuju Kota Atlantis yang legendaris.

Dalam konteks penerapan kebijakan kota vokasi di Kabupaten Kebumen misalnya, semestinya ada sinkronisasi langkah dengan hasil kajian OVOP di atas. Sayangnya, masyarakat umum mengalami kesulitan besar untuk mengakses hasil kaji ilmiah ini baik di situs pemerintah kabupaten maupun Bapeda. Hal serupa juga terjadi di tingkat pusat. Untuk memperoleh data primer, kita harus melakukan konfirmasi ke Sekretariat OVOP yang tidak punya situs khusus. Data yang dapat diakses hanya bersifat departemental di beberapa kementerian. Yang sangat ironis adalah data nasional program yang banyak dikelola oleh Kementerian Koperasi dan UMKM justru tidak tersedia secara layak.

AFTA akan masuk dalam kehidupan masyarakat Indonesia dalam hitungan hari, tapi tanda-tanda yang mengarah pada upaya nyata mitigasi (pencegahan atas kemungkinan menjadi bencana) di Kabupaten Kebumen khususnya belum nampak sama sekali. Pelaksanaan kebijakan kota vokasi yang telah dideklarasikan sejak 2012 masih terfokus menambang pekerja kontrak (outsourcing) yang dalam jangka tiga sampai 12 bulan berpotensi menjadi faktor pemacu bertambahnya jumlah pengangguran terbuka di daerah asal. Dalam perkembangannya, kondisi ini akan menjadi bom waktu yang dampaknya sangat luas. 

Di arena AFTA, daya saing Indonesia dilihat dari sisi kinerja inovasi (tabel 1) menunjuk posisi di bawah negara pesaing utama yakni Malaysia (34); Thailand (57); Vietnam (76) dan Philipine (95). Dibanding Singapore (3) kita kalah jauh. Realita ini jika disikapi dengan cara biasa (business is usual) jelas akan menjadi bencana kemanusiaan. Apalagi merujuk pada besaran koefisien Gini (disparitas pendapatan atau jurang kaya - miskin) yang cenderung membesar 0.37 di tahun 2009 menjadi 0,42  pada 2012. 

Read More

Menggagas Forum Diskusi Kreatif di Komunitas g+

Keberadaan media sosial sebagai lahan ekspresif pribadi maupun komunitas telah diketahui dan dibahas oleh banyak orang. Beberapa diantaranya sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama Facebook, Twitter, blog (termasuk blog Detik yang termasuk kategori weblog) dan banyak lagi. Dalam grup Google, selain blogspot yang telah lama dikenal luas, beberapa tahun terakhir mengembangkan g+ yang nampaknya ingin bersaing dengan beberapa media sosial sekaligus. Popularitas g+ memang belum sebesar Facebook atau Twitter. Di masa depan, situs media sosial ini berpeluang besar menggeser popularitasnya akan terus meningkat seiring dengan peningkatan kualitas produk Google lainnya, blogspot dan picasa. Tulisan ini tidak akan membahas hal-hal teknis situs g+ tapi mengenai kemanfaatan bagi pengguna sebagai lahan ekspresif.

Pada dasarnya, manusia suka mencoba hal baru terutama pemilik akun Google. Mulai dari surel (surat elektronik atau e mail), situs penyimpanan gambar (foto khususnya), situs video terpopular YouTube, peta dunia, penerjemah langsung dan banyak lagi jenis layanan dasar yang disediakan oleh simbah Google ini. Sementara itu, dalam g+ sendiri terdapat sejumlah layanan yang menarik diantaranya adalah komunitas. Di dalamnya terdapat dua pilihan, sebagai komunitas pribadi atau publik. Komunitas publik akan terbuka untuk semua orang di seluruh penjuru dunia. Sedangkan dalam komunitas pribadi hanya untuk anggota yang diundang yang dapat bergabung dengan komunitas dan melihat apa yang dibagikan. Begitu keterangan yang muncul pertama kali ketika kita akan membuat sebuah komunitas g+. Keterangan rinci bisa anda dapatkan langsung saat memasuki proses pembuatannya.

