MERDEKA UNTUK SIAPA ? Bagian I

Pertanyaan ini sering mengemuka tak hanya di saat bangsa Indonesia tengah merayakan Proklamasi Kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945 seperti sekarang. Tapi di banyak kesempatan lain, pertanyaan itu terus muncul. Terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan keadilan sosial. Apalagi kalau bukan perlakuan tidak adil dari aparat penegak hukum entah polisi, jaksa dan/atau hakim. Jika kaum lemah yang terkena, semua dalil ditimpakan. Bahkan dihubung-hubungkan agar bertamabah banyak kesalahan yang akan disangkakan. Sebaliknya pada kaum kuat finansial dan politiknya. Praktik yang berlaku persis pisau dapur yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Terlebih mengena para petinggi di semua lembaga penegakan hukum.  Meski mereka terbukti bersalah melakukan tindak pidana, proses penyelesaian hanya bersifat internal berupa hukuman atas pelanggaran indisipliner atau melanggar kode etik dengan sanksi maksimal pemecatan. Jarang terdengar, institusi penegak hukum mengajukan gugatan pidana kepada bekas anggotanya.

Barangkali kita masih ingat dengan drama Susno Duadji yang terkenal dengan istilah Cicak vs Buaya yang mengundang kontroversi dan simpati luar biasa besar dari masyarakat luas untuk KPK. Setelah divonis bersalah dengan ketetapan hukum yang pasti, ia kembali berulah dengan cara melarikan diri saat akan dieksekusi dan menyebarkan rekaman provokatif di situs YouTube. Meski hanya sehari dalam pelarian sebelum menyerahkan diri, Susno Duaji sepertinya ingin menyebarkan pesan bahwa (memang) tidak ada lagi wibawa hukum di negeri ini.

Masih di lingkungan Polri, kasus simulasi SIM yang menyeret nama Djoko Susilo sebagai tersangka utama, ketika KPK menangkap dan membawanya untuk diperiksa di lembaga pemberantasan korupsi, ada sejumlah anggota Polri yang menyertainya bukan dalam kapasitas sebagai petugas yang diperbantukan. Tapi lebih berkesan sebagai wujud dukungan langsung kepada atasan mereka (esprit de corps ?). Perwira Polisi Sulsel Sebarkan BBM Kecam KPK adalah bukti solidaritas yang kebablasan dan memalukan (kalau memang masih ada).

Pengakuan Susno Duaji di YouTube

Foto: gresik.co-inilah jurus jitu irjen djoko susilo

Dalam kacamata awam, dua kasus yang menimpa petinggi Polri itu tak sebanding dengan gencarnya pencitraan Polri lewat kesatuan anti terornya, Densus 88 dan sejumlah polwan cantik yang bertugas di TMMC  atau Satlantas. Kesan buruk institusi Polri semakin diperparah oleh sejumlah kasus penyerangan terhadap berbagai fasilitas dan anggotanya di berbagai wilayah dengan motif beragam. Balas dendam mungkin merupakan motif yang paling menonjol. Pertanyaannya, mengapa banyak orang menaruh dendam kepada Polri ?

Saya teringat pada seorang polwan yang secara terus terang mengatakan keirian hatinya kepada para guru yang selain bergaji tinggi, ada tunjangan besar setelah lolos sertifikasi dan mudah mendapat tambahan penghasilan dari menjual barang dan jasa kepada murid maupun orang tuanya. Demikian juga sebaliknya dengan guru yang sering mengeluh jika berurusan dengan polisi. Meski gajinya lebih kecil, tapi hasil sampingan bisa berlipat kali gaji yang diterima. Dua dari sekian banyak bagian warga bangsa telah saling berkeluh kesah karena ketidakpuasan atas nilai keadilan sosial. Belum lagi di lingkungan jaksa, hakim, petugas pajak, pegawai negeri sipil atau anggota DPR/DPRD.  Kecemburuan sosial telah merebak kemana-mana.

Ada yang menarik dari ilustrasi tadi. Kedua orang tua kami berbeda profesi. Ketika masa remaja keduanya aktif berpartisipasi menegakkan makna Indonesia Merdeka di lingkungan Tentara Pelajar. Ayah jadi kombatan, ibu di kepalangmerahan. Mereka bertemu bukan dalam suasana romantisme seperti banyak digambarkan dalam cerita dan kisah perjuangan. Pasca demobilisasi ayah melanjutkan karir militer sampai posisi yang cukup baik sebelum terjadi insiden penembakan instruktur di SSKAD yang menamatkan karir militernya. Secara formal memang telah tamat, tapi terus berjalan ketika negara memanggil.

