RAPOR MERAH DI HARI PENDIDIKAN NASIONAL

Kurikulum 2013 tak mampu dibendung lagi. Protes keras AGTIKKNAS sampai ke DPR dan Gedung Kemendiknas tak menyurutkan niat merevisi keputusan yang menghapus mapel TIK dan KKPI.

KOTA VOKASI : ANUGERAH ATAU BENCANA - BAGIAN II

Kebijakan kota vokasi adalah untuk peningkatan akses dan mutu SMK yang lebih besar, serta memadukan antara pendidikan kejuruan dengan pengembangan tata kota dengan mengutamakan pengembangan sektor ekonomi wilayah kabupaten/kota (Economic Development).

KOTA VOKASI: ANUGERAH ATAU BENCANA - BAGIAN I

Kebijakan Kota Vokasi yang satu dampaknya adalah penurunan animo peserta didik (siswa/i) di sekolah menengah umum (SMA/MA) karena kecenderungan warga masyarakat umum khususnya di pedesaan lebih menginginkan putra/i-nya ikut proses belajar mengajar di SMK meningkat pesat. Juga oleh gencarnya promosi yang dilakukan para pejabat...

KARYA BAKTI UNTUK NEGERI 2014 DI KABUPATEN KEBUMEN

Komunitas SukaRelawan Palang Merah Indonesia (PMI)di media sosial ini menyelenggarakan kegiatan KARYA BAKTI untuk NEGERI (KBN) 2014 di Kabupaten Kebumen dalam rangka mewujudkan satu misi Kewirausahaan Sosial dan tujuan menguatkan upaya untuk kebaikan dan perbaikan organisasi PMI.

CELOTEH SOPIR MINIBUS GOMBONG - KEBUMEN

Perkataan sopir angkutan umum acapkali hanya dipandang sebelah mata. Kali ini sungguh luar biasa. Pengetahuan luas dan gaya bahasanya lugas. Contoh yang dikemukakan sangat masuk akal dan mengejutkan. Tiga pejabat Bupati Kebumen tak mampu selesaikan RSUD secara maksimal.

Tampilkan postingan dengan label kebijakan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label kebijakan. Tampilkan semua postingan

Kamis, 01 Mei 2014

Kota Vokasi: Anugerah atau Bencana - Bagian Dua

Foto: Rasimun

Ditinjau dari tujuan utama, kebijakan kota vokasi adalah untuk  peningkatan akses dan mutu SMK yang lebih besar, serta memadukan antara pendidikan kejuruan dengan pengembangan tata kota dengan mengutamakan pengembangan sektor ekonomi wilayah kabupaten/kota (Economic Development). Mengangkat faktor unik (benchmark) wilayah dan menumbuh-kembangkan wirausaha serta mengundang investor. Dari sini kita akan menarik satu garis besar dan tebal yang berujung pada peningkatan kapabilitas lokal dalam keragka peningkatan kapasitas perkenomian nasional yang disebut Gross Domestic Product (GDP).

GDP atau Produk Domestik Bruto (PBD) adalah satu pendekatan ekonomi yang dipakai untuk mengukur volume produksi barang dan jasa secara total dalam rentang waktu tertentu di sebuah negara. Di dalamnya ada unsur asing dan lokal. Jika unsur asing disisihkan akan diketahui nilai total kapasitas ekonomi yang dihasilkan oleh warga negara tersebut. Singkat kata, GDP adalah satu dari banyak indikator ekonomi umum.

Satu tujuan utama kebijakan kota vokasi adalah mengangkat sisi unik wilayah (kabupaten/ kota) tsb sebagai pemicu (trigger) dalam kerangka pembangunan ekonomi wilayah yang memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya wirausaha serta iklim investasi daerah. Dalam beberapa tulisan di situs yang lain, saya menuliskan pentingnya kebijakan pembangunan ekonomi daerah ditopang oleh kegiatan ekonomi berbasis masyarakat dan potensi kreatif warganya. Artinya, pendekatan OVOP dan Ekonomi


Tabel 1. Kinerja Inovasi Indonesia

Copas:faisalbasri01.wordpress.com

Kreatif dapat dipilih satu diantara atau keduanya sekaligus dengan memperhatikan syarat dan ketentuan baku.

