Rapor Merah di Hari Pendidikan Nasional 2014

Gambar: copas dari grup FB AGTIKKNAS

Hari pendidikan nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Mei, untuk tahun ini nampaknya akan merupakan waktu terburuk bagi Kementerian Pendidikan Nasional yang dipimpin M. Nuh. Sedikitnya ada tiga "mata pelajaran" utama yang membuat mantan rektor ITS ini akan berwarna merah alias tak lulus uji. Pertama, tentu kasus pelecehan seksual yang terjadi di Jakarta Internasional School yang memaksanya menjadi Tergugat II. Kedua, berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum 2013 yang membuat AGTIKKNAS (Asosiasi Guru TIK dan KKPI Nasional) berang dan berencana memberi kado khusus berupa demonstrasi (aksi damai) yang semula akan dilakukan di Bundaran Hotel Indonesia, diubah menjadi di depan Gedung Kemendiknas Senayan. Ketiga dan belum nampak dipermukaan adalah Kebijakan Kota Vokasi yang tidak disertai punishement atas Program Imbal Swadaya Pengembangan Kota Vokasi yang dikeluarkan Direktur Pembinaan SMK Tahun 2007. 

Penerapan kebijakan kota vokasi dinilai hanya "proyek penambangan kaum pekerja kontrak" seperti terjadi di jaman kolonial Belanda meski di dalamnya telah menyertakan Kantor Akuntan Publik. Ada dua tujuan utama  yang selama ini kurang disosialisasikan dan menjadi satu penyebab penting kemunduran sekolah menengah umum (SMA/MA) secara drastis terutama di kabupaten/kota yang masih tergolong miskin seperti Kebumen. Data pada file download  adalah satu-satunya rujukan publik dalam mencari tahu hal ihwal program yang dalam pelaksanaannya cenderung dirasakan sebagai proyek saja. Apalagi jika ditinjau dari hasil yang diharapkan yaitu:

• Penyusunan Blue Print Pengembangan Kota Vokasi dan Masterplan Teaching Factory- Technopark.
• Pemenuhan secara bertahap fasilitas Teaching Factory- Technopark.
• Melaksanakan kegiatan awal pengembangan kota vokasi.

Dari semua kabupaten/kota yang telah menjadi kota vokasi, mungkin hanya Solo yang telah mampu mencapai hasil yang diharapkan di atas. Keberadaan Solo Technopark dapat menjadi pembanding betapa mahalnya biaya ekonomi dan sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat Indonesia melalui APBN.  Ketidak-jelasan nasib proyek mobil rakyat Esemka yang melambungkan nama Joko Widodo (Jokowi) saat menjadi walikota di sana boleh jadi merupakan hal biasa dalam sebuah proses pembelajaran atau penelitian dan pengembangan (research and development).

Solo dengan segenap daya yang ada tentu tidak sebanding dengan Kebumen yang mengalami banyak keterbatasan sumber daya, terutama sumber daya manusia yang mampu menghadirkan keunikan (benchmarking). Keunikan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi hanya dapat diwujudkan dalam suasana lingkungan yang mendukung budaya kreatif dan inovatif. Di dalam masyarakat yang mampu menghargai karya cipta dengan tulus dan memadai pada proses apresiatif yang terbuka.

Kebijakan  kota vokasi yang telah berjalan lebih dari enam tahun belum memberi gambaran sesuai tujuan utamanya. Dari 5 tujuan yang ditetapkan, peningkatan akses memang terjadi. Tapi soal peningkatan mutu  belum mencapai nilai agregat pembangunan ekonomi daerah yang memenuhi syarat peningkatan jumlah dan mutu lulusan SMK sebagai wirausahawan baru dan menjadi daya tarik utama yang mengundang investor. Dalam hal ini, pelaksanaan kebijakan kota vokasi masih bernilai merah. Keadaan yang tidak diijinkan lagi berlaku di sekolah saat ini. Menggelikan!!!.

