Memperbaiki Citra Pendidikan di Indonesia - Bagian 4

Ada kesamaan pandangan antara pengamat ekonomi Faisal Basri dan Direktur Pembinaan SMA, Harris Iskandar tentang pentingnya mengubah paradigma pendidikan di Indonesia ke depan. Yakni pendekatan input yang bertumpu pada faktor sekolah yang berlaku selama ini menjadi pendekatan output yang mengembangkan kadar (tingkat) kemampuan baca, tulis, hitung dan pemecahan masalah. Hal yang sama juga dipaparkan oleh Harris dengan dukungan data yang cukup rinci di sini.  Dengan gaya khas pejabat yang gemar membuat singkatan, Direktur Pembinaan SMA ini mengungkapkan keadaan yang perlu dipakai sebagai bekal mencari kerja yaitu calistungtik (baca - tulis - hitung dan TIK). 

Banyak pihak telah mengingatkan kita semua bahwa satu peristiwa besar yang sudah di ambang pintu adalah pemberlakuan tatanan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. Dari semua indikator yang dipaparkan sebagai faktor berpengaruh (impact factors), kita kalah jauh dibanding dua negeri jiran yang banyak dihuni oleh para diaspora Indonesia yakni Singapura dan Malaysia. Dari data yang dipaparkan BPS di sini , evaluasi UNDP tentang Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia dan  hasil survey ketenaga-kerjaan OECD  mengisyaratkan bahwa  kondisi dunia pendidikan di Indonesia secara umum memerlukan perhatian khusus. Rekomendasi Harris Iskandar  di sumber sama dengan yang ada di atas, bahwa " kunci sukses untuk mempersiapkan warga negara di abad 21 ini adalah dengan memperbaiki mutu pendidikan menengah " (The Economist, 2013) bukan dengan model by pass .                                                   

AFTA dan MEA sudah di depan mata, bahkan sangat mungkin telah memasuki kehidupan nyata masyarakat Indonesia. Semestinya tak perlu lagi ada keributan semacam ini. Kurikulum 2013 hampir mustahil dihapuskan, tetapi masih ada sedikit waktu untuk memperbaiki banyak kekurangan yang ada di dalamnya. Jangan hanya karena ingin mengejar obsesi Generasi Emas yang menjadi dasar pemikiran munculnya kurikulum ini. Kelemehanan institusional di lingkungan internal kementerian pendidikan (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota) yang tidak memberi ruang bagi improvisasi dan pengembangan kapasitas non administratif para guru juga harus dijalankan secara simultan.

Memperbaiki citra pendidikan tak cukup dengan penyesuaian atau penggantian kurikulum dan "mendewakan sistem penilaian berbasis TIK". Karena subyek dan obyek pendidikan adalah manusia masa depan. Bukan manusia sekarang yang sarat dengan muatan kepentingan sektarian. Berdasarkan data statistik maupun kenyataan yang terjadi di lapangan, dunia pendidikan di Indonesia tertinggal di hampir semua aspek. Untuk mengantisipasi MEA yang akan berlaku mulai tahun depan saja kita akan mengalami banyak kesulitan teknis, khususnya strategis.

Dari semua hal yang terpetakan, kunci utama adalah pada pemimpin nasional maupun lokal. Pemilu legislatif 9 April 2014 mendatang diprediksi tak akan mengubah secara mendasar peta politik nasional yang masih sarat dengan praktik politik sektarian  karena sekitar 90% calon adalah anggota DPR periode 2009 - 2014. Kondisi yang tak lebih baik juga akan terjadi di pilpres 2014. 

Meski gambaran umum masih sangat buram, ada satu hal kadang kala dilupakan dan tak masuk akal. Ketika situasi terjepit dan sangat dilematis, sepanjang sejarah kebangsaan Indonesia, selalu muncul orang atau sekelompok orang yang mampu menyelamatkan bangsa dari kehancuran peradaban. Dan itu diharapkan dari kalangan pendidikan. Semoga.        

  

Read More

Memperbaiki Citra Pendidikan di Indonesia - Bagian 3

Kota Vokasi merupakan trend baru dalam dunia pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan kejuruan. Setelah ditetapkan tahun 2007, trend kepesertaannya terus meningkat. Ini sebagai program by pass yang bertujuan menjembatani berbagai unsur dalam pasar tenaga kerja. Inti program ada tiga, sebagai pusat pendidikan kejuruan, penyedia tenaga kerja yang mumpuni dan pusat pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Dari berbagai sumber yang berhasil dikumpulkan, dampak penerapan program kota vokasi menyebabkan proporsi jumlah sekolah menengah kejuruan meningkat pesat menjadi 60 – 80% dibanding sekolah menengah umum yang berada di kisaran 20 – 40%.