Mengangkat sisi unik sebuah daerah dapat dilakukan dengan kajian khusus semacam lomba Riset Unggulan Daerah untuk OVOP kerajinan pandan yang telah dilakukan dan tengah disusun program aksinya di Kabupaten Kebumen sejak tengah tahun 2013. Dapat juga dengan memanfaatkan potensi lain semisal keberadaan LIPI dan Laboratorium Geologi Lapangan ITB di Karangsambung yang tengah menguji secara ilmiah keterkaitan situs geologi terlengkap di dunia itu sebagai gerbang menuju Kota Atlantis yang legendaris.

Dalam konteks penerapan kebijakan kota vokasi di Kabupaten Kebumen misalnya, semestinya ada sinkronisasi langkah dengan hasil kajian OVOP di atas. Sayangnya, masyarakat umum mengalami kesulitan besar untuk mengakses hasil kaji ilmiah ini baik di situs pemerintah kabupaten maupun Bapeda. Hal serupa juga terjadi di tingkat pusat. Untuk memperoleh data primer, kita harus melakukan konfirmasi ke Sekretariat OVOP yang tidak punya situs khusus. Data yang dapat diakses hanya bersifat departemental di beberapa kementerian. Yang sangat ironis adalah data nasional program yang banyak dikelola oleh Kementerian Koperasi dan UMKM justru tidak tersedia secara layak.

AFTA akan masuk dalam kehidupan masyarakat Indonesia dalam hitungan hari, tapi tanda-tanda yang mengarah pada upaya nyata mitigasi (pencegahan atas kemungkinan menjadi bencana) di Kabupaten Kebumen khususnya belum nampak sama sekali. Pelaksanaan kebijakan kota vokasi yang telah dideklarasikan sejak 2012 masih terfokus menambang pekerja kontrak (outsourcing) yang dalam jangka tiga sampai 12 bulan berpotensi menjadi faktor pemacu bertambahnya jumlah pengangguran terbuka di daerah asal. Dalam perkembangannya, kondisi ini akan menjadi bom waktu yang dampaknya sangat luas. 

Di arena AFTA, daya saing Indonesia dilihat dari sisi kinerja inovasi (tabel 1) menunjuk posisi di bawah negara pesaing utama yakni Malaysia (34); Thailand (57); Vietnam (76) dan Philipine (95). Dibanding Singapore (3) kita kalah jauh. Realita ini jika disikapi dengan cara biasa (business is usual) jelas akan menjadi bencana kemanusiaan. Apalagi merujuk pada besaran koefisien Gini (disparitas pendapatan atau jurang kaya - miskin) yang cenderung membesar 0.37 di tahun 2009 menjadi 0,42  pada 2012. 

Jumat, 18 April 2014

Kebijakan Kota Vokasi: Anugerah atau Bencana - Bagian Satu

Foto: goog


Pada tulisan berjudul Memperbaiki Citra Pendidikan di Indonesia, saya telah menyinggung tentang penerapan Kebijakan Kota Vokasi yang satu dampaknya adalah penurunan animo peserta didik (siswa/i) di sekolah menengah umum (SMA/MA) karena kecenderungan warga masyarakat umum khususnya di pedesaan lebih menginginkan putra/i-nya ikut proses belajar mengajar di SMK meningkat pesat. Juga oleh gencarnya promosi yang dilakukan para pejabat teras di jajaran Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) beberapa waktu lalu. Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan diri sebagai pionir pelaksanaan Rencana Strategis 2020 tentu memperkuat hasrat dan upaya mendorong 35 Kabupaten/Kota seakan berlomba mewujudkannya. Tulisan berseri ini ingin mengangkat hal yang membuat para pengelola SMU berfikir ekstra keras dalam menyiapkan diri  menyambut datangnya masa Penerimaan Siswa Baru tahun pelajaran 2014/2014 yang tinggal 2 bulan lagi.