Sementara itu, ibu tetap menjalankan profesinya sebagai guru meski beberapa kali dibujuk teman-temannya untuk memanfaatkan kesempatan dalam proses peralihan situasi negara dari darurat ke situasi tanpa peperangan. Kadang ada rasa sesal yang begitu dalam saat mendengar cerita teman-teman sekolah yang bisa berubah “nasib” karena mampu menyesuaikan diri dengan perubahan situasi itu. Meski akhirnya mahfum dengan pesan moral: sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna . Konsekuensi pengambilan keputusan adalah menanggung risiko yang diakibatkannya. Menjadi guru tetap jadi pilihan pertama dan utama. Guru di dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat. Risikonya, melarat secara ekonomi.

Sepanjang menapak karir di lingkungan pendidikan, almarhumah berkali-kali mengingatkan bahwa jika ingin kaya secara ekonomi (materiil), jangan jadi guru atau pegawai negeri. Guru adalah ladang amal, mengabdi pada ilmu dan keilmuan sebagai wujud pengabdian nyata kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Begitu juga dengan pegawai negeri yang mestinya mengutamakan pengabdian kepada bangsa dan negara. Pesan ini diterapkan pada keluarga secara ketat sampai kami dewasa dan dianggap telah mampu mengambil keputusan pribadi.

Perubahan peta politik nasional dari kepemimpinan Soekarno yang revolusioner-karismatik ke rejim militerisme-feodalistik di jaman Jenderal Soeharto mengubah secara drastis seluruh tatanan sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat. Selain menimbulkan trauma sosial dan politik berkepanjangan bagi orang-orang yang dituduh  PKI dan antek-anteknya, rejim ini juga menumbuh-kembangkan neo feodalisme yang beberapa tahun kemudian dikenal dengan istilah praktik KKN. Pendidikan dilepaskan dari induknya, kebudayaan. Salah satu buahnya adalah penghargaan kepada seseorang bukan atas dasar kemampuan pribadi, tapi loyalitas pada atasan lebih tinggi dibanding pada tujuan organisasi. Gelar-gelar formal dan kehormatan jadi ladang buruan untuk meningkatkan posisi sosial. Sistem pendidikan nasional yang semula dirancang untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia akhirnya menjadi obyek dan proyek sektarian. Tidak lagi mengarahkan manusia Indonesia sebagai manusia merdeka, jujur dan berani bertanggung-jawab. Siapapun dan apapun alasan mengoreksi, apalagi menentang, kebijakan pemerintah akan disingkirkan secara ekonomi maupun sosial dengan cepat atau lambat. Stabilitas keamanan yang ditonjolkan bukan untuk mengamankan jalan mencapai tujuan nasional yang sejatinya. Tapi tak lebih dari sekadar jaminan keamanan bagi para anggota dan khususnya pemimpin yang mendukung rejim. (bersambung)  

*****

Read More

[TETAP] Menjadi Indonesia

Ada sebagian orang Indonesia tak lagi percaya pada kekuatan nasionalisme. Banyak kemungkinan yang melatar-belakangi pandangan atau sikap ini. Pertama, jika nasionalisme adalah atributif. Hanya diukur dari atribut seperti pemasangan pin atau bendera merah putih mini di baju seragam. Juga yel-yel para suporter sepakbola atau cabang olahraga lain yang tengah bertanding di satu arena internasional. Memang tidak salah menyatakan kecintaan pada bangsanya dengan cara-cara semacam itu jika diiringi sikap sportif dan bertanggung-jawab. Apapun hasilnya, kalah atau menang di arena pertandingan, harus diterima dengan lapang dada. Tak ada caci maki buat siapapun. Apalagi merendahkan martabat manusia. Harus ada pemahaman yang benar tentang isi nasionalisme, bukan bentuk yang ditonjolkan.