Dampak yang paling nyata dari penerapan program ini adalah penyusutan secara drastis jumlah peserta didik di sekolah-sekolah umum baik negeri, khususnya di SMA swasta. Memang belum ada data pembanding yang memadai untuk memaparkan hal ini.  Tapi dari bincang informal dengan beberapa guru di sejumlah SMA Negeri di wilayah luar pusat pemerintahan di Kabupaten Kebumen Provinisi Jawa Tengah misalnya, setelah deklarasi kota vokasi ada penurunan minat bersekolah di SMA yang cukup terasa dampaknya bagi sekolah-sekolah umum tersebut. Di sisi lain, di sebuah SMK swasta, rerata setiap angkatan ada yang mencapai lebih dari 15 kelas dengan jumlah peserta didik sekitar 30 – 35.

Jika program kota vokasi ini memang diarahkan untuk mengoptimalkan semua tujuannya, terutama sebagai pusat pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, hal ini akan menjadi satu nilai plus yakni menumbuhkan minat berwirausaha. Apalagi jika pemerintah kabupaten/ kota tersebut juga menerapkan kebijakan pembangunan yang bertumpu pada pengembangan kegiatan-kegiatan industri kreatif atau OVOP (One Village One Product). Selain memenuhi kadar optimal efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran pembangunan dalam APBD yang berada pada kisaran 30% untuk wilayah miskin seperti Kabupaten Kebumen, maka obsesi meningkatkan kapasitas lokal dalam upaya meminimalisasi pengangguran dan kemiskinan adalah realistik. Demikian juga sebaliknya.

Karena program kota vokasi juga dilakukan oleh kabupaten/ kota yang selama ini menjadi tujuan utama pencari kerja setingkat SMK, maka prioritas perhatian dalam mengembangkan program ini sebagai pusat pendidikan kejuruan dan penyedia jasa tenaga kerja mumpuni akan mengalami masalah besar. Kabupaten/ kota tujuan utama pencari kerja sektor kejuruan semisal Jabodetabek, Karawang, Serang, Cilegon, Sukabumi dan lainnya di wilayah Barat Pulau Jawa cenderung akan lebih mengutamakan lulusan program kota vokasi yang berasal dari wilayahnya.  Ditambah dengan kondisi aktual industri manufaktur yang cenderung terus merosot dalam beberapa tahun terakhir tidak akan mudah menerima pasokan tenaga kerja dari wilayah lain.

Satu hal lain yang sangat menarik dalam menelusuri efektivitas program kota vokasi adalah dampak sosial yang nampaknya kurang diperhitungkan dengan cermat oleh pencetus gagasan. Kesenjangan sosial antar wilayah antar elemen masyarakat akan semakin lebar. Cepat atau lambat, wilayah-wilayah yang selama ini sebagai tujuan utama para pencari kerja tenaga kejuruan akan semakin menutup diri karena memprioritaskan potensi lokal.   Di sisi internal kabupaten/ kota yang telah mendeklarasikan diri sebagai kota vokasi tetapi tidak memiliki cukup kapasitas untuk menyediakan lapangan kerja bagi para lulusan program kota vokasi yang tidak diserap oleh pasar tenaga kerja di wilayah-wilayah tujuan utama pencari kerja kejuruan akan mengalami tekanan sosial yang semakin lama kian membesar. Isu sosial anak emas – anak tiri yang telah berada di bawah permukaan, tiba-tiba akan berubah jadi sebuah ledakan yang berdampak sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat lokal.

Lain halnya jika penerapan program kota vokasi sejak awal memang ditujukan sebagai pusat pengembangan ekonomi yang berbasis potensi lokal.  Selain akan mengeliminasi isu sosial tadi, banyak potensi ekonomi lokal yang mampu menjembatani sejumlah masalah mendasar sekaligus. Imbasnya akan dirasakan oleh banyak orang dari berbagai sisi. Pengangguran, kemiskinan dan citra daerah. Seperti ungkapan almarhum Gus Dur, ”orang tak akan memandang agama atau suku apapun sepanjang membawa manfaat bagi orang lain”. Semoga.     

Read More

Memperbaiki Citra Pendidikan di Indonesia - Bagian 2

Ilustrasu: Latihan Drama di SMA Masehi Kebumen.

Kurikulum 2013 yang belum genap setahun ditetapkan sebagai ganti KTSP dan menelan dana trilunan rupiah uang rakyat Indonesia kini kian menuai kritikan dari banyak pihak. Kali ini datang dari guru besar UIN Jakarta, Prof. Azyumardi Azra. Dalam tulisan citra pendidikan indonesia di sini, disebutkan bahwa kondisi umum dunia pendidikan dasar dan menengah yang tak pernah beranjak dari rutinitas formal kegiatan belajar mengajar menyebabkan mutu atau kualitas peserta didik tak pernah beranjak meningkat, mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Dalam hal ini, program sertifikasi yang dimaksudkan sebagai tolok ukur kemampuan kualitatif guru dinilai tidak atau belum berhasil.