Semakin masuk di dalam komunitas g+ ini, banyak hal menarik yang bisa kita dapatkan. Ada 21 kotak di bawah judul komunitas yang berlaku sebagai kategori tematik dan 10 kotak taut yang dapat kita isi dengan alamat dan situs pilihan di bawah keterangan tentang identitas komunitas. Pada bagian arus alir (streaming) yang diawali kalimat bagikan kabar anda, ada 5 pillihan cara berbagi sesuai keinginan kita. Ada kolom teks yang dapat diisi pesan pendek atau kalimat panjang beberapa paragraf seperti di Facebook. Kolom lain yaitu foto, tautan, video dan acara   dapat diisi penjelasan singkat atau panjang lebar tentang kabar yang akan kita bagikan. Singkat kata, banyak kemudahan yang kita peroleh dalam memanfaatkan fasilitas gratis Google ini untuk menuangkan ide-ide kreatif, berdiskusi atau berbagi informasi lainnya.

Dalam beberapa tulisan, saya telah mencoba menawarkan tema ekonomi kreatif sebagai pilihan mengembangkan ekonomi kewilayahan berbasis kegiatan dan sumber daya manusia kreatif baik secara terpisah maupun dengan OVOP. Tulisan pertama: Antara Ekonomi Kreatif dan OVOP Bagian I memaparkan gambaran umum tentang peluang dan tantangan di Indonesia. Sementara pada Bagian II menggambarkan satu upaya realisasi dalam bentuk sebuah festival multi event. Menyadari bahwa gagasan menerapkan konsep ekonomi kreatif dalam kehidupan masyarakat kita saat ini akan mengalami banyak kendala formal, structural maupun kultural, saya coba membuat sebuah komunitas di Goggle+ dengan nama Indonesia Creatif Economy Forum (ICEF) beberapa hari terakhir.

Alasan utama memilih di lapak mesin penelusuran (search engine) terpopular  di dunia maya saat ini, Google, sebenarnya adalah untuk menggiring opini para blogger yang biasanya menyimpan energi lebih soal argumentasi dan daya kreatif. Meski begitu, saya juga memahami faktor kultural  masyarakat kita dapat menjadi kendala dalam mengembangkan gagasan-gagasan kreatif dari mereka. Kedua, di lapak ini masih terbuka peluang yang sangat lebar untuk mengemukakan gagasan karena peminatnya relatif lebih sedikit dibanding jejaring sosial seperti Facebook, twitter dan laman khusus jurnalisme warga semacam kompasiana.com. Saya tidak ingin membahas lebih panjang tentang g+ karena kapasitas sangat terbatas.

Gagasan membuat forum ekonomi kreatif di Indonesia (ICEF) karena ada keyakinan bahwa di antara jutaan pengguna internet di Indonesia, terdapat lebih banyak orang yang peduli akan nasib dan masa depan bangsanya ketimbang yang acuh atau apatis. Soal orientasi pemikiran dan gaya bahasa yang dipilih  adalah adalah aset raksasa yang acapkali  terbalut pola yang sangat unik. Dalam forum ini, pola itu diharapkan dapat menjadi kerangka di mana isi mengungguli bentuk.   

Sekadar mengingatkan kembali, ekonomi kreatif adalah serangkaian kegiatan  produksi dan distribusi barang maupun jasa yang dikembangkan melalui penguasaan informasi, pengetahuan dan kreatifitas. Ekonomi kreatif sangat mengandalkan diri pada proses penciptaan dan transaksi nilai. Artinya, aspek sumber daya manusia (bakat/ talenta), teknologi, keberagaman budaya dan pasar yang kritis (critical mass) adalah ekosistem yang sangat dibutuhkan. Bangsa Indonesia memiliki semua syarat dan ketentuan itu, kecuali ekosistem yang harus dibangun secara perlahan dan kokoh. Dimulai dari pusat-pusat pengembangan kreatifitas: Bandung, Jogja dan Bali yang telah menghadirkan ekosistem ekonomi kreatif dan dapat dijadikan jalur utama pengembangan di kota-kota yang dilalui atau sekitarnya.  