Angka merah lain tentu dari Kurikulum 2013 yang menghapus mata pelajaran TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk pendidikan umum dan KKPI (Ketrampilan Komputer dan Pengolahan Informasi) untuk jalur pendidikan kejuruan. Di media sosial ini beragam ekspresi kekecewaan dan sikap para guru yang bergabung di Asosiasi Guru TIK dan KKPI Nasional atas hal ini dinyatakan secara terbuka. Bahkan ada 10 Tuntutan dan Pernyataan Sikap (2 Mei 2014) yang akan dibacakan pada Aksi Damai di Hari Pendidikan Nasional 2014 yaitu:

1. Tolak Penghapusan Mata Pelajaran TIK & KKPI (Mata Pelajaran Komputer)
2. Kembalikan TIK & KKPI dalam Kurikulum sebagai mata pelajaran Wajib di semua Jenjang
3. Perubahan dan Peningkatan Materi Pelajaran TIK/KKPI sesuai dengan tuntutan zaman
4. Segala Kebijakan Tentang TIK dan Mapel TIK/KKPI Harus melibatkan Organisasi Profesi
5. Program peningkatan kualitas guru TIK/KKPI secara merata dan berkesinambungan
6. Lindungi Keberadaan Guru Honorer dan Guru Swasta di Sekolah
7. Selamatkan mahasiswa Jurusan Pendidikan TIK (calon guru komputer)dari Pengangguran dan Aborsi Massal
8. Jangan buat Indonesia menjadi Negara Konsumtif di bidang TIK
9. Jangan biarkan Indonesia di Jajah secara Teknologi
10. Jangan gadaikan Ketahanan Nasional kepada pihak ASING

Dari 10 pernyataan di atas, point 8 s.d 10 adalah sinyal kuat betapa hal yang paling mendasar dan menjadi kewajiban utama Kementerian Pendidikan Nasional mengisi dan mempertahankan kemerdekaan dalam mencerdaskan kehidupan bangsanya sangat layak dipertanyakan. Akankah masalah ini juga menjadi nilai merah dalam rapor mereka ?
      

Read More

Kota Vokasi: Anugerah atau Bencana - Bagian Dua

Foto: Rasimun

Ditinjau dari tujuan utama, kebijakan kota vokasi adalah untuk  peningkatan akses dan mutu SMK yang lebih besar, serta memadukan antara pendidikan kejuruan dengan pengembangan tata kota dengan mengutamakan pengembangan sektor ekonomi wilayah kabupaten/kota (Economic Development). Mengangkat faktor unik (benchmark) wilayah dan menumbuh-kembangkan wirausaha serta mengundang investor. Dari sini kita akan menarik satu garis besar dan tebal yang berujung pada peningkatan kapabilitas lokal dalam keragka peningkatan kapasitas perkenomian nasional yang disebut Gross Domestic Product (GDP).

GDP atau Produk Domestik Bruto (PBD) adalah satu pendekatan ekonomi yang dipakai untuk mengukur volume produksi barang dan jasa secara total dalam rentang waktu tertentu di sebuah negara. Di dalamnya ada unsur asing dan lokal. Jika unsur asing disisihkan akan diketahui nilai total kapasitas ekonomi yang dihasilkan oleh warga negara tersebut. Singkat kata, GDP adalah satu dari banyak indikator ekonomi umum.

Satu tujuan utama kebijakan kota vokasi adalah mengangkat sisi unik wilayah (kabupaten/ kota) tsb sebagai pemicu (trigger) dalam kerangka pembangunan ekonomi wilayah yang memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya wirausaha serta iklim investasi daerah. Dalam beberapa tulisan di situs yang lain, saya menuliskan pentingnya kebijakan pembangunan ekonomi daerah ditopang oleh kegiatan ekonomi berbasis masyarakat dan potensi kreatif warganya. Artinya, pendekatan OVOP dan Ekonomi

Tabel 1. Kinerja Inovasi Indonesia

Copas:faisalbasri01.wordpress.com

Kreatif dapat dipilih satu diantara atau keduanya sekaligus dengan memperhatikan syarat dan ketentuan baku.