Jika para pemimpin formal dan pejabat publik melakukan kesalahan tanpa berani dan jujur mengakuinya, maka yang harus bertanggung-jawab atas hal itu adalah orang seorang tanpa menyebutnya sebagai oknum. Penyebutan oknum yang selama ini digunakan untuk menegaskan bahwa kedudukannya sebagai anggota lembaga pemerintah atau publik hanya menumbuhkan sinisme karena perbuatan yang dilakukannya sangat mungkin tidak sendirian. Singkat kata, penyederhanaan dengan mengeliminasi peran atau sebaliknya perumitan masalah dengan membawa serta kambing hitam dan/atau domba adu adalah upaya pengecut yang dari pemimpin yang ingin melarikan diri dari tanggung jawabnya. Banyak sekali contoh ini dalam kasus korupsi dan penyimpangan perilaku seksual yang dilakukan oleh para politisi dan pejabat publik dalam beberapa tahun terakhir. 

Jika para pemimpin formal dan pejabat publik yang kebanyakan diisi oleh para politisi berani bertanggung-jawab atas perbuatan bawahan atau anggota organisasinya serta jujur atas kelemahan dirinya, sinisme publik yang berimbas pada menguatnya frustasi sosial akan dapat dieliminasi dan dicegah - tangkal dampak negatifnya secara dini sebelum berubah menjadi bencana. Cara yang biasa dilakukan oleh para pemimpin di negara maju peradaban dan sosialnya nampaknya kurang menarik dibanding membawa domba adu atau kambing hitam. Gambaran puitis keadaan di atas nampak pada lirik lagu di bawah ini.       

Menjadi Indonesia

Ada yang memar, kagum banggaku
Malu membelenggu
Ada yang mekar serupa benalu
Tak mau temanimu

Lekas,
Bangun dari tidur berkepanjangan
Menyatakan mimpimu
Cuci muka biar terlihat segar
Merapikan wajahmu
Masih ada cara menjadi besar

Memudakan tuamu
Menjelma dan menjadi Indonesia
Ada yang runtuh, tamah ramahmu
Beda
Teraniaya

Ada yang tumbuh, iri dengkimu

Cinta pergi kemana?

Memudakan tuamu

Menjelma dan Menjadi Indonesia      

Lirik lagu yang dibawakan oleh kelompok Efek Rumah Kaca ini sarat pesan filosofis. Memar adalah luka akibat benturan ringan, mengapa harus dikagumi atau malah dibanggakan?  Seringan apapun luka itu, rasa sakit tak terhindarkan. Orang yang merasa bangga dan kagum akan rasa sakit tentu memiliki kekhususan. Entah berupa tebal kulit atau mengidap kelainan biologis dan psikologis. Jika di tangan, kaki atau anggota tubuh selain muka, boleh jadi akan menumbuhkan kekaguman dan patut dibanggakan. Tapi tidak untuk muka yang tebal itu tak lagi punya rasa malu. Apalagi kasih sayang dan ramah tamah. Sisi yang membedakan manusia dan binatang. Atau memang begitu keadaan yang dialami orang kebanyakan ? 

Banyak yang menyerupai benalu, hidup di atas penderitaan orang lain yang perlahan tapi pasti ajal akan menjemput setelah isi kehidupannya diambil paksa. Setangkali benalu kecil saja cukup untuk mematikan sebuah pohon besar. Jika pohon itu adalah Indonesia, siapa benalunya? Fakir miskin atau orang-orang terlantar kah? Atau sebaliknya, orang-orang kaya yang berperilaku miskin. Juga yang berkuasa terhadap kaum lemah? Mungkin, bahkan amat sangat mungkin sekali gambaran itu buat kaum yang bertebal muka. Bagi mereka, malu bukanlah tabu. Mengumbar nafsu binatang tak perlu ragu. Menghisap kehidupan orang lain untuk menghidupi diri dengan cara mematikan yang lain adalah cara yang sah-sah saja. Dan kini benalu itu tengah mekar, tumbuh berkembang di segala sisi kehidupan.

Pohon besar Indonesia akhir-kahir ini memang tampak semakin layu, tak bertenaga mumpuni akibat banyaknya sari kehidupan disantap benalu yang tumbuh subur ke berbagai penjuru. Siapakah para benalu itu ? Para koruptorkah yang diuntungkan oleh para penegak hukum yang  tak lagi mengindahkan keadilan. Bukankah sejatinya keadilan itu sebagai wujud peradaban manusia modern dalam memaksimalkan upaya untuk menggapai kesejahteraan sosial ?   