Ada 15 (14 telah diformalkan oleh Pemerintah RI) subsektor ekonomi kreatif: 

1. Kerajinan, 
2. Seni pertunjukan, 
3.  Busana (fesyen), 
4. Musik, 
5. Desain, 
6. Arsitektur, 
7. Pasar barang seni, 
8. Layanan komputer dan piranti lunak, 
9. Video-film dan fotografi, 
10. Periklanan, 
11. Televisi dan Radio, 
12. Permainan Kreatif, 
13. Penerbitan dan Percetakan, 
14. Riset dan Pengembangan serta 
15. Kuliner. 

Dari semua subsektor itu, riset dan pengembangan adalah sub sektor integratif. Bisa dilakukan bersama oleh sejumlah subsektor lain atau beberapa kota/wilayah sekaligus. Kendala utama penyelenggaraan sub sektor riset dan pengembangan lebih disebabkan kendala kultural ketimbang material (tenaga, saran dan prasarana). Bagi orang atau masyarakat kreatif berlaku “tiada rotan, akarpun jadi”. ICEF bisa jadi ruang obrolan sersan (serius tapi santai) mayor (utama, sesuai tema besar tertentu). Dalam ketentaraan, sersan mayor adalah pangkat tertinggi sebelum perwira.

Dengan analogi ini, Indonesia Creative Economy Forum (ICEF) memang bukan forum pakar yang bisa berpolemik dengan analisis rinci dan pendekatan terdepan. Forum ini adalah jembatan menuju satu titik yang sejenis dengan forum pakar yang belum terpikirkan jenis, nama dan lapaknya. Karena gagasan dasarnya memang terinspirasi dari komunitas BIL- Beginner and Intermediate Lounge di situs BBO (Bridge Base Online). Dengan kata lain, ICEF adalah komunitas diskusi ekonomi kreatif Indonesia untuk orang-orang yang “merasa” di tingkat pemula dan menengah. Bukan Advaced (lanjutan), expert (ahli) dan apalagi world class (kelas dunia). Atau lebih tepatnya dapat menjadi media berlatih bagi pendatang baru (novice) yang belum mengenal sama sekali atau sedikit mengetahui sub-sub sektor dalam kegiatan ekonomi kreatif.

Seperti pada BIL di BBO, ICEF di g+ menghadirkan segmen bimbingan teknis  oleh para kakak kelas di tingkat lanjut dan pakar.Idealnya, setiap sub sektor diisi oleh 3 moderator. Tugas utama moderator adalah mengawal proses perjalanan diskusi sampai tersusun rekomendasi yang mudah-mudahan bisa dibawa kepada pemangku kepentingan (stakeholder), khususnya para pengambil keputusan formal (Pemerintah dan Dewan) di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional. Khusus untuk sub sektor kerajinan, rekomendasi yang dihasilkan dari forum diskusi tersebut akan diteruskan ke Kemenegkop dan UKM atau Kemenegparkref melalui jalur Himpunan Perajin Anyaman Indonesia Hipando.

Karena itu, selaku pengelola utama (tertulis di g+ sebagai “pemilik”), saya mengajak para blogger dan seluruh warga bangsa Indonesia agar dapat memanfaatkan forum ini untuk dua hal penting. Pertama, menggali dan mengembangkan potensi kreatif individu Bangsa Indonesia dalam mewujudkan hak warga negara di bidang ekonomi. Kedua, memanfaatkan momentum “trending era” ekonomi dunia akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi berdasarkan kriteri umum. Kreativitas adalah anugerah tertinggi kepada manusia dari Tuhan Maha Pencipta. Sayang kalau diabaikan, apalagi dimatikan. Selamat bergabung dan mari kita wujudkan era ekonomi baru di Indonesia tercinta. Semoga.  