Dari penjelasan panjang di atas, setidaknya ada 3 hal utama. Pertama, proses belajar-mengajar di lembaga penyelenggara tenaga kependidikan (LPTK) dilakukan sekadar untuk memenuhi asas formal dan bersifat rutin tanpa isian yang mendorong tumbuhnya imajinasi dan kreativitas. Kedua, Dinas Pendidikan sebagai lini terdepan penentu kebijakan tak memberi sisa ruang gerak otonomi untuk para guru dalam mengoptimalkan potensi yang ada. Ketiga, masalah budaya rikuh  yang tidak pada tempatnya.

Pada tulisan sebelumnya telah disinggung beberapa hal berkait dengan rendahnya mutu SDM Indonesia. Menurut kajian UNDP, faktor kelembagaan adalah titik lemah utama kesulitan meningkatkan derajat mutu dan daya saing manusia Indonesia di fora internasional. Kelembagaan atau organisasi adalah representasi modernitas manusia. Semakin modern manusia, kebutuhan untuk mengorganisasikan diri cenderung meningkat dan terus berjalan maju tidak hanya mengejar ketertinggalan dari manusia atau bangsa lain. Tetapi bersungguh-sungguh melakukan perbaikan mendasar untuk menghasilkan karya-karya inovatif.

Reformasi birokrasi yang dilakukan untuk melakukan perbaikan kinerja kelembagaan dalam pemerintahan memang terus dilakukan. Selama empat tahun terakhir, sebagaimana dilaporkan oleh lembaga dunia tadi, tidak ada perkembangan berarti. Masih berkutat pada tingkat ke 4 dalam skala 7. Artinya, budaya berorganisasi di lingkungan birokrasi masih sangat lemah di tengah kecenderungan kian meningkatnya sektarianisme lokal dan kelompok kepentingan. Artinya, semangat reformasi di lembaga-lembaga pemerintah baru sebatas tekstual, belum mengena pada hal-hal aktual dan terutama yang krusial. Dalam praktik, pola budaya organisasi yang berlaku masih cenderung tradisional. Jika dirunut jauh ke belakang, sumbernya adalah kelemahan pada aspek pembangunan pendidikan yang menghilangkan akar budaya di dalamnya. Tidak berkarakter dan kehilangan roh keindonesiaannya.

Menyangkut sertifikasi yang oleh Prof. Azyumardi Azra dikatakan tidak atau belum berhasil, ada kenyataan menarik terjadi di Kota Pekalongan.  Saat ini guru PNS terasa sangat dimanjakan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dan karenanya  kinerja guru PNS mestinya meningkat. Dengan adanya sertifikasi maka penghasilan mereka hampir dua kali lipat PNS biasa. Karenanya para guru PNS diminta bekerja lebih giat dan memberikan  pengabdiannya yang terbaik.  Adanya berbagai kebijakan yang mendukung kesejahteraan guru PNS  berimbas dengan majunya dunia pendidikan. “Namun  hasilnya sampai saat ini belum ada kemajuan yang signifikan dalam dunia pendidikan kita. Dari 50 formasi yang dibutuhkan hanya ada 44 orang memenuhi syarat,” tegas Walikota.

Selama ini kita tahu bahwa Kota Pekalongan termasuk satu dari pusat bisnis di Provinsi Jawa Tengah. Iklim wirausahaanya berkembang cukup baik dan minat menjadi PNS relatif rendah. Hal ini bertolak belakang dengan Kabupaten Kebumen yang di awal tahun 2010 masih menempati peringkat ke 3 daerah termiskin di provinsi yang banyak menyumbang pimpinan nasional ini. Adanya sertifikasi guru PNS menyebabkan pola budaya kosmopolitan berkembang pesat secara artifisial. Ditambah dengan telah dideklarasikannya sebagai kota vokasi, perkembangan dunia pendidikan umum di daerah ini semakin tak berarah. Sejumlah SMK baru didirikan dan yang lama terus dikembangkan jumlah/volume fisiknya tanpa dukungan sistem yang memadai untuk melakukan proses belajar mengajar yang mampu memenuhi kriteria utama sebuah kota vokasi. Akibatnya, banyak SMA negeri di luar pusat kota dan khususnya swasta yang mengalami kesulitan menarik peserta didik baru. Pengulangan kekeliruan atas kasus RSBI/RSI nampaknya akan segera terjadi seiring perubahan situasi politik nasional pasca pemilu 2014. 

Read More