Mengangkat sisi unik sebuah daerah dapat dilakukan dengan kajian khusus semacam lomba Riset Unggulan Daerah untuk OVOP kerajinan pandan yang telah dilakukan dan tengah disusun program aksinya di Kabupaten Kebumen sejak tengah tahun 2013. Dapat juga dengan memanfaatkan potensi lain semisal keberadaan LIPI dan Laboratorium Geologi Lapangan ITB di Karangsambung yang tengah menguji secara ilmiah keterkaitan situs geologi terlengkap di dunia itu sebagai gerbang menuju Kota Atlantis yang legendaris.

Dalam konteks penerapan kebijakan kota vokasi di Kabupaten Kebumen misalnya, semestinya ada sinkronisasi langkah dengan hasil kajian OVOP di atas. Sayangnya, masyarakat umum mengalami kesulitan besar untuk mengakses hasil kaji ilmiah ini baik di situs pemerintah kabupaten maupun Bapeda. Hal serupa juga terjadi di tingkat pusat. Untuk memperoleh data primer, kita harus melakukan konfirmasi ke Sekretariat OVOP yang tidak punya situs khusus. Data yang dapat diakses hanya bersifat departemental di beberapa kementerian. Yang sangat ironis adalah data nasional program yang banyak dikelola oleh Kementerian Koperasi dan UMKM justru tidak tersedia secara layak.

AFTA akan masuk dalam kehidupan masyarakat Indonesia dalam hitungan hari, tapi tanda-tanda yang mengarah pada upaya nyata mitigasi (pencegahan atas kemungkinan menjadi bencana) di Kabupaten Kebumen khususnya belum nampak sama sekali. Pelaksanaan kebijakan kota vokasi yang telah dideklarasikan sejak 2012 masih terfokus menambang pekerja kontrak (outsourcing) yang dalam jangka tiga sampai 12 bulan berpotensi menjadi faktor pemacu bertambahnya jumlah pengangguran terbuka di daerah asal. Dalam perkembangannya, kondisi ini akan menjadi bom waktu yang dampaknya sangat luas. 

Di arena AFTA, daya saing Indonesia dilihat dari sisi kinerja inovasi (tabel 1) menunjuk posisi di bawah negara pesaing utama yakni Malaysia (34); Thailand (57); Vietnam (76) dan Philipine (95). Dibanding Singapore (3) kita kalah jauh. Realita ini jika disikapi dengan cara biasa (business is usual) jelas akan menjadi bencana kemanusiaan. Apalagi merujuk pada besaran koefisien Gini (disparitas pendapatan atau jurang kaya - miskin) yang cenderung membesar 0.37 di tahun 2009 menjadi 0,42  pada 2012. 

Read More

Kebijakan Kota Vokasi: Anugerah atau Bencana - Bagian Satu

Foto: goog

Pada tulisan berjudul Memperbaiki Citra Pendidikan di Indonesia, saya telah menyinggung tentang penerapan Kebijakan Kota Vokasi yang satu dampaknya adalah penurunan animo peserta didik (siswa/i) di sekolah menengah umum (SMA/MA) karena kecenderungan warga masyarakat umum khususnya di pedesaan lebih menginginkan putra/i-nya ikut proses belajar mengajar di SMK meningkat pesat. Juga oleh gencarnya promosi yang dilakukan para pejabat teras di jajaran Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) beberapa waktu lalu. Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan diri sebagai pionir pelaksanaan Rencana Strategis 2020 tentu memperkuat hasrat dan upaya mendorong 35 Kabupaten/Kota seakan berlomba mewujudkannya. Tulisan berseri ini ingin mengangkat hal yang membuat para pengelola SMU berfikir ekstra keras dalam menyiapkan diri  menyambut datangnya masa Penerimaan Siswa Baru tahun pelajaran 2014/2014 yang tinggal 2 bulan lagi.

Rektor Universitas Paramadina dan inisiator Gerakan Indonesia Mengajar, Anies Basewdan, menegaskan bahwa masalah utama di dunia pendidikan adalah lebih tertuju pada upaya meng-update guru merupakan faktor kunci ketimbang kurikulum dan tencana strategis yang dituangkan dalam kebijakan kota vokasi. Ibarat menembak, ketika kita sering meleset dalam membidik sasaran, langkah utama dan mendasar adalah memperbaiki ketrampilan penembaknya. Buka mengganti pistol atau pelurunya. Sebuah analogi yang sangat tepat. 