Dalam perjalanan kebangsaan Indonesia sejak jaman patih Gadjahmada berupaya menyatukan nusantara sampai kini di jaman serba instan, masalah integrasi nasional masih terganjal oleh perilaku egosentris "raja-raja kecil", para pemimpin suku, sekte-sekte politik, dan berbagai pembawa potensi konflik lainnya. Mereka, ibarat benalu bagi keutuhan dan kewibawaan negeri yang menumpang hidup dan mematikannya secara perlahan. Mereka ada di mana-mana, khususnya di pusat-pusat kekuasaan politik, ekonomi, sosial, budaya atau agama. Jika kedok mereka diketahui, serta merta muncul beragam alasan yang menampik temuan itu. Entah dengan menghadirkan kambing hitam atau domba aduan.  

Keadaan negeri Indonesia yang semula kaya ragam budaya dan sumber daya alam kini masih digolongkan miskin ekonomi dan sosialnya. Konflik sosial dan politik seolah jadi pemandangan dan berita harian. Tak ada satupun yang mampu diselesaikan secara tuntas. Bung Karno yang diangkat sebagai Pemimpin Besar Revolusi justru jadi korban utama. Peristiwa pembunuhan massal yang dinilai melebihi kekejaman rezim Pol Pot tak pernah mampu diungkap jelas pelaku dan motifnya. Konflik politik tahun 1965 yang banyak diliputi ketidakjelaskan pihak yang paling bertanggung-jawab atas tragedi kemanusiaan itu tak pernah diselesaikan secara tuntas baik secara politik, hukum maupun sosial selain meninggalkan bekas-bekas luka yang sangat dalam bagi korbannya. Demikian pula dengan kasus 27 Juli 1996 dan kerusuhan Mei 1998. Negara dinilai tak mampu melindungi warganya. Karena pemerintah selaku penyelenggara negara hanya membela diri atas segala kesalahan yang dilakukan tanpa pernah ada permintaan maaf kepada keluarga korban serta masyarakat umum selain terus mencari kesalahan pihak lain dan menebar trauma sosial.

Menjadi diaspora mungkin bukan pilihan utama, apalagi bagi orang-orang Indonesia yang cenderung mengedepankan faktor kekerabatan dan kedekatan kultural. Hal ini bisa ditelusur dari pepatah "lebih baik hujan batu di negeri sendiri, dari pada hujan emas di negeri lain". Tapi tak mudah diwujudkan ketika harus dihadapkan pada situasi dilematis yang muncul dari konflik sosial maupun politik tak berujung jelas.

Ada cerita dari almarhumah ibu kandung kami tentang keluarga diaspora yang satu anggota keluarganya kini sering menjadi sorotan publik dunia.  Ketika beliau dipanggil menghadap Kepala Sekolah Guru Putri (SGP) Yogyakarta yang ternyata adik kandung dr. Soetomo di awal Juli 1946, Atiatoen tak pernah menyangka akan dipilih sebagai wakil sekolah untuk mendapat latihan dasar kemiliteran di Militaire Academie (MA) Kotabaru bersama dua kakak adik dari Semarang. Namanya Retno Sriningsih dan Retno Triningsih. Hampir setengah abad kemudian, beliau baru mengetahui bahwa kedua saudara itu adalah keluarga orang terkenal. Retno Sriningsih punya anak bernama Sri Mulyani Indrawati yang kemudian dikenal sebagai dosen dan pengamat ekonomi handal dari Universitas Indonesia sebelum diangkat sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Indonesia Bersatu yang pertama yang dan membuat dirinya dipilih media internasioan sebagai Menteri Keuangan Terbaik se Asia serta masuk dalam jajaran 100 wanita paling berpengaruh di dunia mengalahkan popularitas Menlu AS Hillary Clinton. Setelah mundur dari jabatan sebagai Menteri Keuangan karena lebih memilih jadi Managing Director World Bank. Sementara itu, Retno Triningsih tinggal di Australia dan menjadi diaspora.

Banyak kisah lain dari beragam orang Indonesia dan asing yang mengapresiasi Indonesia karena keluhuran sejarah dan budayanya. Mereka, para diaspora Indonesia, adalah orang-orang yang (senantiasa ingin) memahami Indonesia dari sisi positifnya. Membuang jauh sinisme dan trauma sosial. Berbuat yang membawa manfaat bagi tanah leluhur, tanah air atau kampung halamannya. Mengajak orang-orang di dalam negeri agar terus berpikir positif untuk memajukan negeri serta melakukan berbagai upaya bersama untuk menyelesaikan masalah ekonomi, sosial dan budaya yang terjadi di Indonesia.