Read More

MERDEKA UNTUK SIAPA ? Bagian I

Pertanyaan ini sering mengemuka tak hanya di saat bangsa Indonesia tengah merayakan Proklamasi Kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945 seperti sekarang. Tapi di banyak kesempatan lain, pertanyaan itu terus muncul. Terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan keadilan sosial. Apalagi kalau bukan perlakuan tidak adil dari aparat penegak hukum entah polisi, jaksa dan/atau hakim. Jika kaum lemah yang terkena, semua dalil ditimpakan. Bahkan dihubung-hubungkan agar bertamabah banyak kesalahan yang akan disangkakan. Sebaliknya pada kaum kuat finansial dan politiknya. Praktik yang berlaku persis pisau dapur yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Terlebih mengena para petinggi di semua lembaga penegakan hukum.  Meski mereka terbukti bersalah melakukan tindak pidana, proses penyelesaian hanya bersifat internal berupa hukuman atas pelanggaran indisipliner atau melanggar kode etik dengan sanksi maksimal pemecatan. Jarang terdengar, institusi penegak hukum mengajukan gugatan pidana kepada bekas anggotanya.

Barangkali kita masih ingat dengan drama Susno Duadji yang terkenal dengan istilah Cicak vs Buaya yang mengundang kontroversi dan simpati luar biasa besar dari masyarakat luas untuk KPK. Setelah divonis bersalah dengan ketetapan hukum yang pasti, ia kembali berulah dengan cara melarikan diri saat akan dieksekusi dan menyebarkan rekaman provokatif di situs YouTube. Meski hanya sehari dalam pelarian sebelum menyerahkan diri, Susno Duaji sepertinya ingin menyebarkan pesan bahwa (memang) tidak ada lagi wibawa hukum di negeri ini.

Masih di lingkungan Polri, kasus simulasi SIM yang menyeret nama Djoko Susilo sebagai tersangka utama, ketika KPK menangkap dan membawanya untuk diperiksa di lembaga pemberantasan korupsi, ada sejumlah anggota Polri yang menyertainya bukan dalam kapasitas sebagai petugas yang diperbantukan. Tapi lebih berkesan sebagai wujud dukungan langsung kepada atasan mereka (esprit de corps ?). Perwira Polisi Sulsel Sebarkan BBM Kecam KPK adalah bukti solidaritas yang kebablasan dan memalukan (kalau memang masih ada).

Pengakuan Susno Duaji di YouTube

Foto: gresik.co-inilah jurus jitu irjen djoko susilo

Dalam kacamata awam, dua kasus yang menimpa petinggi Polri itu tak sebanding dengan gencarnya pencitraan Polri lewat kesatuan anti terornya, Densus 88 dan sejumlah polwan cantik yang bertugas di TMMC  atau Satlantas. Kesan buruk institusi Polri semakin diperparah oleh sejumlah kasus penyerangan terhadap berbagai fasilitas dan anggotanya di berbagai wilayah dengan motif beragam. Balas dendam mungkin merupakan motif yang paling menonjol. Pertanyaannya, mengapa banyak orang menaruh dendam kepada Polri ?

Saya teringat pada seorang polwan yang secara terus terang mengatakan keirian hatinya kepada para guru yang selain bergaji tinggi, ada tunjangan besar setelah lolos sertifikasi dan mudah mendapat tambahan penghasilan dari menjual barang dan jasa kepada murid maupun orang tuanya. Demikian juga sebaliknya dengan guru yang sering mengeluh jika berurusan dengan polisi. Meski gajinya lebih kecil, tapi hasil sampingan bisa berlipat kali gaji yang diterima. Dua dari sekian banyak bagian warga bangsa telah saling berkeluh kesah karena ketidakpuasan atas nilai keadilan sosial. Belum lagi di lingkungan jaksa, hakim, petugas pajak, pegawai negeri sipil atau anggota DPR/DPRD.  Kecemburuan sosial telah merebak kemana-mana.