Lalu, mengapa kebijakan kota vokasi ini diluncurkan dan apa tujuannya. Ternyata ada dasar kuat yang mendorong banyak sekali kabupaten/kota terutama yang masih berada dalam kategori miskin ngotot menerapkan Kebijakan Kota Vokasi. Inilah dasarnya yang bisa ditemukan dengan mudah di internet.

Rencana Strategis Depdiknas, peningkatan Akses pendidikan di tingkat sekolah menengah akan lebih ditekankan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dimana pada tahun 2020 perbandingan SMK-SMA adalah 60:40. Berangkat dari kebijakan tersebut, pada tahun 2007 Direktorat Pembinaan SMK mengulirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan akses dan mutu SMK yang lebih besar, serta memadukan antara pendidikan kejuruan dengan pengembangan tata kota dengan mengutamakan :

1. Pengembangan sektor ekonomi wilayah kabupaten/kota (Economic Development).
2. Peningkatan kebutuhan kualitas dan standarisasi tenaga Kerja (Workforce Development).
3. Kerja sama pengembangan karier (Career Development Partnerships).
4. Sumberdaya yang tersedia online (Online resources)

Program ini bernama Imbal Swadaya Pengembangan Kota Vokasi.

Program rintisan pengembangan kota vokasi ini menekankan pada unsur pendekatan partisipasi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/kota serta masyarakat dengan memberdayakan komunitas-komunitas usaha kecil dan industri, mengembangkan kejuruan berbasis sektoral perekonomian wilayah kabupaten/kota, seperti teknologi, pertanian, pariwisata, dll. Sehingga terwujudnya suatu kota yang memiliki multifungsi yaitu sebagai pusat pembelajaran Kejuruan, pasar tenaga kerja,  serta pusat produksi guna meningkatkan Gross Domestic Product Indonesia.

     Program rintisan kota vokasi diharapkan mampu mensinergikan seluruh sumberdaya masyarakat terutama komunitas-komunitas usaha kecil dan industri, menarik investor asing, sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan mengurangi pengangguran.

Dengan terwujudnya dukungan, perhatian dan kerjasama yang baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota serta DU/DI sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, diharapkan Program rintisan kota vokasi akan dapat direalisasikan dan masyarakat mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya.

A.   Tujuan

1.    Meningkatkan Akses dan Mutu secara agregat pada seluruh SMK di Kota Vokasi.

2.    Kota Vokasi sebagai model pencitraan peningkatan mutu SMK yang dilakukan secara bersama-sama terukur dan terkoordinir.

3.    Kota Vokasi mampu memberikan pelayanan pelatihan bagi siswa SMK di kabupaten/kota sekitarnya.

4.    Kota Vokasi menjadi Benchmarking bagi daerah kabupaten/kota lainnya dalam aspek dukungan pemda bagi pengembangan mutu dan akses SMK.

5.    SMK di kota vokasi menjadi pendukung utama peningkatan kualitas tenaga kerja, tumbuhnya perekonomian, mendorong munculnya entrepreneur baru dan mengundang investor di kota vokasi.

(bersambung)

Read More

Memperbaiki Citra Pendidikan di Indonesia - Bagian 3

Kota Vokasi merupakan trend baru dalam dunia pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan kejuruan. Setelah ditetapkan tahun 2007, trend kepesertaannya terus meningkat. Ini sebagai program by pass yang bertujuan menjembatani berbagai unsur dalam pasar tenaga kerja. Inti program ada tiga, sebagai pusat pendidikan kejuruan, penyedia tenaga kerja yang mumpuni dan pusat pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Dari berbagai sumber yang berhasil dikumpulkan, dampak penerapan program kota vokasi menyebabkan proporsi jumlah sekolah menengah kejuruan meningkat pesat menjadi 60 – 80% dibanding sekolah menengah umum yang berada di kisaran 20 – 40%.