Para diaspora Indonesia membawa banyak bekal: dana, ilmu pengetahuan, ketrampilan, pengalaman serta mentalitas kelas dunia dan akses ke berbagai sumber potensial dari seluruh dunia ke kampung halaman Indonesia pada berbagai kesempatan yang satu puncaknya akan dibuktikan dalam Kongres Diaspora Indonesia (Congress of Indonesian Diaspora atau CID) ke 2 di Jakarta beberapa hari mendatang. Banyak peluang yang harus dimanfaatkan oleh kita untuk memperbaiki dan memajukan negeri Indonesia di masa-masa mendatang. Mari kita wujudkan mimpi Indonesia.     

Read More

Perjalanan Kebangsaan Indonesia Merdeka (II) - Nasionalisme Relawan PMI

copas status FB Nova Wijaya

Jika kita bertanya kepada kebanyakan remaja Indonesia saat ini tentang mimpinya, mungkin akan diperoleh jawaban ingin menjadi orang kaya, terkenal dan berlimpah pujian seperti gambaran kehidupan para selebriti idolanya. Satu hal yang masih bisa dinilai wajar atau sebaliknya. Wajar karena mereka adalah pewarna utama kehidupan masa depan. Tanpa mimpi atau cita-cita, ibarat berjalan tanpa bekal peta dan rambu-rambu jalan. Melayang tak tentu arah, tabrak kiri-kanan, sruduk depan-belakang dan membahayakan diri serta orang lain. Dengan mimpi, bangsa Amerika Serikat ingin selalu jadi pesohor di segala bidang kehidupan.

Saat menorehkan catatan ini, ada satu hal yang sangat menarik pada status teman relawan muda PMI yang dikenal luas pergaulannya. Foto bertuliskan ekspresi nasionalisme ala gadis 18 tahun. Ketika ia bisa bermimpi, belajar, beraksi, percaya, buktikan dan cinta untuk Indonesia, Nova Dewi Lintang Kusuma Wijaya seolah ingin meyakinkan diri dan banyak orang untuk memahami keindonesiaannya. Meski dibayangi ketidakyakinan atas originalitas ekspresi itu, keberanian mengungkapkan di depan publik layak diapresiasi. Apalagi ada di tengah kegamangan bahwa nasionalisme alias paham kebangsaan Indonesia  kini (seolah)  berada di simpang jalan antara mondialisme dan sektarianisme.

Bermimpi seperti apa atau bagaimanakah Indonesia itu? Tanpa harus berbuat seperti ahli nujum, peramal atau mentalist; saya berusaha membuat gambaran kasar tentang Indonesia yang diimpikannya. Yakni satu bangsa yang warganya saling mengenal, menyapa hangat, bergotong royong dan bekerja keras dalam mewujudkan suasana aman, tentram, damai, bermartabat, maju, adil dan makmur. Selalu hadir saat-saat yang penuh dinamika dan kesetaraan. Indonesia yang memberi ruang luas untuk mengekspresikan beragam sisi kemanusiaan para warganya. Terus bergerak maju dalam menggapai puncak-puncak prestasi lokal, nasional maupun global tanpa perbedaan gender, status sosial dan sebagainya. Memanusiakan manusia sesuai fitrahnya sebagai mahluk dan pemimpin dunia.

Kesadaran bahwa manusia adalah mahluk yang paling mulia, berbekal akal untuk belajar mengenal diri dan lingkungan sekitar. Satu proses pembelajaran sepanjang hayat di kandung badan dan berlandaskan nurani agar saling mengasihi, tolong menolong dalam kebaikan serta membawa manfaat seluas samudera, sedalam lautan dan buat seluruh isi alam semesta. Sejarah untuk bercermin dan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk bergerak maju. Indonesia yang terus belajar dari pengalaman agar kehidupan dapat terus berjalan dan kesaksian ditegakkan. Indonesia yang berwarna warni tapi tetap merah putih di setiap ujungnya. Manusia Indonesia yang saling menerangi kehidupan dan penghidupan. Bukan hanya belajar dari dan tentang kegelapan nurani yang banyak menghias keseharian akhir-akhir ini.