Ada yang menarik dari ilustrasi tadi. Kedua orang tua kami berbeda profesi. Ketika masa remaja keduanya aktif berpartisipasi menegakkan makna Indonesia Merdeka di lingkungan Tentara Pelajar. Ayah jadi kombatan, ibu di kepalangmerahan. Mereka bertemu bukan dalam suasana romantisme seperti banyak digambarkan dalam cerita dan kisah perjuangan. Pasca demobilisasi ayah melanjutkan karir militer sampai posisi yang cukup baik sebelum terjadi insiden penembakan instruktur di SSKAD yang menamatkan karir militernya. Secara formal memang telah tamat, tapi terus berjalan ketika negara memanggil.

Sementara itu, ibu tetap menjalankan profesinya sebagai guru meski beberapa kali dibujuk teman-temannya untuk memanfaatkan kesempatan dalam proses peralihan situasi negara dari darurat ke situasi tanpa peperangan. Kadang ada rasa sesal yang begitu dalam saat mendengar cerita teman-teman sekolah yang bisa berubah “nasib” karena mampu menyesuaikan diri dengan perubahan situasi itu. Meski akhirnya mahfum dengan pesan moral: sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna . Konsekuensi pengambilan keputusan adalah menanggung risiko yang diakibatkannya. Menjadi guru tetap jadi pilihan pertama dan utama. Guru di dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat. Risikonya, melarat secara ekonomi.

Sepanjang menapak karir di lingkungan pendidikan, almarhumah berkali-kali mengingatkan bahwa jika ingin kaya secara ekonomi (materiil), jangan jadi guru atau pegawai negeri. Guru adalah ladang amal, mengabdi pada ilmu dan keilmuan sebagai wujud pengabdian nyata kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Begitu juga dengan pegawai negeri yang mestinya mengutamakan pengabdian kepada bangsa dan negara. Pesan ini diterapkan pada keluarga secara ketat sampai kami dewasa dan dianggap telah mampu mengambil keputusan pribadi.

Perubahan peta politik nasional dari kepemimpinan Soekarno yang revolusioner-karismatik ke rejim militerisme-feodalistik di jaman Jenderal Soeharto mengubah secara drastis seluruh tatanan sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat. Selain menimbulkan trauma sosial dan politik berkepanjangan bagi orang-orang yang dituduh  PKI dan antek-anteknya, rejim ini juga menumbuh-kembangkan neo feodalisme yang beberapa tahun kemudian dikenal dengan istilah praktik KKN. Pendidikan dilepaskan dari induknya, kebudayaan. Salah satu buahnya adalah penghargaan kepada seseorang bukan atas dasar kemampuan pribadi, tapi loyalitas pada atasan lebih tinggi dibanding pada tujuan organisasi. Gelar-gelar formal dan kehormatan jadi ladang buruan untuk meningkatkan posisi sosial. Sistem pendidikan nasional yang semula dirancang untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia akhirnya menjadi obyek dan proyek sektarian. Tidak lagi mengarahkan manusia Indonesia sebagai manusia merdeka, jujur dan berani bertanggung-jawab. Siapapun dan apapun alasan mengoreksi, apalagi menentang, kebijakan pemerintah akan disingkirkan secara ekonomi maupun sosial dengan cepat atau lambat. Stabilitas keamanan yang ditonjolkan bukan untuk mengamankan jalan mencapai tujuan nasional yang sejatinya. Tapi tak lebih dari sekadar jaminan keamanan bagi para anggota dan khususnya pemimpin yang mendukung rejim. (bersambung)  

*****

Read More