Dampak yang paling nyata dari penerapan program ini adalah penyusutan secara drastis jumlah peserta didik di sekolah-sekolah umum baik negeri, khususnya di SMA swasta. Memang belum ada data pembanding yang memadai untuk memaparkan hal ini.  Tapi dari bincang informal dengan beberapa guru di sejumlah SMA Negeri di wilayah luar pusat pemerintahan di Kabupaten Kebumen Provinisi Jawa Tengah misalnya, setelah deklarasi kota vokasi ada penurunan minat bersekolah di SMA yang cukup terasa dampaknya bagi sekolah-sekolah umum tersebut. Di sisi lain, di sebuah SMK swasta, rerata setiap angkatan ada yang mencapai lebih dari 15 kelas dengan jumlah peserta didik sekitar 30 – 35.

Jika program kota vokasi ini memang diarahkan untuk mengoptimalkan semua tujuannya, terutama sebagai pusat pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, hal ini akan menjadi satu nilai plus yakni menumbuhkan minat berwirausaha. Apalagi jika pemerintah kabupaten/ kota tersebut juga menerapkan kebijakan pembangunan yang bertumpu pada pengembangan kegiatan-kegiatan industri kreatif atau OVOP (One Village One Product). Selain memenuhi kadar optimal efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran pembangunan dalam APBD yang berada pada kisaran 30% untuk wilayah miskin seperti Kabupaten Kebumen, maka obsesi meningkatkan kapasitas lokal dalam upaya meminimalisasi pengangguran dan kemiskinan adalah realistik. Demikian juga sebaliknya.

Karena program kota vokasi juga dilakukan oleh kabupaten/ kota yang selama ini menjadi tujuan utama pencari kerja setingkat SMK, maka prioritas perhatian dalam mengembangkan program ini sebagai pusat pendidikan kejuruan dan penyedia jasa tenaga kerja mumpuni akan mengalami masalah besar. Kabupaten/ kota tujuan utama pencari kerja sektor kejuruan semisal Jabodetabek, Karawang, Serang, Cilegon, Sukabumi dan lainnya di wilayah Barat Pulau Jawa cenderung akan lebih mengutamakan lulusan program kota vokasi yang berasal dari wilayahnya.  Ditambah dengan kondisi aktual industri manufaktur yang cenderung terus merosot dalam beberapa tahun terakhir tidak akan mudah menerima pasokan tenaga kerja dari wilayah lain.

Satu hal lain yang sangat menarik dalam menelusuri efektivitas program kota vokasi adalah dampak sosial yang nampaknya kurang diperhitungkan dengan cermat oleh pencetus gagasan. Kesenjangan sosial antar wilayah antar elemen masyarakat akan semakin lebar. Cepat atau lambat, wilayah-wilayah yang selama ini sebagai tujuan utama para pencari kerja tenaga kejuruan akan semakin menutup diri karena memprioritaskan potensi lokal.   Di sisi internal kabupaten/ kota yang telah mendeklarasikan diri sebagai kota vokasi tetapi tidak memiliki cukup kapasitas untuk menyediakan lapangan kerja bagi para lulusan program kota vokasi yang tidak diserap oleh pasar tenaga kerja di wilayah-wilayah tujuan utama pencari kerja kejuruan akan mengalami tekanan sosial yang semakin lama kian membesar. Isu sosial anak emas – anak tiri yang telah berada di bawah permukaan, tiba-tiba akan berubah jadi sebuah ledakan yang berdampak sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat lokal.

Lain halnya jika penerapan program kota vokasi sejak awal memang ditujukan sebagai pusat pengembangan ekonomi yang berbasis potensi lokal.  Selain akan mengeliminasi isu sosial tadi, banyak potensi ekonomi lokal yang mampu menjembatani sejumlah masalah mendasar sekaligus. Imbasnya akan dirasakan oleh banyak orang dari berbagai sisi. Pengangguran, kemiskinan dan citra daerah. Seperti ungkapan almarhum Gus Dur, ”orang tak akan memandang agama atau suku apapun sepanjang membawa manfaat bagi orang lain”. Semoga.     

Read More