Belajar memaknai kebangsaan Indonesia yang sesungguhnya, dalam beragam warna dan rupa kehidupan. Mungkin juga untuk memuaskan rasa ingin tahu, mengapa Indonesia yang begitu kaya bak jamrud di katulistiwa masih banyak penduduknya yang fakir dan miskin harta benda, pengetahuan dan terutama mentalitasnya. Apa yang salah dan bagaimana cara memperbaiki? Dan belajar dari kehidupan adalah aksi, bukan sekadar teori atau omong kosong. Apalagi provokasi. Dengan belajar terus menerus untuk beragam pengetahuan dan pengalaman, aksi itu akan mendorong munculnya kreativitas dan inovasi. Proses pembaruan terus menerus tak kenal lelah serta batas ruang dan waktu dengan tetap berarah pada tujuan, cita-cita atau mimpi itu. Mimpi Indonesia (Indonesian Dream) sebagai manusia (bangsa) yang beradab dan bermartabat. Inilah ekspresi diri dan berharap juga menjadi ekspresi masyarakat luas.

Ekspresi diri seorang Relawan PMI yang senantiasa berlatih (pada kehidupan) dan memperbarui pengetahuan dan pengalaman agar memiliki kesempatan cukup untuk mewujudkan mimpi Indonesia itu. Luasnya lapangan pengabdian diri pada kemanusiaan universal sejatinya tidak menjadi faktor penghalang dan mengeliminasi nilai-nilai kebangsaannya. Justru sebaliknya, merupakan kekuatan pendorong dalam menjalankan aksi-aksinya bagi keluarga besar Indonesia. Karena berbekal kepekaan nurani yang terasah dalam menjalankan tugas dan kewajiban kemanusiaannya. Inilah hal mendasar bagi upaya memelihara martabat dan peradaban manusia yang sangat mungkin tidak dimiliki para relawan politisi yang banyak bermunculan di musim kampanye politik. Karena hakikat relawan itu bukan profesi, tapi ladang amal yang harus dipelihara dengan ilmu dan aksi (karya nyata) bagi masyarakat.

Dengan pemahaman tadi, sikap terbaik untuk menyatakan kecintaan kepada tanah air dan bangsa Indonesia dilandasi kepercayaan bahwa di sinilah kita hidup dan wajib menjunjung tinggi peradaban serta martabat manusianya. Dengan menjadi relawan kemanusiaan pada perhimpunan nasional kepalangmerahan Indonesia (PMI) kepercayaan itu hadir secara utuh. Berbakti pada ibu pertiwi dibuktikan dengan karya nyata di ladang amal kemanusiaan dalam beragam situasi. Ketika situasi aman, kita belajar dan berkarya nyata. Apalagi dalam suasana darurat kebencanaan, baik karena faktor alam maupun perilaku manusia yang tidak menghargai peradaban dan martabat manusia pada umumnya.

Semoga pemaparan pada catatan saya ini tidak keliru tafsir dalam memaknai kecintaan kita kepada tanah air dan bangsa Indonesia seperti dinyatakan Nova dalam status facebook-nya di atas. Ekpresi yang sarat pesan moral dan bahan pembelajaran. Jika ini adalah hasil perenungan sepanjang Ramadhan kemarin, berbahagialah dirinya mampu menggapai makna fitri . Dirgahayu Kemerdekaan Bangsa Indonesia  dan Palang Merah Indonesia ke 68.  

Read More

Perjalanan Kebangsaan Indonesia Merdeka (1)

Beberapa hari lagi Bangsa Indonesia akan memperingati satu peristiwa monumental yang selalu diselenggarakan dengan upacara di berbagai tempat. Mulai Istana Negara, alun-alun dan berbagai lapangan besar atau kecil, halaman-halaman sekolah dan lain-lain lingkungan masyarakat. Bahkan para pecinta alam memanfaatkan momentum ini untuk menunjukkan betapa pentingnya membentangkan sang saka Merah Putih di puncak-puncak gunung, menyelam di laut dalam dan banyak pilihan tempat atau suasana lainnya.