Rektor Universitas Paramadina dan inisiator Gerakan Indonesia Mengajar, Anies Basewdan, menegaskan bahwa masalah utama di dunia pendidikan adalah lebih tertuju pada upaya meng-update guru merupakan faktor kunci ketimbang kurikulum dan tencana strategis yang dituangkan dalam kebijakan kota vokasi. Ibarat menembak, ketika kita sering meleset dalam membidik sasaran, langkah utama dan mendasar adalah memperbaiki ketrampilan penembaknya. Buka mengganti pistol atau pelurunya. Sebuah analogi yang sangat tepat. 

Lalu, mengapa kebijakan kota vokasi ini diluncurkan dan apa tujuannya. Ternyata ada dasar kuat yang mendorong banyak sekali kabupaten/kota terutama yang masih berada dalam kategori miskin ngotot menerapkan Kebijakan Kota Vokasi. Inilah dasarnya yang bisa ditemukan dengan mudah di internet.

Rencana Strategis Depdiknas, peningkatan Akses pendidikan di tingkat sekolah menengah akan lebih ditekankan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dimana pada tahun 2020 perbandingan SMK-SMA adalah 60:40. Berangkat dari kebijakan tersebut, pada tahun 2007 Direktorat Pembinaan SMK mengulirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan akses dan mutu SMK yang lebih besar, serta memadukan antara pendidikan kejuruan dengan pengembangan tata kota dengan mengutamakan :
  1. Pengembangan sektor ekonomi wilayah kabupaten/kota (Economic Development).
  2. Peningkatan kebutuhan kualitas dan standarisasi tenaga Kerja (Workforce Development).
  3. Kerja sama pengembangan karier (Career Development Partnerships).
  4. Sumberdaya yang tersedia online (Online resources)
Program ini bernama Imbal Swadaya Pengembangan Kota Vokasi.

Program rintisan pengembangan kota vokasi ini menekankan pada unsur pendekatan partisipasi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/kota serta masyarakat dengan memberdayakan komunitas-komunitas usaha kecil dan industri, mengembangkan kejuruan berbasis sektoral perekonomian wilayah kabupaten/kota, seperti teknologi, pertanian, pariwisata, dll. Sehingga terwujudnya suatu kota yang memiliki multifungsi yaitu sebagai pusat pembelajaran Kejuruan, pasar tenaga kerja,  serta pusat produksi guna meningkatkan Gross Domestic Product Indonesia.

     Program rintisan kota vokasi diharapkan mampu mensinergikan seluruh sumberdaya masyarakat terutama komunitas-komunitas usaha kecil dan industri, menarik investor asing, sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan mengurangi pengangguran.
Dengan terwujudnya dukungan, perhatian dan kerjasama yang baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota serta DU/DI sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, diharapkan Program rintisan kota vokasi akan dapat direalisasikan dan masyarakat mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya.
1.    Meningkatkan Akses dan Mutu secara agregat pada seluruh SMK di Kota Vokasi.
2.    Kota Vokasi sebagai model pencitraan peningkatan mutu SMK yang dilakukan secara bersama-sama terukur dan terkoordinir.
3.    Kota Vokasi mampu memberikan pelayanan pelatihan bagi siswa SMK di kabupaten/kota sekitarnya.
4.    Kota Vokasi menjadi Benchmarking bagi daerah kabupaten/kota lainnya dalam aspek dukungan pemda bagi pengembangan mutu dan akses SMK.
5.    SMK di kota vokasi menjadi pendukung utama peningkatan kualitas tenaga kerja, tumbuhnya perekonomian, mendorong munculnya entrepreneur baru dan mengundang investor di kota vokasi.
(bersambung)