RAPOR MERAH DI HARI PENDIDIKAN NASIONAL

Kurikulum 2013 tak mampu dibendung lagi. Protes keras AGTIKKNAS sampai ke DPR dan Gedung Kemendiknas tak menyurutkan niat merevisi keputusan yang menghapus mapel TIK dan KKPI.

KOTA VOKASI : ANUGERAH ATAU BENCANA - BAGIAN II

Kebijakan kota vokasi adalah untuk peningkatan akses dan mutu SMK yang lebih besar, serta memadukan antara pendidikan kejuruan dengan pengembangan tata kota dengan mengutamakan pengembangan sektor ekonomi wilayah kabupaten/kota (Economic Development).

KOTA VOKASI: ANUGERAH ATAU BENCANA - BAGIAN I

Kebijakan Kota Vokasi yang satu dampaknya adalah penurunan animo peserta didik (siswa/i) di sekolah menengah umum (SMA/MA) karena kecenderungan warga masyarakat umum khususnya di pedesaan lebih menginginkan putra/i-nya ikut proses belajar mengajar di SMK meningkat pesat. Juga oleh gencarnya promosi yang dilakukan para pejabat...

KARYA BAKTI UNTUK NEGERI 2014 DI KABUPATEN KEBUMEN

Komunitas SukaRelawan Palang Merah Indonesia (PMI)di media sosial ini menyelenggarakan kegiatan KARYA BAKTI untuk NEGERI (KBN) 2014 di Kabupaten Kebumen dalam rangka mewujudkan satu misi Kewirausahaan Sosial dan tujuan menguatkan upaya untuk kebaikan dan perbaikan organisasi PMI.

CELOTEH SOPIR MINIBUS GOMBONG - KEBUMEN

Perkataan sopir angkutan umum acapkali hanya dipandang sebelah mata. Kali ini sungguh luar biasa. Pengetahuan luas dan gaya bahasanya lugas. Contoh yang dikemukakan sangat masuk akal dan mengejutkan. Tiga pejabat Bupati Kebumen tak mampu selesaikan RSUD secara maksimal.

Tampilkan postingan dengan label tenaga kerja. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label tenaga kerja. Tampilkan semua postingan

Senin, 03 Maret 2014

Memperbaiki Citra Pendidikan di Indonesia - Bagian 3



Kota Vokasi merupakan trend baru dalam dunia pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan kejuruan. Setelah ditetapkan tahun 2007, trend kepesertaannya terus meningkat. Ini sebagai program by pass yang bertujuan menjembatani berbagai unsur dalam pasar tenaga kerja. Inti program ada tiga, sebagai pusat pendidikan kejuruan, penyedia tenaga kerja yang mumpuni dan pusat pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Dari berbagai sumber yang berhasil dikumpulkan, dampak penerapan program kota vokasi menyebabkan proporsi jumlah sekolah menengah kejuruan meningkat pesat menjadi 60 – 80% dibanding sekolah menengah umum yang berada di kisaran 20 – 40%.

Dampak yang paling nyata dari penerapan program ini adalah penyusutan secara drastis jumlah peserta didik di sekolah-sekolah umum baik negeri, khususnya di SMA swasta. Memang belum ada data pembanding yang memadai untuk memaparkan hal ini.  Tapi dari bincang informal dengan beberapa guru di sejumlah SMA Negeri di wilayah luar pusat pemerintahan di Kabupaten Kebumen Provinisi Jawa Tengah misalnya, setelah deklarasi kota vokasi ada penurunan minat bersekolah di SMA yang cukup terasa dampaknya bagi sekolah-sekolah umum tersebut. Di sisi lain, di sebuah SMK swasta, rerata setiap angkatan ada yang mencapai lebih dari 15 kelas dengan jumlah peserta didik sekitar 30 – 35.

Jika program kota vokasi ini memang diarahkan untuk mengoptimalkan semua tujuannya, terutama sebagai pusat pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, hal ini akan menjadi satu nilai plus yakni menumbuhkan minat berwirausaha. Apalagi jika pemerintah kabupaten/ kota tersebut juga menerapkan kebijakan pembangunan yang bertumpu pada pengembangan kegiatan-kegiatan industri kreatif atau OVOP (One Village One Product). Selain memenuhi kadar optimal efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran pembangunan dalam APBD yang berada pada kisaran 30% untuk wilayah miskin seperti Kabupaten Kebumen, maka obsesi meningkatkan kapasitas lokal dalam upaya meminimalisasi pengangguran dan kemiskinan adalah realistik. Demikian juga sebaliknya.

Karena program kota vokasi juga dilakukan oleh kabupaten/ kota yang selama ini menjadi tujuan utama pencari kerja setingkat SMK, maka prioritas perhatian dalam mengembangkan program ini sebagai pusat pendidikan kejuruan dan penyedia jasa tenaga kerja mumpuni akan mengalami masalah besar. Kabupaten/ kota tujuan utama pencari kerja sektor kejuruan semisal Jabodetabek, Karawang, Serang, Cilegon, Sukabumi dan lainnya di wilayah Barat Pulau Jawa cenderung akan lebih mengutamakan lulusan program kota vokasi yang berasal dari wilayahnya.  Ditambah dengan kondisi aktual industri manufaktur yang cenderung terus merosot dalam beberapa tahun terakhir tidak akan mudah menerima pasokan tenaga kerja dari wilayah lain.

Satu hal lain yang sangat menarik dalam menelusuri efektivitas program kota vokasi adalah dampak sosial yang nampaknya kurang diperhitungkan dengan cermat oleh pencetus gagasan. Kesenjangan sosial antar wilayah antar elemen masyarakat akan semakin lebar. Cepat atau lambat, wilayah-wilayah yang selama ini sebagai tujuan utama para pencari kerja tenaga kejuruan akan semakin menutup diri karena memprioritaskan potensi lokal.   Di sisi internal kabupaten/ kota yang telah mendeklarasikan diri sebagai kota vokasi tetapi tidak memiliki cukup kapasitas untuk menyediakan lapangan kerja bagi para lulusan program kota vokasi yang tidak diserap oleh pasar tenaga kerja di wilayah-wilayah tujuan utama pencari kerja kejuruan akan mengalami tekanan sosial yang semakin lama kian membesar. Isu sosial anak emas – anak tiri yang telah berada di bawah permukaan, tiba-tiba akan berubah jadi sebuah ledakan yang berdampak sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat lokal.


Lain halnya jika penerapan program kota vokasi sejak awal memang ditujukan sebagai pusat pengembangan ekonomi yang berbasis potensi lokal.  Selain akan mengeliminasi isu sosial tadi, banyak potensi ekonomi lokal yang mampu menjembatani sejumlah masalah mendasar sekaligus. Imbasnya akan dirasakan oleh banyak orang dari berbagai sisi. Pengangguran, kemiskinan dan citra daerah. Seperti ungkapan almarhum Gus Dur, ”orang tak akan memandang agama atau suku apapun sepanjang membawa manfaat bagi orang lain”. Semoga.