Meski dengan cara, maksud, tujuan serta alasan  yang boleh jadi sangat beragam, tapi ada satu kesamaan yakni ingin memberi warna tertentu bagi hari pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Warna Kebangsaan Indonesia yang saat ini masih banyak berhias suasana kelam, abu-abu atau lainnya. Suasana yang sangat bertolak belakang dengan masa-masa perjuangan merebut dan mempertahankannya dari genggaman tangan penjajah asing. Suasana yang sangat kental dengan heroisme dan nasionalisme. Apakah ini pertanda terjadinya degradasi nilai atas kedua hal tadi ?

Pergeseran nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebenarnya merupakan suatu keniscayaan bagi Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa dan budaya. Hal yang diharapkan tentu saja munculnya kesadaran untuk menguatkan peradaban dan keadaban. Karena bangsa yang memiliki peradaban kuat akan mampu menghadapi perubahan yang pasti terjadi ke arah yang lebih positif. Demikian juga sebaliknya. Satu bangsa akan terjerumus dalam kehinaan ketika perubahan keadaan yang terjadi lebih banyak menonjolkan hal-hal yang negatif.

Sepanjang waktu pasca Bangsa Indonesia berjuang meraih dan menegakkan kemerdekaan, semakin banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa pergeseran nilai kemanusiaan yang adil dan beradab cenderung mengarah pada sisi negatif. Konflik sosial dan politik seolah tanpa ada penyelesaian memadai baik secara substantif maupun parsial. Dalam panggung politik khususnya, kebanyakan pemimpin tak pernah memberi contoh yang menunjukkan bahwa sikap kenegarawanan adalah cara paling beradab dan modern dalam menyelesaikan konflik itu. Bahkan sebaliknya, terlalu menonjolkan sektarianisme yang berbungkus aneka rupa perilaku narsistis. Akibatnya, setiap terjadi konflik sosial maupun politik secara nasional, dapat dipastikan berdampak dendam kesumat dari pihak yang menjadi korbannya.

Perilaku kenegarawanan justru muncul dari kalangan pemimpin informal dan perguruan tinggi tententu.  Selain Bung Hatta yang bertahan dengan idealisme politik non partisan, sangat sulit menemukan sosok yang sebanding dengan Proklamator dan penggagas Siasat Ekonomi ini. Apalagi di atasnya. Para pemimpin politik dari perguruan tinggi dan organisasi-organisasi sosial yang semula menampakkan perilaku positif, ketika masuk dalam lingkaran kekuasaan formal tak mampu lagi mempertahankannya sebagai upaya melakukan perubahan internal. Entah karena gamang, tak lagi punya nyali atau kuatnya faktor kontaminatif di dalam lingkungan baru, mereka seperti kehilangan daya. Akhirnya, masyarakat awam kembali harus menelan kekecewaan dan begitu seterusnya dalam setiap pergantian kepemimpinan nasional.

Partai politik yang seharusnya berperan utama sebagai pusat pendidikan politik masyarakat dalam hal perilaku kenegarawanan dan wawasan kebangsaan tak pernah beranjak dari posisinya sebagai alat kekuasaan kelompok orang tertentu saja. Kelompok itu lebih sering  menampakkan perilaku feodalistik ketimbang demokratik sebagaimana diamanatkan oleh isi Mukadimah UUD 1945. Kesetiaan buta terhadap sekte-sekte politik yang dianut para elit pemimpinnya. Bukan kesetiaan pada tujuan perjuangan bangsa Indonesia yang berujung pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

*****

Dalam beberapa catatan sebelumnya, saya menyoroti dua hal tema besar yakni diaspora Indonesia dan relawan kemanusiaan. Pada tema diaspora Indonesia, banyak hal menarik yang patut diangkat menjadi bahan pembelajaran bersama selaku bangsa beradab. Mereka yang merasa punya keterikatan dengan sejarah dan budaya Indonesia dan berkehidupan di berbagai belahan dunia dan beragam profesi, ingin menunjukkan diri kepada orang-orang, lembaga dan sejumlah pihak di tanah lahir, tanah air atau kampung halaman Indonesia bahwa keberadaannya selayaknya tetap diakui sebagai bagian dari Indonesia. Indonesia yang bisa berarti wilayah kekuasaan suatu negara, satu suku bangsa atau sisi unik yang hanya bisa dijelaskan dengan rasa. Cinta tanah air dan ragam budaya yang tak hanya indah dipandang, tapi juga nyaman disandang. Kenyamanan yang hanya dapat dirasakan oleh orang-orang mapan secara ekonomi dan sosial yang diperoleh dari proses pencapaian pribadi berkarakter. Memenangi pertarungan pribadi di bawah bayang-bayang muram inferioritas masyarakat umum di tanah lahir atau kampung halaman Indonesia.

Menyandang atribut keindonesiaan yang sering dilanda konflik sosial dan politik bukan hal mudah dalam berperikehidupan di manca negara. Hal itu tercermin dalam perlakuan pemerintah dan mungkin juga masyarakat setempat kepada para TKI di Malaysia misalnya. Sementara itu, nasib yang lebih baik dialami oleh orang-orang yang memiliki kemampuan profesional yang memadai seperti para ahli, teknisi, dosen dan sebagainya. Contohnya, Hadi Nur, seorang profesor kimia muda usia  (44 tahun) dari Ranah Minang yang jadi staf pengajar di Universiti Teknologi Malaysia. Sebelum itu, Dr. Sadono Sukirno dari Universiti Kebangsaan Malaysia menyusun buku diktat utama Ekonomi Pembangunan bagi para mahasiswa ilmu ekonomi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia tahun 1980-an.

Prof. Hadi Nur dan Mayor Edward Moehito Redjopawiro (Suriname)

Dua orang diaspora Indonesia di atas adalah satu contoh kecil betapa berharganya para intelektual Indonesia di manca negara. Sebagaimana dipaparkan dalam tulisan Prof. Hadi Nur itu, banyak yang bertalian dengan sejarah dan budaya Indonesia telah menjadi orang sukses secara sosial, ekonomi maupun politik di Malaysia tetap mempertahankan budaya asalnya. Bahkan seorang Dato' Sri Haji Mohammad Najib bin Tun Haji Abdul Rajak yang saat ini menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia adalah keturunan Sultan Gowa. Satu kerajaan besar di bumi Sulawesi dan tersohor pada masanya. Jadi, mengapa kita meradang ketika batik dan beberapa jenis artefak budaya Indonesia diklaim oleh warga Malaysia yang mungkin saja ia adalah diaspora Indonesia ? Nasionalisme sempit-kah yang menjadi penyebab utama seperti dikatakan Indah Morgan yang kini menjadi Ketua Satuan Tugas Imigrasi dan Kewargaan negara pada Kongres Diaspora Indonesia II ketika diwawancarai oleh Radio Australia beberapa waktu lalu ?

Boleh jadi memang demikian faktanya di Indonesia. Masyarakat Indonesia di dalam negeri akhir-akhir ini sangat mudah diprovokasi dengan jargon dan yel-yel nasionalisme terutama di bidang olahraga, khususnya sepakbola. Kita tahu bahwa sejak dua dasawarsa terakhir, prestasi olahraga yang diklaim sebagai yang terbesar penggemarnya sangat labil dan cenderung menurun. Melalui promosi dan pendekatan bisnis yang tentunya bertiras ratusan milyar, penonton televisi dari berbagai golongan usia begitu fanatik dengan olahraga ini. Yang hebat, meski organisasi (induk) cabang ini terus dilanda konflik sektarian dan mengorbankan banyak potensi nasional, dengan mengusung jargon dan yel-yel nasionalisme tadi stadion Gelora Bung Karno tak pernah kekurangan penonton saat tim nasional bertanding untuk event resmi maupun persahabatan.  

Di jaman Bung Karno berkuasa pernah muncul jargon Ganyang Malaysia karena disinyalir sebagai agen imperialisme Barat, terutama Inggris yang pernah menjajahnya. Kala itu belum ada saluran televisi internasional dan internet yang dapat dengan mudah memberi warta aktual kejadian sesuangguhnya pada saat itu juga (real time news). Hanya ada siaran radio yang tingkat penyebarannya juga sangat sempit. Di sisi lain, selaku orator ulung, Bung Karno sangat piawai mengemas suasana kejiwaan masyarakat Indonesia yang tengah menguatkan jati diri sebagai bangsa merdeka dengan jargon -jargon revolusioner. Tapi ada hal yang nampaknya kurang diperhitungkan dengan cermat oleh beliau bahwa ada sebagian orang tengah mengincar peluang mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok dari suasana itu. Mereka justru ada di sekitar lingkungan kekuasaan Pemimpin Besar Revolusi tersebut.   

Read More